Bawaslu Diminta Transparan Soal Dana Kunjungan Luar Negeri

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Hidayat Nur Wahid meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar melaporkan dana kunjungan ke luar negeri secara transparan.

"Mengenai masalah dananya, Bawaslu disini harus terbuka, darimana dananya? Jangan sampe dananya ada kepentingan menyukseskan calon tertentu atau menggagalkan calon lain," ujarnya kepada reporter Tirto saat di Hotel Aston TB Simatupang, Jakarta, Minggu, (16/12/2018).

Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mengingatkan agar Bawaslu jangan sampai terjebak dalam sikap partisan.

"Jadi saya sangat setuju kalau Bawaslu membuka dananya darimana, kemudian mereka melakukan pengawasan kemana saja, kemudian yang dilakukan apa dan hasilnya gimana," tuturnya.

Oleh karena itu, Bawaslu harus melaporkan dana kunjungan luar negeri tersebut kepada masyarakat secara terbuka dan transparan. Hal tersebut agar Bawaslu dapat meningkatkan kualitas pemilu.

"Hasilnya perlu disampaikan, sehingga orang tahu pengawasan itu untuk meningkatkan kualitas pemilu," ucapnya.

Diketahui terdapat enam anggota Bawaslu yang berkunjung ke luar negeri. Rombongan tersebut terdiri dari Ratna Dewi Pettalolo, Gunawan Suswantoro, Nindya Efrida, Fedinand Sirait, Yusti Erina, Indah Safitri.

Kepergian enam orang tersebut dipimpin Ratna Dewi Pettalolo, salah seorang komisoner Bawaslu yang menyatakan aksi reuni 212, pada Minggu, 12 Desember 2018 lalu tidak ada yang melanggar aturan KPU.

Baca juga artikel terkait PEMILU 2019 atau tulisan lainnya dari Riyan Setiawan