Indeks Aturan Ojek Online

Kebijakan pangkas komisi ojol jadi 8 persen per 1 Juli 2026 bikin pendapatan aplikator terancam jatuh. Intip siasat gerilya aplikator agar tak rugi.

Wakil Ketua DPR ungkap penyebab pendapatan ojol tetap anjlok meski komisi aplikator dipotong jadi 8 persen mulai 1 Juli 2026.

Perpres ojol akan mengatur soal tarif perlindungan hingga kesejahteraan para pengemudi.

Saan Mustopa janji DPR segera membuat payung hukum bagi pekerja transportasi online sehingga bisa terjamin hak-haknya.

Sekitar 25 ribu pengemudi ojek online akan lakukan aksi untuk menuntut payung hukum dan revisi tarif yang selama ini dinilai rugikan para driver.

Pengemudi ojek online mengeluh pihak aplikator kadang-kadang memotong biaya aplikasi lebih dari 20 persen. Apa dampaknya?

Ketentuan terkait penyesuaian tarif ojek daring (online) akan ditetapkan oleh Gubernur di masing-masing wilayah.

YLKI mengkritik rencana Kementerian Perhubungan yang membuka peluang meninjau kembali tarif ojek online (ojol).

Tarif ojek online akan mengalami kenaikan di 88 kota wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali pada 9 Agustus besok.

Kemenhub akan melaporkan aplikasi ojek online yang menerapkan diskon berlebihan ke penggunanya.

Kemenhub membatalkan rencana untuk melarang diskon tarif ojek online untuk menghindari persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan survei, penolakan paling banyak terjadi untuk konsumen di Jabodetabek yang dikategorikan dalam zona II.

Go-Jek mengatakan hasil survei usai kenaikan tarif ojek online, maka tercatat terjadi penurunan permintaan.

Mogok ojek online pada hari pertama puasa ditujukan merespons penerapan Kepmenhub 348 Tahun 2019, tapi itu kabarnya tak dieksekusi.

Kemenhub akan mengevaluasi pemberlakuan tarif baru ojek online di lima kota dengan menampung keluhan pengemudi maupun penumpang serta menggandeng lembaga survei. 

Menjelang penerapan tarif ojek online baru sejak 1 Mei 2019 mendatang, Menteri Perhubungan Budi Karya bakal bertemu operator ojek online.

Garda meminta kepada presiden terpilih untuk melanjutkan upaya penyediaan payung hukum bagi aturan ojek online (ojol) yang kini baru sebatas diskresi menteri.

Direktur Antar Moda Kementerian Perhubungan Ahmad Yani menjelaskan, tidak ada nominal tertentu yang disebutkan soal denda berkendara sambil merokok dalam larangan PM12 Tahun 2019.

Kemnhub memastikan pembangunan shelter untuk ojek online bisa menjadi tanggung jawab pemerintah, aplikator, atau pun swasta lain, tergantung pada lokasi shelter.

Kemenhub telah menetapkan tarif ojek online (ojol) di kisaran Rp 1.850-2.600 per km bergantung zonasi wilayahnya melalui surat keputusan menteri.