Indeks Anwar Usman

Menurut Adies Kadir, bekerja sebagai hakim konstitusi jauh lebih tenang karena beban kerja yang lebih terukur serta terjaga dari intervensi pihak luar.

Menurut Anwar, seorang hakim tidak akan pernah bisa memuaskan semua pihak melalui putusan yang diambil.

Anwar Usman mengaku menjatuhkan putusan tersebut atas dasar keyakinan untuk kebenaran dan keadilan yang dianggapnya sebagai amanah Allah.

Mantan Hakim MK, Anwar Usman, jatuh pingsan usai menghadiri acara wisuda purnabakti. Ia dibopong ke ruangan khusus untuk beristirahat.

Liliek Prisbawono Adi pernah menjabat Ketua PN Jakarta Pusat. Dia memiliki total harta kekayaan Rp5,94 miliar.

Liliek Prisbawono Adi menjadi hakim konstitusi usulan Mahkamah Agung menggantikan Anwar Usman.

Anwar Usman menyatakan momen pembacaan putusan ini kemungkinan menjadi sidang terakhir yang diikutinya.

Anwar Usman mengungkapkan saat ini harus rutin mengonsumsi obat tiga hingga empat kali sehari.

Ketua MK, Suhartoyo, mengonfirmasi bahwa ketidakhadiran mantan Ketua MK tersebut karena Anwar Usman tengah menjalankan ibadah umrah.

MA telah membentuk panitia seleksi untuk menjaring calon pengganti Anwar Usman. Mekanisme ini diharapkan menghasilkan kandidat-kandidat terbaik.

Anwar Usman mengajukan banding atas putusan PTUN Jakarta yang tidak menerima permohonannya untuk dijadikan kembali sebagai Ketua MK.

Putusan PTUN ini belum berkekuatan hukum tetap sehingga MK masih bisa mengajukan banding.

MKMK memberikan sanksi berupa teguran tertulis untuk Anwar Usman karena melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi.

MK akan mempertaruhkan citra lembaga saat menangani sengketa hasil Pemilu 2024 hingga mengeluarkan putusannya.

Jika merujuk putusan MKMK, Anwar Usman tidak diperkenankan ikut mengadili sengketa Pemilu 2024 meskipun hakim aktif.

Berdasarkan penelusuran fakta yang dilakukan, tidak ditemukan keterangan resmi yang menyebut Anwar Usman kembali menjadi Ketua MK.

Anwar Usman disebut-sebut kembali menjadi Ketua MK. Simak penjelasan lengkap.

Tim Pembela Demokrasi Indonesia mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) atas nepotisme dinasti politik Presiden Joko Widodo.

Anwar Usman bisa jadi masih mengikuti sidang PHPU Pileg 2024. Namun, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan tetap dilarang.