Indeks Bansos Covid-19

Eks Mensos Juliari dituntut hukuman penjara 11 tahun dan membayar uang ganti sebesar Rp14,5 miliar serta hak politiknya dicabut.

Pemerintah jamin pembagian bansos untuk pelaku usaha selama pandemi COVID-19.

Risma memastikan penyaluran bansos dipercepat usai Presiden Jokowi memperpanjang PPKM Level 4.

Mensos Risma mengatakan penggunaan transaksi digital ini guna mengakselerasi penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

Kapolri Listyo Sigit mengatakan bansos disalurkan untuk meringankan beban warga yang terdampak pandemi COVID-19.

APPBI meminta pemerintah lanjutkan program BSU lantaran pengusaha tetap harus memberikan upah pada karyawan, meski mal tutup selama PPKM.

BST diberikan Rp300 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per bulan untuk Mei-Juni 2021. Penerima langsung mendapatkan jatah 2 bulan yaitu Rp600 ribu.

Bantuan beras sebanyak 200 ribu ton diberikan kepada warga terdampak PPKM Darurat.

BST akan disalurkan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat dengan indeks Rp300 ribu per bulan selama dua bulan.

Harry Van Sidabukke divonis 4 tahun penjara dan denda Rp100 juta karena terbukti menyuap Juliari Peter Batubara senilai Rp1,28 miliar.

Askari pakai uang dana bansos COVID-19 sebesar Rp187,2 juta untuk berfoya-foya, mulai dari judi, bayar utang, hingga membayar DP mobil untuk selingkuhannya.

Setidaknya ada 95 kasus bansos COVID-19 yang ditemukan Lakpesdam NU yang diserahkan ke KSP agar ditindaklanjuti.

Terdiri dari Rp7,17 triliun untuk program PKH, Rp3,76 triliun untuk program kartu sembako, dan Rp3 triliun untuk bansos tunai.

Blusukan Risma di awal menjabat sebagai Mensos dianggap membuang waktu saat penyaluran bansos COVID-19 masih banyak masalah.

Risma menargetkan verifikasi data selesai pada 1 Januari dan mulai disalurkan pada 4 Januari 2021.

Tandatangan petinggi DMI pada surat dan proposal pencairan dana bansos COVID-19 diduga dipalsukan dan sudah dalam permintaan proses pencairan di Kemensos.

KPK akan mendalami rentetan proses pengadaan barang dan jasa untuk mengetahui adanya kerugian negara atau tidak.

Bansos tunai via rekening lebih sulit dikorup. Ia juga dapat lebih mudah ditelusuri jika ada yang mencurigakan. Lalu, dapat meningkatkan inklusi keuangan.

Di masa sekarang, bansos COVID-19 bisa jadi wujud konkret politik uang. Oleh karena itu Bawaslu diminta lebih proaktif dan jeli.

Bantuan beras ini diterima oleh 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan ketentuan 15 kg per bulan selama 3 bulan.