Indeks Aturan Ojek Online

Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 yang baru dikeluarkan Kemenhub tidak hanya mengatur ojek online, melainkan juga ojek pangkalan.

Kemenhub telah mengeluarkan aturan baru mengenai aturan ojek online, salah satunya melarang "ngetem" di pinggir jalan.

Pemerintah segera mengeluarkan aturan soal ojek online, namun soal tarif bakal ditentukan pada kebijakan selanjutnya.

Kemenhub menjelaskan aturan ojek online difinalkan setelah evaluasi uji publik selesai dilakukan.

Aturan ojek online akan segera dirampungkan Kemenhub dalam waktu dekat. Terkait promo, sementara dapat mengikuti batas bawah yang telah ditentukan.

Research of Socio-Economic Development (RISED) menyatakan rencana kenaikan tarif ojek online (ojol) bisa membuat para penggunanya beralih ke kendaraan pribadi.

Kenaikan tarif Ojek Online (ojol) yang diwacanakan pemerintah dinilai bisa berpotensi menurunkan permintaan konsumen.

Gojek berharap bisa berdiskusi terkait isi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) yang mengatur tarif ojek online dengan pemerintah.

Jokowi menjanjikan regulasi ojek daring segera terbit. Rencana ini dinilai cara Jokowi rangkul pengendara supaya mendukungnya.

Presiden Jokowi mengakui bila regulasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah kerap kalah cepat dibanding inovasi dan teknologi ojek online.

Kemenhub mengatakan regulasi ojek online yang sedang dibuat pemerintah, sekaligus diupayakan agar bisa diterapkan bagi ojek pangkalan.

Jam kerja yang terlalu lama bisa berujung pada kelelahan yang dialami para mitra sehingga berdampak pada keselamatan penumpangnya.

Pemerintah diprotes karena belum memiliki payung hukum terkait aturan ojek online.

Beberapa driver Grab ada yang sudah mengantre di depan kantor Gojek di Jl Kemang Timur sejak kemarin malam.

"Tapi, sayangnya tidak ditindaklanjuti dengan meregulasi keberadaan ojek online ini."

Kementerian Perhubungan telah berencana membuat regulasi yang terpisah antara regulasi angkutan konvensional dan daring dalam Permenhub 108/2017.

Tempat untuk transit ojek yang dimaksud Anies hanya berfungsi sebagai tempat penjemputan dan pengantaran penumpang, bukan sebagai pangkalan.

Selama ini badan jalan sering disalahgunakan sebagai tempat parkir oleh pengendara ojek online dan juga kendaraan lain.

Kemenhub menegaskan tidak akan membentuk regulasi untuk melegalkan ojek online sebagai transportasi umum.

Keputusan MK membuat ojek online tetap dianggap sebagai transportasi umum ilegal lantaran tidak memenuhi standar keamanan bagi penumpang.