tirto.id - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menyoroti masalah ketersediaan air bersih di ibu kota saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi DKI Jakarta, yang mulai digelar pada hari ini.
"Penyusunan RKPD 2020 itu terfokus pada beberapa hal. Yang pertama adalah perlunya pembenahan infrastruktur layanan dasar, khususnya kami bicara mengenai air bersih dan sanitasi," kata Bambang di Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Rabu (10/4/2019).
Pasalnya, kata Bambang, masih ada warga DKI Jakarta, yang belum mendapatkan akses terhadap air bersih dan sarana sanitasi yang layak.
"Khususnya air bersih yang disalurkan melalui rumah tangga," ujar Bambang.
Oleh karena itu, Bambang meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikan penyediaan air bersih sebagai prioritas program pembangunan.
"Karena itu, kami meminta Pemerintah DKI dalam RKPD 2020 memberikan prioritas dan perhatian lebih kepada pelayanan air bersih, sanitasi, dan termasuk air limbah," kata Bambang.
Terkait dengan itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun menyampaikan bahwa salah satu langkah yang diambil oleh pemerintahannya untuk penyediaan air bersih adalah mengubah pola distribusi dan pengelolaannya.
"Salah satu yang kami akan lakukan adalah, dan sudah disampaikan, bagaimana kami akan mengelola sendiri tentang distribusi air bersih," kata Anies.
Anies menegaskan pengelolaan air bersih, yang semula diserahkan ke dua perusahaan swasta (PT PAM Lyonnaise Jaya/Palyja dan PT Aetra Air Jakarta) akan diambil alih oleh PAM Jaya.
"Itu yang akan kami kerjakan sama-sama," kata Anies.
"Satu, meningkatkan volume di sisi SPAM-nya, kedua adalah distribusinya, dan ketiga, program untuk mendapatkan air bersih di Jakarta sendiri yang itu akan kami lakukan juga," tambah Anies.
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Addi M Idhom
