Indeks Bawaslu

Catatan Bawaslu mengenai Pilkada Serentak 2018 menyoroti masalah data pemilih hingga jumlah suara tidak sah yang besar.

Pemilih luar negeri berpotensi memilih dua kali dalam Pemilu 2019. Ada pula kritikan soal metode pemilihan menggunakan kotak suara keliling (KSK).

Keberadaan jutaan pemilih di DPTb menunjukkan persoalan dalam pemutakhiran data.

"Dia belajar secara otodidak, mendapatkan pengetahuan dari Facebook," kata Asep Safrudin.

Anggota Dewan Pengarah DPP Gerindra, Muhammad Syafi'i mengakui ketidaksetujuan partainya terhadap isi PKPU No. 20/2018. Alasannya, aturan itu tidak membawa keadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Polisi belum menemukan motif politik dalam tindakan peretasan situs Bawaslu oleh remaja berusia 18 tahun.

Pelaku peretas situs Bawaslu itu masih berusia 18 tahun.

Seorang pemuda berusia 18 tahun ditangkap oleh polisi karena diduga meretas situs Bawaslu.

"Dalam setiap rekapitulasi secara berjenjang, KPU meminta pengamanan dari aparat keamanan," kata Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi.

Setidaknya, Bawaslu menerima sekitar 10 laporan terkait dugaan pelanggaran saat pelaksanaan Pilgub Riau, Rabu (27/6/2018) kemarin.

Dugaan pelanggaran tersebut didapat Bawaslu setelah melakukan pengawasan di 8.751 TPS.

Bawaslu menemukan ratusan surat suara yang sudah tercoblos di Pilkada Papua 2018.

Sulawesi Selatan menempati provinsi dengan kasus politik uang terbanyak.

Tjahjo menyebut KPU tidak menggunakan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) dari Kemendagri.

"Ada beberapa permasalahan misalnya ini Cirebon ada kabar ada surat suara hilang sebanyak 2.400,"  kata Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja.

BSSN telah mengidentifikasi ancaman pengamanan teknologi dan informasi dan serangan siber pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.

Bawaslu RI meminta agar masyarakat yang menemukan indikasi tindakan tidak jujur seperti politik uang, agar segera melapor.

Pemantauan pemungutan suara oleh Bawaslu tersebut masing-masing akan dilaksanakan di Tangerang, Bogor, dan Kabupaten Bogor.

Bawaslu menyatakan, hingga saat ini masih menunggu laporan SBY soal dugaan keberadaan oknum BIN yang tidak netral dalam Pilkada 2018.

Hasil pemetaan Bawaslu adalah ada sekitar 255.960 TPS masuk kategori rawan.