Indeks Anies Baswedan

Masjid Istiqlal masih dalam tahap renovasi sehingga kegiatan ibadah belum bisa dilaksanakan.

Anies Baswedan memasukkan 66 RW yang masih berstatus zona merah ke dalam kategori Wilayah Pengendalian Ketat (WPK).

Ojek online (ojol) dan ojek pangkalan (opang) wajib menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dan menjaga jarak dengan penumpangnya.

Anies meminta pimpinan perusahaan untuk membatasi kapasitas karyawan yang masuk sebanyak 50 persen, sisanya bisa bekerja dari rumah.

Di luar kegiatan ibadah rutin, rumah ibadah harus ditutup kembali.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk memperpanjang PSBB hingga akhir Juni, dimana ini menjadi masa transisi.

Anies mendorong agar transaksi dilakukan nontunai atau cashless.

Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengatakan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI dipangkas sebesar 25 persen untuk dana bansos.

Ketika tunjangan para PNS dipangkas, TGUPP bentukan Anies Baswedan sebaliknya.

DPRD DKI Fraksi PKS mengingatkan kepada Gubernur Jakarta Anies Baswedan jika ibu kota belum siap menghadapi new normal atau kelaziman baru.

Pakar Epidemiologi UI Pandu Riono khawatir rencana dibukanya puluhan mal di DKI Jakarta malah akan menambah klaster penyebaran COVID-19 baru.

Penurunan angka COVID-19 di DKI Jakarta agar tidak naik lagi setelah ada warga yang kembali ke Ibu Kota setelah dari daerah.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengimbau kepada seluruh warga yang merayakan Lebaran untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama masa pandemi COVID-19.

Anies Baswedan melakukan Salat Id di rumah dan silaturahmi virtual bersama keluarga.

Gubernur Jakarta Anies Baswedan menerima bantuan sebesar Rp5 miliar dari Bank DKI untuk penanganan COVID-19 atau virus corona.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan saat ini tengah menyiapkan bilik isolasi mandiri untuk ODP COVID-19 di Gedung Kesenian Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Dengan adanya Pergub ini, maka seluruh warga di provinsi DKI Jakarta tidak diizinkan untuk berpergian keluar kawasan Jabodetabek.

Koalisi menilai keputusan Anies memang sejak awal hanya gimik. Karena itu ia mudah kalah di pengadilan.

Namun terkait jumlah penerima bansos dan jumlah nominalnya, Pemprov DKI masih membicarakan hal tersebut dengan Kementerian Sosial (Kemensos).

Perusahaan yang melanggar PSBB DKI Jakarta bisa kena sanksi administrasi hingga denda puluhan juta rupiah.