Indeks Bareskrim Polri

Mereka meretas situs PN Jakpus dan menampilkan gambar Luthfi Alfiandi, demonstran #ReformasiDikorupsi berseragam SMA yang membawa bendera merah putih.

Pengunaan pasal itu menuai sortan dari pelbagai pihak, salah satunya Indonesia Corruption Watch (ICW).

Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Argo Yuwono mengatakan SPDP itu bukan berarti telah ada tersangka dan polisi menyampaikan hasil penyidikan secara berkala kepada pelapor.

Empat penipu pinjaman online itu tergabung dalam sindikat di Sulawesi Selatan.

Jafar diduga menghina Ma'ruf Amin dengan menyebut 'babi' saat berceramah.

Sukmawati Soekarnoputri dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait pernyataannya soal Nabi Muhammad dan Soekarno.

Polisi melakukan digital forensik terhadap akun Provokatif soal Papua, sebagian ditemukan anonim.

Nurul merupakan dalang penipuan modus email palsu yang berjejaring secara internasional. Ia diduga memberikan perintah kepada pelaku lainnya di Indonesia dan luar negeri. 

Ahli hukum menilai ceramah Abdul Somad bukan tindak pidana lantaran ajaran agama tak bisa diadili. Selain itu, ceramah juga disampaikan di kalangan terbatas.

Situsweb Patrolisiber.id terinspirasi dari Internet Crime Complaint Centre (IC3) milik Polisi Federal Amerika Seriakt (FBI) untuk memudahkan korban kejahatan siber melapor.

Kepala Bareskrim Polri, Irjen Pol Idham Azis menyatakan sudah memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki kemungkinan serangan siber memicu insiden mati listrik massal. 

Hasil penyelidikan kasus mati listrik massal akan diberitahukan pada satu atau dua pekan mendatang.

PT BMM diduga menjual gula rafinasi secara ilegal kepada PT MWP sebanyak 390 ton. Gula rafinasi ini digoreng tampak seperti gula putih, lalu dijual lebih murah Rp3.000-Rp3.500 per kg.

Bareskrim Polri belum menerima laporan masyarakat yang merasa dirugikan oleh praktik jual-beli data kependudukan. 

Polisi membekuk empat tersangka peredaran narkotika jaringan Malaysia-Indonesia via Riau pada Jumat, 26 Juli 2019. 

Kemendagri melaporkan kasus jual-beli data kependudukan di media sosial ke Bareskrim Polri. 

Polisi juga berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) untuk mengusut kasus akun media sosial yang menawarkan pembelian data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK).

Pihak kepolisian masih menganalisis kasus dugaan jual-beli data kependudukan di media sosial.

Setelah melakukan gelar perkara kasus pemerasan terkait sertifikasi halal MUI, Polri akan memanggil salah satu terlapor di kasus ini, yakni Mahmood Abo Annaser.

Pengacara MUI membantah dugaan keterlibatan Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim dalam kasus pemerasan terhadap Direktur Halal Control Jerman, Mahmoud Tatari.