Indeks Bawaslu

Bawaslu RI mempertimbangkan rencana untuk melaporkan komisioner KPU RI Wahyu Setiawan ke DKPP.

Wahyu Setiawan menganggap tudingan bahwa dirinya berperan penting dalam perkara iklan PSI sebagai sesuatu yang berlebihan.

Penyidikan tidak dilanjutkan lantaran ada perbedaan keterangan yang disampaikan anggota KPU saat di Bawaslu dan di Bareskrim.

Refly Harun menilai KPU Kota Makassar harus mematuhi putusan Pawaslu setempat dan membatalkan Surat Keputusan tentang Pilkada calon tunggal.

Pelanggaran HAM terjadi karena KPU menghilangkan hak mantan napi koruptor itu untuk dipilih sebagai legislator.

Perludem menilai larangan eks napi korupsi jadi caleg penting diterapkan untuk memperbaiki citra DPR yang selama ini dikenal korup.

Iklan PSI dipermasalahkan karena dianggap kampanye di luar jadwal oleh Badan Pengawas Pemilu.

Abhan mengaku pelaporan terhadap kedua kader PSI karena dugaan pelanggaran tindak pidana kampanye di luar jadwal sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017.

Bawaslu Jawa Barat memberi rekomendasi kepada KPU setempat untuk memberi hukuman pada kandidat itu.

KPU Jawa Barat akan memberikan teguran tertulis pada pasangan nomor urut 3 Pilgub Jabar Sudrajat-Ahmad Syaikhu, terkait pelanggaran yang dilakukan dalam debat publik.

Masalah yang muncul di debat terbuka semalam berkaitan dengan profesionalitas penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU.

Bawaslu akan memanggil KPK terkait kericuhan dan dugaan pelanggaran di Debat Pilgub Jabar 2018, yang melibatkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut tiga Sudrajat-Ahmad Syaikhu.

Koalisi gabungan ICW, SPD, Kode Inisiatif dan Perludem melakukan survei dengan responden para ahli bidang pemilu untuk mengukur kinerja KPU dan Bawaslu dalam satu tahun terakhir.

Larangan narapidana menjadi caleg mestinya diatur dalam undang-undang bukan peraturan KPU.

Fritz mengatakan, KPU tidak memiliki wewenang untuk membatasi hak seseorang melalui Peraturan KPU.

Bawaslu tak melarang deklarasi #2019GantiPresiden asalkan tidak mencantumkan logo partai tertentu.

Antoni mengatakan, iklan yang dipasang PSI di beberapa koran nasional dan daerah adalah bentuk pendidikan politik bagi masyarakat.

Bawaslu mengatakan, meski diperbolehkan hadir di area kampanye, ASN tak boleh mengekspresikan dukungannya kepada salah satu kandidat.

Antoni mengklaim iklan tersebut sudah mematuhi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 karena tidak mencantumkan visi dan misi PSI.

Materi kampanye yang dipersoalkan berupa pemberitahuan polling yang dilakukan PSI mengenai sosok calon wakil presiden.