Indeks Anggota Dpr

Karena mengundurkan diri dari partai dan tidak lagi menjadi anggota DPR RI, maka MKD tidak bisa memeriksa Bukhori Yusuf terkait pelaporan kasus KDRT.

Berdasarkan UU MD3, tidak ada satu pasal pun yang mengatur bahwa pengesahan sebuah RUU mesti berbekal persetujuan ketua parpol.

Fahri Hamzah menyindir anggota DPR yang seperti makan gaji buta jika tidak melakukan pengawasan kinerja pemerintah malah ikut bagi-bagi bansos.

Anggota DPR harus evaluasi diri atas kinerjanya yang bertanggungjawab kepada rakyat yang memilihnya, bukan kepada Puan Maharani seperti Dewan Kolonel.

Said Iqbal menjamin demo tolak kenaikan harga BBM oleh massa buruh berlangsung damai & tak akan ada merangsek masuk ke dalam DPR.

Mahfud menilai bila ada anggota DPR yang dihubungi Ferdy Sambo usai insiden pembunuhan Brigadir J tak masuk kualifikasi pelanggaran.

Mahfud mengatakan, seseorang yang dihubungi Ferdy Sambo tidak masuk kualifikasi pelanggaran.

Sidang tahunan MPR 2022 dihadiri presiden, wakil presiden, pejabat tinggi negara, ketua umum partai politik, hingga sejumlah tokoh.

MKD membuka pintu pelaporan apabila ada masyarakat yang merasa menjadi korban pencabulan anggota DPR berinsial DK.

Anggota DPR RI berinsial DK diduga berbuat pidana pencabulan di daerah Jakarta, Semarang, dan Lamongan.

Menurut Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono saat ini kondisi Muhidin sudah mulai stabil namun dirinya enggan menyebutkan di mana dia dirawat.

Kebijakan lockdown diambil secara inisiatif oleh tiap-tiap AKD.

Polri menjelaskan alasan pemberian pelat nomor khusus kepolisian kepada anggota DPR RI Arteria Dahlan hanya untuk satu unit mobil Pajero.

Menurut Muzammil, interupsi Fahmy bukan terkait Panglima TNI. Melainkan untuk menyampaikan pandangan PKS menyoal Permendikbudristek PPKS.

Azis Syamsuddin menambah tebal daftar pimpinan DPR yang ditangkap KPK karena korupsi. Sebelumnya ada Novanto dan Taufik Kurniawan.

Dasco berdalih tak patuhnya anggota DPR melaporkan LHKPN 2021 ke KPK karena situasi pandemi Covid-19 yang membuat fokus anggota dewan terbagi-bagi.

Sukamta menduga pemerintah berupaya menutupi pengelolaan data yang acak-acakan di tingkat pusat maupun daerah.

Menurut Yandri, anggota DPR tidak memerlukan fasilitas tersebut, sebab mampu mengurus diri sendiri. Terlebih, fasilitas itu menggunakan anggaran negara.

Anggota DPR menuntut keistimewaan di tengah banyaknya tenaga kesehatan yang lebih membutuhkan pertolongan.

BPOM memperingatkan Vaksin Nusantara bisa membahayakan kesehatan nyawa manusia, tapi eks Menteri Kesehatan Terawan mengabaikannya.