Indeks Bappenas

Pemerintah empat rencana strategis yang tercantum dalam Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024 selama 5 tahun ke depan. 

Pemerintah meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024. Masterplan itu memuat langkah-langkah strategis dalam pengembangan ekonomi syariah.

Menurut Bambang Brodjonegoro, salah satu keuntungan memindahkan ibu kota ke kawasan tengah RI adalah memudahkan pemerintah membentuk birokrasi yang menjangkau semua wilayah. 

Jumlah penghuni Ibu Kota baru diprediksi 1,5 juta orang terdiri atas pegawai dan keluarganya.

Pemerintah memastikan pembangunan Ibu Kota baru takkan menggunakan lahan berstatus hutan lindung.

Soal pemindahan ibu kota, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, hal itu akan mempermudah sistem birokrasi dan koordinasi antar kementerian.

Bappenas merencanakan proses pemindahan ibu akan melalui sejumlah tahapan. Pemindahan ibu kota ditargetkan mulai terealisasi pada 2024. 

Bappenas memastikan pemindahan ibu kota tidak akan membuat harga properti di Jakarta merosot. Sebab, Jakarta masih menjadi pusat bisnis. 

Pemindahan ibu kota bertujuan untuk mengurangi beban Jakarta dan menjadikan Jakarta sebagai kota bisnis, ekonomi, keuangan yang berskala regional Asia Tenggara dan internasional.

Pertama, biaya pemindahan ibu kota diestimasikan sebesar Rp466 triliun atau sekitar 32,9 miliar dolar AS. Sementara skenario kedua, biayanya diperkirakan mencapai sekitar Rp323 triliun atau 22,8 miliar dolar AS.

Rancangan alas hukum itu dibutuhkan agar pelaksanaan pemindahan ibu kota bisa berjalan lancar meski terkendala dengan pergantian presiden.

Bantuan tersebut tidak semuanya mengandalkan anggaran dari negara, tapi pemerintah akan melibatkan pihak swasta untuk turut membantu sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Jakarta.

Pemindahan ibu kota bisa gagal jika dianulir pemerintahan yang memenangkan Pemilu 2024.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan terkait wacana pemindahan ibu kota negara di luar Jakarta bahkan luar Pulau Jawa, namun pusat kegiatan ekonomi tetap di Jakarta.

Alasan pemerintah pindahkan ibu kota negara karena Jakarta kerap di landa banjir, macet hingga kualitas air sungai yang tercemar.

Berdasarkan kajian Bappenas, ada tiga alternatif pemindahan ibu kota negara. Salah satunya ialah memindahkan ibu kota ke luar Jawa.  

Pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara ke luar pulau Jawa dan Jakarta akan menjadi pusat bisnis Indonesia.

Bappenas mengusulkan ibu kota negara pindah ke luar Jawa. Lokasinya harus di wilayah tengah RI yang minim bencana dan potensi konflik sosial.

Kepala Bappenas meminta Pemprov DKI memprioritaskan penyelesaian masalah akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi yang layak di Jakarta.

Bambang Brodjonegoro menyatakan pengembangan transportasi umum di DKI Jakarta harus mengutamakan angkutan berbasis rel.