Indeks Bank Indonesia

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan potensi masalah di RUU BI soal kehadiran pemerintah dalam Dewan Moneter.

Ketentuan DP nol persen untuk kredit mobil dan motor listrik mulai berlaku pada hari ini.  

Wakil Menkeu Suahasil berkata terbuka kemungkinan bila sisa dana SBN yang disepakati bisa dilanjutkan membiayai belanja PEN pada 2021.

People’s Bank of China dan BI sepakat mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi langsung.

Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan kredit Agustus 2020 hanya mencapai 1,04 persen year on year (yoy).

Bank Indonesia akan mengalami defisit neraca keuangan senilai Rp21 triliun pada 2021 akibat merespons dampak pandemi COVID-19.

BI telah melakukan pembelian SBN secara langsung di pasar perdana senilai Rp183,48 T. Ini bagian dari skema burden sharing.

Mekeng berkata Perppu SSK dimaksudkan agar ada keselarasan dan saling mendukung antara kebijakan pemerintah dengan BI dan OJK.

BI telah membeli Surat Berharga Negara (SBN) langsung di pasar perdana senilai Rp99,08 T naik dari Juli 2020 yang mencapai Rp82,1 T.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo memegang pernyataan Presiden Jokowi terkait independensi bank sentral.

Suku bunga acuan BI tetap berada di angka 4 persen, tidak mengalami perubahan dari penurunan terakhir pada Juni 2020.

Rasio utang Indonesia terhadap PDB juga mengalami kenaikan menjadi 38,2 persen dari PDB per Juli 2020.

Sri Mulyani mengatakan perkembangan COVID-19 masih menimbulkan ketidakpastian.

Meski IPR masih terkontraksi, diklaim sudah ada perbaikan dibanding Juli 2020 yang mencapai kontraksi 12,3 persen dibanding periode sama tahun lalu.

Angka itu mengindikasikan konsumen masih pesimistis dengan kondisi ekonomi Indonesia.

Angka itu meningkat dari posisi akhir Juli 2020 sebesar 135,1 miliar dolar AS.

Wacana amandemen atau revisi UU Bank Indonesia bisa menyumbang sentimen negatif di pasar keuangan Indonesia.

BI berfungsi sebagai pembeli siaga atau standby buyer dalam lelang SBN di pasar perdana.

Sri Mulyani berkata Indonesia pernah memiliki pengalaman ketika baik otoritas pengawas bank dan moneter berada dalam satu atap.

Menkeu Sri Mulyani menegaskan RUU BI yang menuai polemik bukan berasal dari pemerintah, melainkan inisiatif DPR.