tirto.id - Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) meminta pemerintah pemerintah untuk melanjutkan program bantuan subsidi gaji. Permintaan tersebut dipicu karena pengusaha di sektor pusat belanja masih harus memberikan upah pada karyawan, meskipun mal tutup selama PPKM Darurat dan PPKM Level 4.
"Kami berharap pemerintah bisa membantu subsidi gaji pegawai sebesar 50 persen, kurang lebih, subsidi ini tidak perlu diberikan kepada pusat belanja tapi bisa langsung diberikan kepada para pekerja melalui misalnya BPJS Ketenagakerjaan ataupun mekanisme lain," jelas Ketua APPBI Alphonzus Widjaja, Rabu (21/7/2021).
Subsidi gaji akan membantu cashflow pengusaha dan menghindari pilihan terburuk dari skema efisiensi yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada karyawan.
Bisnis di sektor ritel dan perbelanjaan sudah sangat terpuruk jika PPKM dilanjutkan lebih lama lagi. Terlebih dana cadangan sudah habis untuk biaya operasional di tahun 2020, karena selama masa pembatasan mal hanya diizinkan buka secara terbatas. Sektor usaha sudah tidak bisa bertahan lagi, jika ada kebijakan pengetatan lagi di 2021.
"Kalau PPKM diperpanjang, pekerja akan dirumahkan dengan gaji tidak dibayar penuh dan opsi terakhir adalah PHK. Ini tergantung seberapa lama PPKM Darurat berlangsung. Kami berharap opsi ketiga ini tidak harus terjadi," jelas dia.
Ia berharap, selain subsidi gaji yang langsung diberikan pada karyawan, pemerintah juga bisa memberikan relaksasi berupa, seperti listrik, gas, pajak reklame hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
"Kami juga harap pemerintah bisa bantu pusat perbelanjaan. Pada saat PPKM Darurat ini pun kami harus banyak beri bantuan kebijakan ke penyewa karena mereka tidak bisa operasi, tapi di sisi lain banyak biaya yang dibebankan tetap harus ditanggung, nilainya tidak berubah meski pusat belanja tutup," kata dia.
Sebagai informasi, Kementerian Tenaga Kerja tengah mengkaji program bantuan subsidi upah (BSU) pada 2021. Pada tahun lalu, subsidi upah menelan dana hingga Rp29,4 triliun. Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menjelaskan pembahasan tersebut tengah dibahas.
“Sedang kita godok,” kata dia saat dihubungi Tirto, Senin (19/7/2021).
Kemnaker memakai data BP Jamsostek untuk menyalurkan BSU kepada 12,4 juta penerima. Jumlah penerima subsidi upah tahun ini belum ditentukan. “Sabar [belum ditentukan jumlah peserta penerima BSU]. Tunggu ya,” kata dia. Kelanjutan subsidi upah sempat dibocorkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Bantuan subsidi upah bagian dari jaring pengaman sosial akibat pandemi Corona yang belum berakhir. Ia menyebut total anggaran Kartu Prakerja senilai Rp30 triliun, naik Rp10 triliun dibanding tahun sebelumnya. Dengan tambahan anggaran Pra Kerja itu diproyeksikan ada 2,8 juta peserta baru.
"Total anggaran Rp30 triliun untuk 8,4 juta peserta. Akan disinergikan dengan rencana bantuan upah," kata Sri Mulyani pada Sabtu (17/7).
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Restu Diantina Putri
