Indeks Bappenas

Bappenas menyatakan, lamanya waktu mengurus perizinan menjadi salah satu faktor yang menghambat laju ekspor dan impor di Indonesia

Bappenas menyatakan, pemindahan ibu kota DKI Jakarta ke Kalimantan penting karena saat ini banyak PLTU berbahan bakar batu bara berada di sekeliling Jakarta.

Bappenas mengklaim, pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan tidak akan mengganggu hutan lindung dan rumah penduduk.

"Kalau sekarang kan kita masih harus cari LPG buat masak, di ibu kota ini tidak boleh lagi masak pakai LPG," Bambang.

Mudradjad Kuncoro menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih banyak dinikmati oleh mereka yang masuk golongan kaya.

Bambang menjelaskan bahwa pembangunan ibu kota baru nantinya tidak banyak bergantung pada APBN.

Moeldoko mengusulkan ibu kota baru memiliki pangkalan militer yang mengintegrasikan kekuatan AL, AU dan AD. 

Indikator kenaikan investasi terlihat dari efek pelipatgandaan yang dapat terjadi pada setiap modal yang diinvestasikan.

Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, yakin pembangunan ibu kota baru akan mendorong pemanfaatan sumber daya potensial yang saat ini belum maksimal. 

Sejumlah ahli tata kota mengingatkan risiko yang terjadi akibat ibu kota baru sepi dari aktivitas masyarakat. 

Selain merencanakan pembangunan ibu kota baru, Bappenas juga merancang pengembangan 10 kawasan metropolitan di Jawa dan luar Jawa.

Bappenas menyatakan pemerintah berencana mengalokasikan anggaran Rp30,6 triliun dari APBN untuk pembangunan ibu kota baru. 

Bappenas berencana memanfaatkan gedung di Jakarta yang akan ditinggalkan saat Ibu Kota dipindah.

Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menargetkan pembangunan ibu kota baru akan dimulai atau groundbreaking pada 2021.

Pemerintah empat rencana strategis yang tercantum dalam Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024 selama 5 tahun ke depan. 

Pemerintah meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024. Masterplan itu memuat langkah-langkah strategis dalam pengembangan ekonomi syariah.

Menurut Bambang Brodjonegoro, salah satu keuntungan memindahkan ibu kota ke kawasan tengah RI adalah memudahkan pemerintah membentuk birokrasi yang menjangkau semua wilayah. 

Jumlah penghuni Ibu Kota baru diprediksi 1,5 juta orang terdiri atas pegawai dan keluarganya.

Pemerintah memastikan pembangunan Ibu Kota baru takkan menggunakan lahan berstatus hutan lindung.

Bappenas merencanakan proses pemindahan ibu akan melalui sejumlah tahapan. Pemindahan ibu kota ditargetkan mulai terealisasi pada 2024.