Indeks Bawaslu

Berdasarkan penyelidikan, Bawaslu menemukan dua akun yang diduga menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian terkait Pilkada 2018.

Perindo tidak dikenai sanksi karena syarat formal belum terpenuhi.

Bawaslu berwenang untuk menyediakan analisis hasil pengawasan media sosial dalam kampanye pemilihan umum

Polisi membekuk sindikat yang menipu anggota Bawaslu.

KPU belum melihat konteks saat JR Saragih menjadi calon bupati di Simalungun pada 2010 dan 2015 silam.

KPU Sumut memastikan JR Saragih-Ance Selian kembali tak lolos sebagai peserta Pilkada Sumut 2018 dengan alasan pasangan itu tidak memenuhi syarat sesuai dengan amar putusan Bawaslu Sumatera Utara.

KPU dan Bawaslu mendukung upaya penegakan hukum oleh KPK, kepolisian dan kejaksaan.

Dari puluhan Cagub-Cawagub yang akan berkontestasi di Pilkada 2018, hanya ada delapan pasangan yang melaporkan memiliki dana awal kampanye senilai Rp1 miliar ke atas.

"Laporan transaksi mencurigakan ke kita itu ada sekitar 53 transaksi melalui transfer, terus yang melalui transaksi tunai sekitar 1.066 laporan," ujar Dian.

Kekerasan perempuan pada Pilkada DKI bakal diadopsi karena dinilai sukses mendulang suara.

Bawaslu menilai PKPI gagal memenuhi persyaratan jumlah keanggotaan dan kepengurusan pada 73 kabupaten dan kota sehingga tidak layak maju sebagai peserta Pemilu 2019.

Ketua KPU Arief Budiman menyatakan PBB akan mendapatkan nomor urut 19 sebagai peserta pemilu 2019 yang ditetapkan saat rapat pleno nanti malam.

KPU akan menggelar rapat pleno untuk menetapkan PBB sebagai peserta partai politik dalam pemilu.

Partai Idaman gagal menjadi peserta Pemilu 2019.

Gugatan Partai Bulan Bintang (PBB) terhadap KPU dikabulkan Bawaslu. Dengan demikian, PBB berhak mengikuti Pemilu 2019 mendatang.

Perindo bakal dipanggul Badan Pengawas Pemilu karena partai itu diduga melakukan "curi start" kampanye.

Ratusan massa pendukung PBB menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung KPU pada Jumat siang (2/3/2018). Mereka berencana melanjutkan aksi menuju Kantor Bawaslu.

Pemasangan gambar orang beserta logo parpol dilarang karena masuk kategori 'citra diri' sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Terungkapnya kasus suap komisioner KPUD Garut dan Ketua Panwaslu Garut menandakan perlu ada sistem pencegahan korupsi yang kuat di internal lembaga penyelenggara pemilu.

“Ada pakta integritas yang harus dijaga oleh setiap individu penyelenggara pemilu,” kata Ketua Bawaslu RI, Abhan.