Indeks Baiq Nuril
Baiq Nuril Menemui Jaksa Agung
Jaksa Agung HM Prasetyo (tengah) menerima surat permohonan dari Anggota DPR Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka (kanan) dan terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Baiq Nuril Maknun (ketiga kiri) seusai melakukan pertemuan di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (12/7/2019).
Harapan Terakhir Baiq Nuril Itu Bernama Amnesti Jokowi
Tinggal satu hal saja yang bisa membuat Baiq Nuril lepas dari segala tuntutan: amnesti Jokowi.
Rieke Berharap Jaksa Agung Kabulkan Penangguhan Eksekusi Baiq Nuril
Surat penangguhan eksekusi Baiq Nuril dari anggota DPR RI akan dikirim Kamis besok atau Jumat lusa ke Kejagung.
Rieke Diah Pitaloka Jadi Penjamin Penangguhan Penahanan Baiq Nuril
Rieke Diah Pitaloka mengaku siap pasang badan agar eksekusi terhadap Baiq Nuril ditangguhkan.
Baiq Nuril Cari Dukungan DPR, Berharap Tak Ada Korban UU ITE Lagi
Baiq Nuril yakin kebenaran dan keadilan pasti akan terjadi. Saat ini, ia tengah mengajukan permohonan amnesti kepada Presiden Jokowi.
Cari Keadilan hingga DPR, Baiq Nuril: Saya Cuma Rakyat Kecil
Baiq Nuril dijerat UU ITE dengan putusan tetap dihukum enam bulan penjara dan denda Rp500 juta.
Ketua KY Angkat Bicara Putusan MA Kasus Baiq Nuril dan Syafruddin
Putusan MA terhadap kasus Baiq Nuril dan Syafruddin Temanggung dinilai janggal oleh sebagian pihak. KY persilakan masyarakat mengajukan laporan.
Bamsoet Yakin Jokowi Tahu Kasus Baiq Nuril dan akan Beri Amnesti
Bamsoet meyakini Presiden Joko Widodo mengetahui ketidakadilan yang dialami Baiq Nuril dan akan memberikan amnesti.
Komisi III Janji Yakinkan Jokowi Berikan Amnesti untuk Baiq Nuril
MA menolak PK Baiq Nuril, korban pelecehan seksual verbal yang merekam pelecehan terhadapnya.
Dalih Wakil Ketua Komisi I Tak Revisi Pasal Karet di UU ITE
Alasan Wakil Ketua Komisi I DPR tidak merevisi pasal karet di UU ITE karena masa tugasnya selesai pada September 2019.
Wakil Ketua Komisi I Limpahkan Urusan Revisi UU ITE ke DPR Baru
Wakil Ketua Komisi I Satya Widya Yudha meminta DPR periode 2019-2024 memprioritaskan kajian terhadap usulan revisi pasal-pasal karet di UU ITE.
Kasus Baiq Nuril, Komisi III: Jika Dilaporkan Kami Bisa Cari Solusi
Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan menanti Baiq Nuril datang untuk mengadukan kasusnya dan akan membantu mempertimbangkan langkah hukum usai PK di Mahkamah Agung.
Menkumham: Bila Amnesti Nuril Tak Dikabulkan Korban Takut Bersuara
Menkumham Yasonna H Laoly mendukung amnesti kepada Baiq Nuril Maknun, karena menyangkut perempuan korban kekerasan korban lainnya.
LPSK Dukung Baiq Nuril Ajukan Amnesti ke Jokowi
Baiq Nuril masih dalam perlindungan LPSK dan mendapatkan layanan pemenuhan hak prosedural dan bantuan psikososial.
Ombudsman Rekomendasikan Baiq Nuril Ajukan PK Lagi
Ombudsman RI menyebut, peninjuan kembali bisa dilakukan lebih dari satu kali. Ia mengacu kepada putusan Antasari Azhar dalam putusan nomor 34 tahun 2013 yang dikeluarkan hakim konstitusi.
Kasus Baiq Nuril, Komnas Perempuan Sebut MA Tak Baca Aturan Sendiri
Komnas Perempuan merasa prihatin di kasus Baiq Nuril, sebab aturan tersebut belum cukup dipahami oleh Mahkamah Agung.
MA Sebut Kritik Ombudsman Soal PK Baiq Nuril Tak Relevan
Jubir MA membenarkan bahwa MA telah menerbitkan Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Namun dalam kasus Baiq Nuril ia diposisi sebagai terdakwa perempuan dan bukan sebagai korban.
Bahas Amnesti, Baiq Nuril akan Temui Menkumham Yasonna Laoly
Baiq Nuril, terpidana kasus UU ITE akan menemui Menkumham Yasonna Laoly untuk membahas pengajuan amnesti ke Presiden Jokowi.
Ombudsman: Ada Potensi Maladministrasi di Putusan PK Baiq Nuril
Ombudsman menilai ada potensi maladministrasi di putusan PK Baiq Nuril. Putusan itu dinilai telah mengesampingkan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.
Ombudsman Sebut Ada Potensi Maladministrasi Kasus Baiq Nurul di MA
Ninik menilai MA mengabaikan Peraturan MA No 3/2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan, dalam mengadili kasus Baiq Nuril.