Indeks Bank Indonesia

Sri Mulyani dan Agus Martowardojo memberikan tanggapan berbeda soal keputusan Presiden Jokowi mengusulkan Perry Warjiyo sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia periode 2018-2023 ke DPR RI. 

Perry Warjiyo sempat berkiprah sebagai Direktur Eksekutif di International Monetary Fund (IMF) pada 2007-2009.

Presiden Jokowi telah mengirimkan nama calon gubernur Bank Indonesia periode 2018-2023 ke DPR RI pada Jumat (23/2).

Ada 4 nama yang diajukan yaitu Chatib Basri, Bambang Brodjonegoro, Perry Warjiyo, dan Agus Martowardojo.

IMF mengatakan bahwa kebijakan jangka pendek harus dilakukan secara bertahap untuk melindungi pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas.

Chatib Basri enggan menjawab soal peluang dirinya menjadi kandidat Gubernur BI, namun sempat menyatakan apresiasinya terhadap kajian mata uang digital yang saat ini sedang dilakukan BI.

Johan mengatakan Jokowi belum putuskan nama calon Gubernur Bank Indonesia.

BI meminta aspek legalitas program DP Nol Rupiah diperkuat dan mematuhi prinsip makroprudensial.

Bank Indonesia menggandeng MUI, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas untuk merealisasikan sejumlah program pengembangan ekonomi syariah.

“Ini isu yang rumit (soal investasi dengan Bitcoin) dan sangat bisa memengaruhi persepsi market. Jadi harus hati-hati,” kata Kepala Bappebti Bachrul Chairi.

BI memproyeksikan inflasi berada di kisaran 3,5 plus minus 1 persen.

Sri Mulyani menegaskan, penolakan bitcoin sebagai alat pembayaran sudah sesuai dengan UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

BI mewaspadai pengaruh kenaikan harga pangan, terutama beras, terhadap kenaikan inflasi di awal 2018.

Salah satu pertimbangan penting dari BI dalam mengeluarkan izin penyediaan layanan pembayaran dengan kode QR ialah kualitas sistem pengamanannya.

Go-Pay menunggu persetujuan Bank Indonesia atas proposal pengajuan izin untuk peluncuran secara penuh layanan pembayaran melalui kode QR.

BI berkoordinasi dengan OJK, Bappebti dan intansi lainnya untuk memastikan penggunaan Bitcoin atau sejenisnya dilarang di semua transaksi keuangan.

Sederetan dompet digital milik e-commerce seperti BukaLapak, Tokopedia, Shopee, dan PayTren dibekukan oleh Bank Indonesia. Bagaimana nasibnya kini?

BI juga meminta pada seluruh penyedia jasa pembayaran untuk tidak memproses transaksi yang memakai bitcoin.

Bappebti berniat menganalisis kepastian secara hukum dari bitcoin.

BI menyatakan, tren peredaran uang palsu memang menurun dalam beberapa tahun terakhir.