tirto.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera merespon persoalan seputar Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Provinsi Sulawesi Tengah.
Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo berkata, persoalan seputar penyusunan DPT Hasil Perbaikan (DPTHP) di Sulteng masih ada karena dampak dari bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi September lalu. Bencana itu mengakibatkan banyaknya perubahan data penduduk serta pemetaan bakal lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Sebenarnya kami belum punya data valid berapa pemilih yang meninggal dunia. Karena kan ada yang meninggal satu keluarga, sementara nggak ada yang melaporkan. Sehingga sulit buat dipastikan apakah orang ini sudah meninggal atau masih hidup sebab keberadannya nggak bisa dideteksi," kata Dewi di kantornya, Rabu (14/11/2018).
KPU rencananya akan menggelar rapat pleno penentuan DPTHP II, Kamis (15/11/2018). DPTHP II nantinya akan menjadi basis KPU RI memproduksi surat suara, berbagai logistik pemilu dan penentuan TPS.
Menurut Dewi, hingga kini KPU belum duduk bersama Pemprov Sulawesi Tengah guna membicarakan persoalan DPT di sana. Bawaslu RI meminta KPU segera membuat kebijakan khusus untuk penentuan DPT di lokasi yang terdampak bencana yakni Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Sigi.
"Belum ada instruksi apapun dari KPU RI ke KPU Provinsi. Sehingga kan bingung apa yang akan dilakukan di sana. Kemudian ini kan akan berimbas ke pungut hitung, sebab kan kami hanya punya waktu 4 bulan. Gimana nanti menata kembali TPS, kemudian apakah orang yang pindah itu diberi hak penuh buat 5 surat suara," katanya.
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Yantina Debora
