Indeks Apbn

Pemerintah harusnya lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dasar yang berdampak bagi masyarakat luas.

Masyarakat yang memiliki utang BPJS Kesehatan harus mendaftarkan kembali kepesertaan masing-masing.

AHY berujar pembahasan mengenai kereta cepat dilakukan melalui rapat koordinasi di Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Purbaya dorong penerimaan negara dikelola optimal dan belanja diarahkan untuk pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan.

Pinjaman ini bertujuan agar pemerintah daerah memiliki alternatif pendanaan.

Ma’ruf Amin meminta peristiwa ponpes ambruk tidak digeneralisasi seolah semua pesantren tidak layak secara konstruksi.

Purbaya berpesan kepada para gubernur yang datang ke Kementerian Keuangan agar memperbaiki tata kelola dan mempercepat penyerapan anggaran daerah.

Iftitah mengaku fokus pada upaya Kementrans menarik investor demi membangun kawasan transmigrasi mandiri dan ingin APBN hanya sebagai stimulus.

PBNU memandang wajar Ponpes Al-Khoziny mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui APBN.

Purbaya curiga ada permainan bunga yang dilakukan oleh anak-anak buahnya.

Menurut Luhut, uji coba bansos digital di Banyuwangi telah menyasar 255-300 ribu peserta.

Luhut sebut MBG harus mampu membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan di sekitar lokasi SPPG.

Tax ratio yang sempat 10,2 persen pada 2024 berpotensi kembali turun ke bawah 10 persen akibat terkontaksinya penerimaan.

Simak penjelasan apa itu family office yang dicanangkan DEN namun Menkeu Purbaya tolak alokasikan APBN untuk pembentukannya.

Tambahan anggaran tersebut merupakan wujud keprihatinan dan dukungan dari pemerintah untuk sekolah berbasis keagamaan.

Pemerintah menyiapkan dana cadangan sebesar Rp67 triliun, sehingga total dukungan dalam APBN mencapai Rp335 triliun guna mendukung pelaksanaan MBG 2026.

Menurut Purbaya, DEN sebagai pengusul dan perencana harus memikirkan sendiri bagaimana caranya dapat memenuhi pembiayaan pembangunan family office.

Menurut MPR RI, ada aspek akuntabilitas yang harus diprioritaskan dalam penggunaan APBN.

Pemerintah juga masih melakukan pendataan terkait jumlah pondok pesantren di Indonesia yang masuk kategori bangunan rawan roboh.

Saan menilai penggunaan APBN untuk pembangunan pondok pesantren yang roboh perlu dikaji ulang.