tirto.id - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mendorong Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) menggunakan kartu elektronik dalam penyaluran bantuan sosial non-tunai.
Hal itu dilakukan untuk mempercepat penyaluran bansos kepada 5,9 juta keluarga penerima manfaat yang diusulkan oleh pemerintah daerah (Pemda) selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Risma mengusulkan penyaluran bansos dengan kartu elektronik seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako yang menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
“Nah, bank itu memerlukan waktu sekitar satu bulan untuk mencetak kartu, cukup lama. Saya sudah bicara sama Himbara, BI (Bank Indonesia), dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), bagaimana kalau menggunakan kartu elektronik saja (melalui sistem digital). Jadi tidak usah mencetak dan menggunakan kartu yang seperti ATM itu,” kata Mensos melalui keterangan tertulis, Kamis (22/07/2021).
Risma mengatakan usulan penggunaan transaksi digital ini guna mengakselerasi penyaluran bantuan sosial sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo.
Selain itu, dia juga terus mendorong pemda agar meningkatkan verfikasi dan validasi data, khususnya bantuan non-tunai kepada 5,9 juta keluarga.
“Karena kan sesuai ketentuan dalam undang-undang, data penerima diusulkan oleh daerah. Untuk mengakselerasi penyaluran bantuan, kami mengintensifkan koordinasi dengan pemda,” ucapnya.
Kemensos secara berkala berkoordinasi dalam proses pembaruan data dengan semua pihak terkait, baik terkait dengan bansos yang eksisting seperti Sosial Tunai (BST), PKH, dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, maupun terkait dengan bansos yang baru seperti bantuan untuk 5,9 juta keluarga.
Politikus Partai PDI-P itu menuturkan, Kemensos terus meningkatkan upaya agar penerima manfaat mendapatkan bantuan dengan cepat dan tepat sasaran.
"Masyarakat sangat membutuhkan bantuan di masa pemberlakukan pembatasan kegiatan seperti saat ini," tuturnya.
Kemensos juga menyalurkan bantuan beras sebesar 5 kilogram khusus untuk pekerja sektor informal terdampak pandemi se-Jawa-Bali. Para penerima adalah pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, karyawan kontrak, dan sebagainya, yang tidak bisa bekerja karena pembatasan aktifitas.
Untuk keperluan itu, Kemensos menyiapkan total 2.010 ton beras. Sebanyak 122 pemerintah kabupaten/kota mendapatkan masing-masing 3.000 paket beras (per paket seberat 5 kg) dan 6.000 paket (per paket seberat 5 kg) untuk enam ibukota provinsi.
Kemudian, Kemensos juga bermitra dengan Perum Bulog dalam penyaluran beras seberat 10 kg/KPM untuk 10 juta KPM PKH, 10 juta KPM BST, dan 8,8 juta KPM Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako non PKH.
Dalam rangka pelaksanaan program perlindungan sosial, Kemensos juga mengoptimalisasi program bansos yang sudah eksisting, yakni PKH, BPNT/Kartu Sembako dan BST. PKH salur tahap ketiga yakni untuk bulan Juli-Agustus-September, disalurkan pada Juli 2021.
“Kemensos juga mencairkan BST untuk 10 juta KPM selama 2 bulan yakni Mei Juni, yang cair pada Juli. Kemudian untuk 18,8 juta KPM BPNT/Kartu Sembako mendapat tambahan dua 2 bulan, yakni pada bulan Juli dan Agustus. Sehingga mereka seperti menerima 14 bulan,” terangnya.
Untuk PKH, Risma mengingatkan meskipun target bantuan 10 juta KPM, tapi yang riil mendapatkan bantuan PKH sebanyak lebih dari 33.674.865 jiwa.
Anggaran untuk PKH sebesar Rp28,3 triliun dan BPNT/Kartu Sembako sebesar Rp42,3 triliun yang disalurkan melalui Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara). Kemudian untuk BST anggaran sebesar Rp15,1 triliun yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Gilang Ramadhan
