Indeks Baleg Dpr
PAN Minta Baleg DPR Tidak Jadi Lembaga Fokus RUU Titipan
PAN ingin agar Baleg DPR RI tidak cari-cari undang-undang atau memasukkan undang-undang titipan di Prolegnas 2024-2029.
Netty PKS Pimpin Badan Aspirasi DPR & Bob Hasan Jadi Ketua Baleg
Pimpinan DPR RI optimistis adanya Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) bisa maksimal menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat.
Abaikan Putusan MK, Gelagat DPR demi Kaesang Maju Pilkada 2024
Keputusan DPR sulit dibantahkan sebagai upaya untuk mengakomodir Kaesang Pangarep maju di Pilkada 2024.
Brimob Jaga Ruang Rapat Baleg DPR saat Bahas Revisi UU Pilkada
Sebagian personel Brimob yang mengamankan ruang sidang Baleg DPR RI dilengkapi senjata laras panjang dan mengenakan rompi anti-peluru.
Baleg Sepakat Abaikan Putusan MK soal Syarat Minimal Usia Cakada
Baleg DPR tidak merujuk pada putusan MK soal syarat usia pencalonan kepala daerah.
PDIP Tak Setuju Nomenklatur Wantimpres Berubah Jadi DPA
Menurut TB Hasanuddin perubahan nama Wantimpres ke Dewan Pertimbangan Agung (DPA) tak berpengaruh ke tugas dan fungsinya.
Baleg DPR Sepakati Draf RUU Wantimpres Jadi Usulan Dewan
Salah satu isi dalam RUU ini adalah perubahan nomenklatur yang tadinya Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung.
Baleg Desak Pimpinan DPR Paripurnakan RUU Kementerian Negara
Semua fraksi di Baleg DPR menyatakan setuju RUU Kementerian Negara menjadi usulan insiatif DPR.
Panja RUU Desa DPR RI Sepakat Dana Desa Naik 20 Persen
Nantinya setiap desa akan menerima dana desa senilai Rp2 miliar, naik dari sebelumnya sekitar Rp1,1 miliar hingga Rp1,3 miliar per tahun.
Perppu Cipta Kerja ke Rapur, DPR Dinilai Hilang Harga Dirinya
DPR didesak untuk membatalkan pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang.
Beranikah DPR Menolak Perppu Cipta Kerja Jokowi?
DPR memiliki hak untuk menyetujui atau tidak Perppu Cipta Kerja yang dikeluarkan Presiden Jokowi.
DPR Kebut Bahas RUU POM usai Munculnya Gangguan Ginjal Akut
RUU Pengawasan Obat dan Makanan (POM) merupakan bawaan dari DPR periode 2014-2019 dan segera dirampungkan usai muncul kasus gangguan ginjal akut.
Alasan Baleg DPR Masukkan Pasal Kewajiban Ibu di RUU KIA
Selain tentang masalah cuti melahirkan, kewajiban ibu yang diatur pada RUU KIA dinilai Komnas Perempuan berpotensi membakukan peran domestik perempuan.
DPR Tak Kaget Pengusaha Keberatan Cuti Melahirkan di RUU KIA
Menurut Luluk, pengusaha memang selalu keberatan dalam memenuhi hak pekerja, seperti soal cuti melahirkan yang ada di draf RUU KIA.
Baleg DPR Targetkan RUU KIA Sah Jadi UU pada Oktober 2022
Saat ini RUU KIA masih menunggu ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR di rapat paripurna pada 28 Juni 2022 mendatang.
DPR Ajak Pengusaha Diskusi soal Aturan Cuti Melahirkan di RUU KIA
Melalui RUU KIA, DPR ingin perusahaan memikirkan aturan cuti melahirkan 6 bulan untuk karyawan perempuan & 40 hari untuk karyawan laki-laki.
Baleg Setuju RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna, Cuma PKS Menolak
Dari 9 fraksi, hanya Fraksi PKS yang konsisten menolak RUU TPKS disahkan menjadi UU dengan dalih harus sinkronisasi dengan RUU KUHP.
Ketua Baleg Minta Publik Maklum Bila RUU TPKS Belum Sempurna
Ketua Baleg mengklaim DPR bersama pemerintah sedang membuat torehan sejarah untuk memenuhi harapan masyarakat yang menantikan kehadiran RUU TPKS.
Pemerintah Klaim DIM RUU TPKS Berpihak pada Korban
Pemerintah memastikan DIM RUU TPKS sudah memenuhi hak korban, keluarga korban, dan saksi termasuk restitusi bagi korban.
Baleg Ingin RUU TPKS Bisa Rampung Pada 5 April 2022
Pimpinan Baleg berharap RUU TPKS sudah bisa disahkan sebelum masa reses yang akan dimulai pada 15 April-16 Mei 2022.