tirto.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum melapor secara resmi kepada mereka, ihwal dugaan keberadaan oknum Badan Intelijen Negara (BIN), Polri dan TNI yang tidak netral dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018.
Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin berkata, pernyataan SBY soal netralitas aparat di Pilkada dapat ditindaklanjuti jika ada bukti dan laporan yang diserahkan ke pengawas. Menurut Afif, lembaganya tak mau terjebak aktif menyikapi dugaan tersebut.
"Ini kami juga harus pahami situasi dimana perang isu, perang antar tim, juga di situasi terakhir menjelang pemilihan ini bisa menentukan. Jadi kami enggak mau terjebak menyikapi semuanya. Tapi kalau disampaikan ada bukti kami pasti tindaklanjuti," kata Afif di kantornya, Senin (25/6/2018).
Pernyataan SBY tentang indikasi kecurangan di pilkada serentak 2018 disampaikan dalam jumpa pers di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6/2018). Ia membeberkan serangkaian dugaan kecurangan oleh BIN, Polri dan TNI di pilkada sebelumnya.
SBY menyebut ketidaknetralan aparat terjadi saat pilkada DKI tahun lalu. Menurutnya, kejanggalan terjadi saat polisi melakukan pemeriksaan terhadap Sylviana Murni sebagai calon wakil gubernur yang diusung Demokrat.
Menantu Sarwo Edhie ini juga menyebut kecurangan lain, yaitu ketika calon gubernur Papua yang mereka usung, Lukas Enembe, diminta oleh petinggi Polri dan BIN untuk menerima seorang jenderal polisi sebagai wakilnya. Begitu juga calon di pilgub Kalimantan Timur, kandidat mereka terancam tidak bisa maju lantaran diperkarakan polisi.
Ia juga menyebut kalau di pilgub Riau petinggi BIN meminta TNI memenangkan pasangan tertentu yang tidak mereka usung.
Paling baru, SBY menyebut terdapat kejanggalan pada pilgub Jawa Timur. Menurutnya, koordinator serikat pekerja yang ingin mendukung pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dipanggil pihak kepolisian sehingga kunjungan kandidat tersebut ke salah satu pabrik dibatalkan.
"Pernyataan Pak SBY belum didukung dengan laporan ke Bawaslu [...] Kalau kemudian kami inisiatif [menyelidiki] karena pernyataan politik [SBY], kan bisa disoal orang," ujar Afif.
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Yandri Daniel Damaledo
