tirto.id - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku sudah memperbaiki data-data penerima bantuan sosial. Ia juga mengklaim telah membuat mekanisme pengawasan melalui laporan yang lebih detil sehingga tidak ada pemotongan atau penyelewengan bantuan.
"Kami harapkan tidak ada lagi yang berusaha memotong karena laporan-laporan itu akan masuk di kami di dalam proses setiap penerimaan bantuan kepada para penerima bantuan. Jadi akan ada mekanisme laporan yang lebih detail sehingga kita berharap sekali lagi tidak ada pemotongan atau penyelewengan bantuan itu," kata Risma di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/12/2020).
Saat ini, pihaknya telah mengembalikan data ke daerah untuk diverifikasi. Ia pun memasang target data tersebut sudah selesai saat tahun baru (1 Januari 2021).
"Itu harus kembali ke pemerintah pusat tanggal 1 Januari. 'Bu 1 Januari libur?' Kita enggak ada libur. Karena saya ingin menyampaikan sesuai dengan instruksi Bapak Presiden bahwa minggu pertama bulan Januari bantuan ini sudah bisa diberikan kepada penerima manfaat bantuan," kata Risma
Risma memaksa data selesai tanggal 1 Januari 2021 demi mendorong perekonomian daerah. Ia mengalkulasikan sekitar 500 lebih daerah bisa mendapat Rp60 miliar jika dana segera dibagikan ke daerah.
Setelah data lengkap, Risma menargetkan pemerintah langsung membagikan dengan bekerjasama dengan pihak PT Pos Indonesia, tiga hari setelah data diterima.
"Kami bersama PT Pos akan menyalurkannya kurang lebih mulai tanggal 4 Januari. Kami berharap satu minggu itu bisa kelar di seluruh Indonesia, tapi memang ada yang khusus seperti di Papua yang mungkin mekanismenya sangat berbeda," Kata Risma.
Terkait besaran bantuan, Risma menjelaskan penerima program sembako atau sebelumnya bernama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 18,8 juta orang dengan nominal Rp200 ribu per bulan. Mereka akan menerima tunai selama Januari-Desember 2021.
Kemudian, Kementerian Sosial menargetkan 10 juta penerima program bantuan sosial tunai. 10 juta penerima termasuk warga Jabodetabek. Khusus bantuan ini, pemerintah memberikan bantuan dengan indeks sebesar Rp300 ribu. Bantuan ini diberikan selama 4 bulan, yakni Januari-April.
Sebelumnya, Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendy memang mengatakan pemerintah akan mengubah konsep skema sembako di Jabodetabek. Pemerintah tidak lagi memberikan bantuan berbentuk sembako (BPNT), tetapi dengan model bantuan langsung tunai.
Bantuan ini akan diantar oleh pegawai PT Pos ke alamat penerima demi mencegah kerumunan. Opsi lain yang digunakan adalah dengan mengirimkan langsung uang ke rekening penerima lewat bank Himbara.
Selain itu, pemerintah juga mengubah target penerima bantuan sosial tunai dari 20 juta menjadi 18 juta keluarga penerima manfaat. Perubahan ini dilakukan setelah berkaca pada situasi tahun 2020.
"Kenapa kok tidak 20 juta? Memang ternyata target pada tahun 2020 hanya mencapai 18 juta. Jadi bukan pengurangannya," kata Muhadjir usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/12/2020).
Namun pemerintah tetap menargetkan 10 juta orang penerima untuk program keluarga harapan (PKH).
"Adapun rencana pemberian bantuan itu akan dimulai secara serempak itu pada awal Januari sehingga pada awal Januari nanti kami harapkan keluarga penerima manfaat akan sudah bisa mendapatkan bantuan langsung," kata Muhadjir.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Restu Diantina Putri
