Indeks Bappenas

Soal pemindahan ibu kota, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, hal itu akan mempermudah sistem birokrasi dan koordinasi antar kementerian.

Pemindahan ibu kota bertujuan untuk mengurangi beban Jakarta dan menjadikan Jakarta sebagai kota bisnis, ekonomi, keuangan yang berskala regional Asia Tenggara dan internasional.

Pertama, biaya pemindahan ibu kota diestimasikan sebesar Rp466 triliun atau sekitar 32,9 miliar dolar AS. Sementara skenario kedua, biayanya diperkirakan mencapai sekitar Rp323 triliun atau 22,8 miliar dolar AS.

Rancangan alas hukum itu dibutuhkan agar pelaksanaan pemindahan ibu kota bisa berjalan lancar meski terkendala dengan pergantian presiden.

Bantuan tersebut tidak semuanya mengandalkan anggaran dari negara, tapi pemerintah akan melibatkan pihak swasta untuk turut membantu sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Jakarta.

Pemindahan ibu kota bisa gagal jika dianulir pemerintahan yang memenangkan Pemilu 2024.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan terkait wacana pemindahan ibu kota negara di luar Jakarta bahkan luar Pulau Jawa, namun pusat kegiatan ekonomi tetap di Jakarta.

Alasan pemerintah pindahkan ibu kota negara karena Jakarta kerap di landa banjir, macet hingga kualitas air sungai yang tercemar.

Berdasarkan kajian Bappenas, ada tiga alternatif pemindahan ibu kota negara. Salah satunya ialah memindahkan ibu kota ke luar Jawa.  

Pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara ke luar pulau Jawa dan Jakarta akan menjadi pusat bisnis Indonesia.

Bappenas mengusulkan ibu kota negara pindah ke luar Jawa. Lokasinya harus di wilayah tengah RI yang minim bencana dan potensi konflik sosial.

Bambang Brodjonegoro menyatakan pengembangan transportasi umum di DKI Jakarta harus mengutamakan angkutan berbasis rel.  

Kepala Bappenas meminta Pemprov DKI memprioritaskan penyelesaian masalah akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi yang layak di Jakarta.

Bappenas menyampaikan telah terjadi pergeseran beban penyakit dari penyakit menular (PM) ke penyakit tidak menular (PTM), yang disebabkan oleh transisi demografi dan epidemiologi yang terjadi di Indonesia.

Pemerintah sedang mempersiapkan diri untuk menyusun RPJMN 2020-2024 dan Bappenas kembali akan merancang untuk menentukan arah pembangunan ke depan.

Keputusan memperbolehkan cantrang akan diserahkan kepada 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

Bappenas menyebutkan, pembelian kapal-kapal yang dilelang itu nantinya harus terlebih dahulu melalui tahapan perizinan.

Daya Beli Petani Turun 0,21 persen. Bappenas akan berusaha menyediakan sejumlah upaya untuk menahan laju penurunan, salah satunya menyediakan sentra usaha.

Jejaring Indonesia Rendah Emisi (JIRE) yang diluncurkan oleh Yayasan Mitra Hijau bersama Kementerian Bappenas tersebut untuk menguatkan kerjasama antara pemerintah dan nonpemerintah dalam pengkajian kebijakan rendah karbon, dan untuk peningkatan keterlibatan sektor swasta dan non-pemerintah lainnya didalam implementasi pembangunan rendah karbon di Indonesia.

Kepala Bappenas menyebutkan Indonesia menempati posisi kedua sebagai produsen sampah makanan terbesar di dunia per 2018, dan di saat yang sama, data stunting Indonesia mencapai 30 persen dari bayi di bawah 5 tahun.