Indeks Asn

ASN yang memihak calon tertentu atau bersikap tidak netral menjadi pelanggaran terbanyak ketiga.

Permendagri No. 10 Tahun 2024 mengatur tentang pakaian pakaian dinas PNS dan PPPK terbaru. Apa saja ketentuannya?

Perpanjangan ini dimaksudkan agar pelamar yang belum berhasil menyelesaikan pendaftaran di portal SSCASN dapat mendaftar.

Menurut Azwar Anas, dia mendapat arahan dari Presiden Jokowi untuk menunda pemindahan ASN karena di IKN masih proses penyempurnaan infrastruktur. 

Pengelompokan PNS dilakukan berdasarkan golongan dan pangkat, ditentukan sesuai latar belakang pendidikannya. Simak penjelasan gaji PNS S1 dan tunjangannya.

Jokowi ingin prioritaskan persiapan infrastruktur di IKN agar layak huni. Ia tak mau paksa ASN cepat-cepat pindah dari Jakarta ke IKN.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan penyusunan RAPBN akan mengikuti dengan janji kampanye Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Kesepakatan kriteria pemindahan ASN tersebut dibuat setelah rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo.

Berikut 30 contoh soal MOOC ASN Berakhlak Evaluasi Akhir dan kunci jawabannya untuk persiapan pelatihan dasar (latsar).

RPP Manajemen ASN ini diharapkan menjadi payung hukum bagi perlindungan tenaga non-ASN.

Ringkasan Materi Latsar MOOC ASN Ber-AKHLAK Materi 8, contoh soal, dan kunci jawaban sebagai kisi-kisi untuk kuis.

Ringkasan materi MOOC ASN Ber-AKHLAK Materi 5, contoh soal, dan kunci jawabannya.

Isi Permenpan RB No 6 tahun 2024 tentang aturan seleksi CPNS. Apa saja persyaratan lengkap?

Simak 5 contoh soal kuis MOOC ASN Berakhlak Materi 3 dan kunci jawabannya.

Cek 5 contoh soal beserta kunci jawaban MOOC ASN Berakhlak Materi 4 dan ringkasannya.

Pengadaan CPNS 2024 lanjutan masih dalam tahap verifikasi dan validasi rincian formasi yang sudah diinput oleh masing-masing instansi pemerintah.

Pemprov DKI Jakarta sudah meminta data ke Kemenko PMK terkait daftar nama ASN yang terlibat judi online.

Upaya perekrutan tersebut berdasarkan perincian formasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan penempatan di IKN.

BPK mencatat ada penyimpangan perjalanan dinas aparatur sipil negara (ASN) sebesar Rp 39,26 miliar di 46 kementerian/lembaga.

Netralitas aparat dan ASN dipertaruhkan, ketika masih ada beberapa ASN, TNI-Polri tercatat maju Pilkada, tetapi tidak mundur dari jabatannya.