Indeks Bawaslu

Luhut dan Sri Mulyani dipanggil Bawaslu terkait dugaan pelanggaran kampanye.

Dengan kondisi ekonomi saat ini Jokowi-Ma'ruf dinilai sulit memperoleh suara 70%. Tapi kelemahan Prabowo-Sandiaga dinilai bisa dimanfaatkan untuk mendongkrak elektabilitas.

Kinerja Bawaslu DKI Jakarta dianggap tanggung dan hasilnya membingungkan.

"Tetapi bisa juga ada faktor ketidaktahuan peserta pemilu dan masyarakat. Makanya upayanya mencegah ada sosialisasi Bawaslu"

Keterangan para ahli beserta bukti perkara tak menunjukkan adanya pelanggaran kampanye dalam kasus pidana Ratna Sarumpaet.

Hingga kini sudah ada 309 dugaan pelanggaran yang ditemukan dan/atau dilaporkan ke Bawaslu.

“Yang kami tindak bukan angkotnya, karena kami kan enggak tahu siapa yang memasang (alat peraga kampanye),” kata Sigit.

Ada 128 dugaan pelanggaran administrasi yang sudah muncul sejak masa kampanye dimulai 23 September lalu.

"Sedang dibahas teknisnya. Misalnya soal blocking time, definisinya seperti apa, kalau masuk pemberitaan berapa waktu lamanya boleh, dan lain-lain"

Luhut dan Sri Mulyani dilaporkan ke Bawaslu karena pose 1 jari. Oposisi menilai itu candaan bukan masalah serius.

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menkeu Sri Mulyani dilaporkan ke Bawaslu RI, terkait dugaan  pelanggaran kampanye saat menghadiri IMF.

"Jangan pakai 2 bilang. Not dua, not dua," ujar Sri Mulyani seperti dalam rekaman video.

Bawaslu membuka setidaknya 33.745 Posko Pengaduan Daftar Pemilih Pemilu 2019 di seluruh Indonesia.

Para pelapor dipanggil untuk memastikan bukti-bukti yang mereka miliki.

Sudah berkali-kali Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi mendatangi pesantren, yang menurut UU Pemilu dilarang. Tapi Bawaslu tak juga melarang.

"Kalau saat membagikan [bantuan] pakai logo partai menurut kami tidak masalah," kata Anggota Bawaslu RI Mochamad Afifuddin.

Bawaslu RI menyatakan, akan menindaklanjuti semua laporan terkait berita hoaks yang dilakukan Ratna Sarumpaet.

TKN Jokowi-Ma'ruf menilai, Ratna Sarumpaet telah melanggar kesepakatan pada Kampanye Damai yang digelar pada 23 September 2018 lalu.

"Tim kampanye itu diperbolehkan mengganti orang atau menambah orang sepanjang itu nanti disampaikan ke KPU dan Bawaslu," kata Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan.

"Ini bagian dari peraturan perundang-undangan."