Indeks Baleg Dpr

Baleg DPR RI merevisi Prolegnas 2026 dan menambah lima RUU baru, di antaranya soal perumahan hingga penyiaran.

Baleg akan rapat bersama Polri, Kejagung, KPK, MA, hingga para ahli untuk menindaklanjuti putusan MK terkait frasa kerugian negara tersebut.

RUU mengubah sejumlah substansi mulai dari definisi direksi dan pengawasan hingga menghapus ketentuan persetujuan Dewas atas penempatan investasi.

Bob menilai, perpanjangan diperlukan mengingat Aceh memiliki kekhususan yang perlu diperjuangkan dalam konteks regulasi atau perundang-undangan.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, tak setuju revisi UU Pemilu dan UU Pilkada dibahas oleh Baleg DPR RI.

RUU Hak Cipta, RUU Pemilu, hingga RUU KUHAP diajukan masuk ke dalam daftar Prolegnas Prioritas 2026.

Jusuf Kalla (JK) menekankan RUU tentang Pemerintahan Aceh (PA) harus disusun berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki.

Martin Manurung berdalih Kamis merupakan jadwal rutin bagi seluruh komisi di DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik.

RUU PPRT ditargetkan rampung dalam tiga hingga lima bulan dengan mengedepankan kualitas naskah dan memperhatikan masukan publik.

RUU Perampasan Aset nantinya juga menyasar masyarakat umum yang memiliki transaksi mencurigakan.

Bob mengaku belum ada pembahasan RUU Perampasan Aset kecuali sudah menetapkan RUU ini masuk Prolegnas jangka menengah dengan inisiatif dari pemerintah.

DPR RI tancap gas membahas RUU Minerba usai pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Setelah DIM diserahkan, pemerintah dan Baleg DPR RI akan membahas bersama RUU Minerba.

DPR mengeklaim mengevaluasi 2 hal dari DKPP, yakni evaluasi kinerja institusi dan isi putusan-putusan DKPP.

Baleg menjelaskan soal Tata Tertib, yang membuat pimpinan lembaga yang menjalani fit and proper test, bisa diusulkan untuk diganti.

PAN ingin agar Baleg DPR RI tidak cari-cari undang-undang atau memasukkan undang-undang titipan di Prolegnas 2024-2029.

Pimpinan DPR RI optimistis adanya Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) bisa maksimal menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat.

Keputusan DPR sulit dibantahkan sebagai upaya untuk mengakomodir Kaesang Pangarep maju di Pilkada 2024.

Sebagian personel Brimob yang mengamankan ruang sidang Baleg DPR RI dilengkapi senjata laras panjang dan mengenakan rompi anti-peluru. 

Baleg DPR tidak merujuk pada putusan MK soal syarat usia pencalonan kepala daerah.