Menuju konten utama

Pemerintah Luncurkan Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024

Pemerintah meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024. Masterplan itu memuat langkah-langkah strategis dalam pengembangan ekonomi syariah.

Pemerintah Luncurkan Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024
Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro memberikan arahan saat pembukaan diskusi tingkat tinggi di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (25/7/2018). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

tirto.id - Pemerintah melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) meresmikan dan meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024, pada hari ini.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, masterplan tersebut memuat langkah-langkah strategis dalam pengembangan ekonomi syariah. Implementasi masterplan itu, kata dia, diharapkan dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Bambang berharap pemerintah dan seluruh pihak terkait memiliki semangat yang sama dalam mengimplementasikan rekomendasi strategi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Visi besar yang dibangun dalam masterplan ini, kata Bambang, adalah mencapai "Indonesia yang Mandiri, Makmur, dan Madani dengan Menjadi Pusat Ekonomi Syariah Terkemuka Dunia"

"Saya juga berharap KNKS [Komite Nasional Keuangan Syariah] mendapatkan kepercayaan seluruh pemangku kepentingan ekonomi syariah, baik nasional maupun global, serta kepercayaan seluruh masyarakat dalam mengimplementasikan MEKSI 2019-2024 ke dalam pembangunan nasional,” kata Bambang saat peluncuran masterplan itu di kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Bambang menilai potensi ekonomi syariah sangat besar. Dia mencatat, berdasarkan laporan The State of The Global Islamic Economies report 2018-2019, total belanja masyarakat muslim dunia pada 2018 di berbagai sektor ekonomi halal mencapai 2,1 triliun dolar AS (0,27 persen dari total PDB dunia).

Angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 3 triliun dolar AS pada 2023. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan penduduk muslim di dunia.

Sayangnya, menurut Bambang, potensi dan kontribusi yang bisa diberikan dari sektor halal di Indonesia masih rendah kendati jumlah koperasi muslim di Indonesia terbesar di dunia.

"Koperasi muslim tersebut masih berperan sebagai konsumen dan pasar ekonomi dunia. Padahal seharusnya Indonesia bisa mengambil peran lebih sebagai produsen dan eksportir terbesar dari produk dan jasa halal dunia," ucap Bambang.

Dia menegaskan pemerintah meluncurkan peta jalan ekonomi syariah agar pertumbuhan sektor keuangan syariah memiliki dampak langsung yang signifikan terhadap sektor riil.

"Untuk itu, saya harap MEKSI 2019-2024 ini dapat jadi rujukan bersama dalam mengembangkan ekonomi syariah Indonesia, yang kemudian dapat diturunkan menjadi program kerja implementatif pemerintah," ujar Bambang.

Dalam proses penyusunan MEKSI 2019-2024, pemerintah telah berkoordinasi dengan regulator di level kementerian/lembaga dan independen, serta menerima masukan praktisi industri, akademisi, asosiasi, dan berbagai pihak lainnya.

Baca juga artikel terkait EKONOMI SYARIAH atau tulisan lainnya dari Hendra Friana

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Hendra Friana
Penulis: Hendra Friana
Editor: Addi M Idhom