Indeks Anwar Usman

MKMK memberikan sanksi berupa teguran tertulis untuk Anwar Usman karena melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi.

MK akan mempertaruhkan citra lembaga saat menangani sengketa hasil Pemilu 2024 hingga mengeluarkan putusannya.

Jika merujuk putusan MKMK, Anwar Usman tidak diperkenankan ikut mengadili sengketa Pemilu 2024 meskipun hakim aktif.

Berdasarkan penelusuran fakta yang dilakukan, tidak ditemukan keterangan resmi yang menyebut Anwar Usman kembali menjadi Ketua MK.

Anwar Usman disebut-sebut kembali menjadi Ketua MK. Simak penjelasan lengkap.

Tim Pembela Demokrasi Indonesia mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) atas nepotisme dinasti politik Presiden Joko Widodo.

Anwar Usman bisa jadi masih mengikuti sidang PHPU Pileg 2024. Namun, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan tetap dilarang. 

Anwar Usman mengklaim tidak bolos dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) pada 2023

Presiden Joko Widodo melantik Ridwan Mansyur sebagai hakim Mahkamah Konstitusi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/12/2023).

TKN Prabowo-Gibran menilai tak tepat Anwar Usman diputuskan bersalah melakukan pelanggaran kode etik saat memutus perkara syarat usia capres-cawapres.

Jika Anwar Usman tak ikut menangani perkara nomor 90 soal batas usia minimal capres-cawapres, hasil RPH hakim MK akan berimbang.

MK, kata Denny Indrayana akan menguji ulang secara formil terkait batas usia capres-cawapres.

Status laporan Anwar Usman kepada Suhartoyo di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta masih dalam pendaftaran perkara.

Peneliti PSHK menilai sikap Anwar Usman yang melayangkan surat keberatan administratif, bukan merupakan cerminan seorang negarawan.

Para hakim konstitusi masih membahas surat keberatan Anwar Usman atas pengangkatan Suhartoyo menjadi Ketua MK.

Video yang tersebar di Facebook hanya berisikan cuplikan video konferensi pers, pendapat pakar, serta komentar masyarakat terkait Anwar Usman.

Anwar Usman tidak menghadiri pengambilan sumpah Suhartoyo sebagai Ketua MK pada Senin (13/11/2023).

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo meneteskan air mata saat mengingatkan para hakim untuk membangun sinergitas dalam bekerja.

Megawati menyatakan rekayasa hukum konstitusi terjadi akibat praktik kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki, yakni politik atas dasar nurani.