Indeks Bappenas

Sejumlah ahli tata kota mengingatkan risiko yang terjadi akibat ibu kota baru sepi dari aktivitas masyarakat. 

Selain merencanakan pembangunan ibu kota baru, Bappenas juga merancang pengembangan 10 kawasan metropolitan di Jawa dan luar Jawa.

Bappenas menyatakan pemerintah berencana mengalokasikan anggaran Rp30,6 triliun dari APBN untuk pembangunan ibu kota baru. 

Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menargetkan pembangunan ibu kota baru akan dimulai atau groundbreaking pada 2021.

Bappenas berencana memanfaatkan gedung di Jakarta yang akan ditinggalkan saat Ibu Kota dipindah.

Pemerintah empat rencana strategis yang tercantum dalam Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024 selama 5 tahun ke depan. 

Pemerintah meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024. Masterplan itu memuat langkah-langkah strategis dalam pengembangan ekonomi syariah.

Menurut Bambang Brodjonegoro, salah satu keuntungan memindahkan ibu kota ke kawasan tengah RI adalah memudahkan pemerintah membentuk birokrasi yang menjangkau semua wilayah. 

Jumlah penghuni Ibu Kota baru diprediksi 1,5 juta orang terdiri atas pegawai dan keluarganya.

Pemerintah memastikan pembangunan Ibu Kota baru takkan menggunakan lahan berstatus hutan lindung.

Soal pemindahan ibu kota, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, hal itu akan mempermudah sistem birokrasi dan koordinasi antar kementerian.

Bappenas merencanakan proses pemindahan ibu akan melalui sejumlah tahapan. Pemindahan ibu kota ditargetkan mulai terealisasi pada 2024. 

Bappenas memastikan pemindahan ibu kota tidak akan membuat harga properti di Jakarta merosot. Sebab, Jakarta masih menjadi pusat bisnis. 

Pemindahan ibu kota bertujuan untuk mengurangi beban Jakarta dan menjadikan Jakarta sebagai kota bisnis, ekonomi, keuangan yang berskala regional Asia Tenggara dan internasional.

Pertama, biaya pemindahan ibu kota diestimasikan sebesar Rp466 triliun atau sekitar 32,9 miliar dolar AS. Sementara skenario kedua, biayanya diperkirakan mencapai sekitar Rp323 triliun atau 22,8 miliar dolar AS.

Rancangan alas hukum itu dibutuhkan agar pelaksanaan pemindahan ibu kota bisa berjalan lancar meski terkendala dengan pergantian presiden.

Bantuan tersebut tidak semuanya mengandalkan anggaran dari negara, tapi pemerintah akan melibatkan pihak swasta untuk turut membantu sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Jakarta.

Pemindahan ibu kota bisa gagal jika dianulir pemerintahan yang memenangkan Pemilu 2024.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan terkait wacana pemindahan ibu kota negara di luar Jakarta bahkan luar Pulau Jawa, namun pusat kegiatan ekonomi tetap di Jakarta.

Alasan pemerintah pindahkan ibu kota negara karena Jakarta kerap di landa banjir, macet hingga kualitas air sungai yang tercemar.