tirto.id - Kondisi sistem keuangan Indonesia sejauh ini tetap terjaga. Bank-bank juga dalam kondisi yang sehat, terefleksi dari indikator-indikator kinerjanya yang masih terjaga. Namun, bank-bank belum bisa menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik seperti level sebelum pandemi, yang terefleksi dari angka penyaluran kredit yang masih mengalami kontraksi.
Hal itu disampaikan Juda Agung, Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, dalam seminar virtual bersamaan dengan Peluncuran Buku “Kebijakan Makroprudensial di Indonesia”, Jumat (28/5/2021).
Juda mengungkapkan, kondisi likuiditas saat ini masih terjaga dengan angkat alat likuid terhadap DPK di angka 33,67%. Angka ini berarti, jauh di atas treshhold sekitar 10%.
Menurut Juda, likuiditas bisa terjaga karena serangkaian kebijakan di bidang moneter dan makroprudensial selama masa pandemi ini. Kebijakan itu dikeluarkan karena pada masa awal-awal pandemi, BI melihat ada risiko-risiko likuiditas.
“Waktu itu memang sempat turun, kemudian dilakukan pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial. Juga quantitative easing seperti penurunan GWM (Giro Wajib Minimum),” jelas Juda.
Dari sisi permodalan bank-bank masih kuat, yang terefleksi pada angka rasio kecukupan modal atau CAR yang berada di angka 24 persen. “Memang sempat turun pada Februari menjadi 21%, sekarang kembali ke 24%,” kata Juda.
Sementara rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) terjaga di angka 3,22 persen hingga April 2021. Bank-bank juga masih membukukan profitabilitas yang tinggi, yang tercermin dari Net Interest Margin (NIM) sebesar 4,53 persen. “Ini paling tinggi di negara-negara Asia,” kata Juda.
NIM perbankan masih terjaga karena BI terus menurunkan suku bunga dasar. Sementara suku bunga kredit masih bertahan tinggi di angka 9,57%. “Jadi spread antara bunga kredit dan masih mengalami peningkatan. Jadi tidak heran NIM masih tinggi,” jelasnya.
Kredit Belum Lancar
Kinerja perbankan memang terjaga. Namun, dari sisi fungsi intermediasi perbankan masih belum pulih. Juda mengungkapkan, hingga April 2021, kredit masih mengalami kontraksi hingga 2,28 persen. Penyebabnya ada dua sisi yakni permintaan yang belum pulih dan perbankan yang masih berhati-hati.
Permintaan terhadap kredit memang masih emah karena korporasi masih dalam pemulihan, kata Juda. Menurut catatan BI, pertumbuhan penjualan korporasi (untuk perusahaan-perusahaan terbuka di BEI), masih mengalami kontraksi 2,94 persen pada triwulan I-2021. Capex atau belanja modal korporasi juga masih terkontraksi hingga 21 persen.
“Jadi dengan kebutuhan untuk melakukan investasi yang terlalu besar, free cashflow masih melimpah di korporasi,” kata Juda.
Kemampuan bayar korporasi juga belum pulih yang terlihat dari Interest Coverage Ratio masih di bawah 1,5%.
Dari konsumen rumah tangga, Juda mengungkapkan bahwa kebutuhan untuk pinjaman belum terlalu tinggi. “Karena konsumsi rumah tangga masih fokus pada kebutuhan primer,” jelasnya.
Sementara masyarakat dengan pendapatan yang tinggi, yang merupakan salah satu pendorong pertumbuhan, belum banyak melakukan konsumsi. Mereka lebih banyak menanamkan dananya untuk investasi di sektor keuangan.
“Kami melihat ada fenomena search for yield karena mereka belum melakukan konsumsi sehingga likuiditas dioptimalkan dengan mencari return lebih tinggi,” katanya
Dari sisi suplai, Juda mengungkapkan bahwa bank memang masih sangat ketat dalam memberikan kredit. Ditambah adanya agunan yang ketat, suku bunga tinggi, juga persyaratan lain masih tinggi sehingga penyalurannya belum lancar Hal itu terlihat dari Indeks Lending Standard, yang merupakan indeks untuk mengukur willingness bank di angka 4%. “Ini masih ketat,” katanya.
Penulis: Nurul Qomariyah Pramisti
Editor: Abdul Aziz
