Indeks Bawaslu

Apakah laporan dana awal kampanye partai politik valid di saat politik uang masih merajalela? atau sekadar memenuhi syarat administratif belaka?

Bawaslu akan segera merilis peta area rawan pada pemilu 2019, di kawasan Hotel Bidakara, Selasa (25/9/2018).

Polri akan menindak tegas akun sosial media yang melakukan kampanye pasangan capres-cawapres, jika ada laporan dari Bawaslu.

KPU hendak mengumumkan nama caleg eks koruptor ketika hari H pemilihan. Teknisnya belum final sampai sekarang.

"Dari jumlah itu, ada empat ribu dua puluh sekian yang sudah dihapuskan sama KPUD karena terbukti DPT ganda."

"Yang jelas sudah ada arahan secara lisan, diminta untuk berbesar hati untuk menerima putusan MA."

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan proses untuk merevisi PKPU tidaklah mudah.

Proses perbaikan DPT Pemilu 2019 diputuskan akan memakan waktu 60 hari lagi. Selain menyisir DPT ganda, KPU akan berupaya memastikan mereka yang belum merekam e-KTP terdata sebagai pemilih.

Rapat Pleno antara KPU, Bawaslu dan perwakilan Partai Politik menyepakati masa perbaikan DPT Pemilu 2019 diperpanjang selama 60 hari.

Pengawasan ketat harus dilakukan di mulai dari markas pemenangan capres-cawapres.

M Taufik melaporkan 7 orang Komisioner KPU DKI ke Bawaslu pada Jumat (14/9/2018), lantaran dianggap telah melanggar Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017.

KIPP menilai para pemilih perlu pendidikan politik untuk membedakan antara caleg koruptor dan tidak. 

Jika klaim 25 juta pemilih ganda benar,
itu setara 5 kali lipat jumlah suara
untuk memenuhi parliamentary threshold.

KPU RI menganggap langkah politikus Gerindra M. Taufik melaporkan tujuh komisioner KPUD DKI ke Polda Metro Jaya berlebihan.

Taufik sempat terkendala maju menjadi caleg karena pernah berstatus sebagai terpidana korupsi.

Setelah melakukan analisis di 285 kabupaten/kota, Bawaslu RI menyatakan ada 1 juta data ganda dalam DPT pemilu 2019.

Bawaslu akan meneliti kembali DPT pada 514 data kabupaten/kota untuk mencari data pemilih ganda.

Arief menyatakan selama MA belum memutuskan hasil uji materi, maka PKPU tersebut masih berlaku dan akan tetap menunda keputusan Bawaslu yang meloloskan 12 bacaleg eks koruptor.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, jika KPU optimal menggunakan DP4 dari Kemendagri, maka jumlah data ganda bisa ditekan.

Bawaslu meminta KPU menunda penetapan DPT tingkat nasional hingga 30 hari ke depan.