Indeks Bawaslu

Mediasi antara KPU dan PBB akan dijembatani oleh Bawaslu yang digelar hari ini, pukul 10.00 WIB.

Sidang sengketa pilkada tersebut akan dilanjutkan pada Jumat (23/2) dengan agenda mendengarkan jawaban dari pihak KPU Sumut.

"Politik ini kan image. Kalau tadi malam semua partai datang ambil nomor urut, PBB dinyatakan tak lolos dan tak ikut pemilu, anda bisa bayangkan apa yang terjadi pada seluruh pengurus dan anggota di daerah," ujar Yusril.

PBB dan PKPI gagal ikut pemilu 2019 karena tak memenuhi syarat keanggotaan dan kepengurusan di tingkat kabupaten/kota.

Bawaslu mengatakan, dari 569 bakal pasangan calon Pilkada 2018 ada 40-an bakal paslon yang tidak memenuhi syarat.

Keikutsertaan anak-anak dalam kampanye Pilkada, masuk dalam kategori eksploitasi anak.

Mengapa Bawaslu sulit membawa praktik politik uang ke ranah pidana Pemilu, padahal UU Pilkada sudah mengaturnya?

Bawaslu tidak bisa melakukan penyidikan tentang dugaan adanya mahar politik kasus La Nyalla-Prabowo, karena tidak ada laporan maupun bukti yang memperkuat dugaan tersebut.

Bawaslu akan bertemu MUI untuk membicarakan potensi penyaluran uang saat kampanye di Pilkada 2018 dengan modus pemberian zakat.

Bawaslu Jatim dianggap berlebihan oleh Andre karena La Nyalla telah mengaku tak pernah ada mahar politik.

Abhan menegaskan bahwa mahar politik dilarang oleh UU Pilkada.

Partai Idaman tak mampu menunjukkan bukti kelengkapan persyaratan peserta pemilu.

Calon kepala daerah dari TNI/Polri/ASN berstatus aktif berpotensi curang menyalahgunakan jabatan selama masa kampanye.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan permasalahan DPT juga akan melibatkan Bawaslu untuk ikut membantu pemantauan DPT.

Bawaslu wajib melakukan verifikasi, agar setiap bakal kandidat yang dinyatakan lolos telah dipastikan menyerahkan LHKPN terbaru.

Menurut Bawaslu, pemberhentian proses pidana untuk sementara pada calon peserta Pilkada 2018 masih belum bisa ditentukan.

Selain politik uang, Polri dan Bawaslu juga akan menindak kampanye hitam.

Kemendagri dan Bawaslu akan bekerjasama memberantas kampanye hitam dan hoaks saat Pilkada Serentak 2018.

"Kami akan melakukan wawancara dengan pejabat TNI/Polri aktif di daerah untuk memastikan mereka netral," kata Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar.

Partai Berkarya sebelumnya dinyatakan KPU tak lolos verifikasi administrasi. Setelah gugatannya dimediasi Bawaslu, keputusan tersebut dianulir.