Indeks Baiq Nuril

Salah satu poin krusial dalam perubahan dalam pasal kedua UU ITE berkaitan dengan pencemaran nama baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran.

Hakim agung Margono meninggal dunia akibat serangan jantung, Jumat (20/9/2019). 

Baiq Nuril Maknun resmi bebas dari hukuman UU ITE setelah menerima Keputusan Presiden (Keppres) nomor 24 tahun 2019 tentang Pemberian Amnesti dari Presiden Joko Widodo.

Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menyatakan, jika RUU PKS sudah disahkan, kasus Baiq Nuril tidak akan menjadi rumit dan berlarut-larut. 

Kuasa hukum Baiq Nuril menuturkan surat amnesti akan langsung diambil ke Istana Negara. Ia pun telah berkomunikasi dengan pihak Istana Kepresidenan untuk bisa mengambil langsung dan juga sekaligus menemui Jokowi.

Jokowi resmi menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) amnesti bagi Baiq Nuril. Terpidana kasus UU ITE ini akhirnya bebas.

Kuasa Hukum Baiq Nuril berharap, Presiden Jokowi menyerahkan langsung amnesti kepada Baiq Nuril sebagai simbol keadilan untuk rakyat.

Presiden Jokowi mengaku akan menandatangani surat amesti Baiq Nuril paling lambat Selasa pekan depan. 

DPR akhirnya menyetujui surat amnesti Presiden Jokowi bagi terdakwa kasus pelanggaran UU ITE Baiq Nuril setelah Komisi III DPR RI menyetujuinya secara aklamasi.

Komnas Perempuan meminta pemberian amnesti untuk Baiq Nuril menjadi momentum memperbaiki sistem penegakan hukum dan peradilan di Indonesia.

Amnesti bagi Baiq Nuril Maknun diharapkan jadi momen perlindungan terhadap perempuan khususnya dalam kekerasan seksual.

Komisi III DPR RI mendesak kepolisian mengusut kasus pelecehan seksual secara verbal terhadap Baiq Nuril. 

Pemberian amnesti bagi Baiq Nuril sejalan dengan program keempat Nawacita Presiden Joko Widodo, yakni peningkatan perlindungan perempuan.

Rencana pemberian amnesti kepada Baiq Nuril disetujui dalam rapat pleno Komisi III DPR RI. 

Baiq Nuril didampingi Rieke Dyah Pitaloka akan ikut memantau rapat di Komisi III DPR terkait pengajuan amnestinya dari Presiden Jokowi.

Surat amnesti Baiq Nuril Maqnun nomor R-28/Pres/07/2019 ditandatangani Jokowi Senin (15/7/2019).

Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan, permohonan amnesti Baiq Nuril tinggal menunggu persetujuan dari Komisi III DPR RI.

Komisi III DPR RI akan menggelar rapat untuk mengkaji surat pengajuan amnesti untuk Baiq Nuril.

Terpidana kasus pelanggaran UU ITE Baiq Nuril Maknun, didampingi Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid dan anggota DPR Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka mendatangi Kantor Staf Presiden, kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Rieke Diah Pitaloka menjamin Baiq Nuril tidak akan dieksekusi usai menyerahkan 132 surat permohonan penangguhan: 3 ke DPRD Provinsi, 3 ke DPRD kota, 14 DPRD Kabupaten, 36 lembaga dan 76 perorangan.