tirto.id - Dosen Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin menilai seharusnya para anggota DPR RI memperjuangkan rakyat dalam kerjanya, bukan mementingkan kepentingan pimpinannya.
Hal ini merespons munculnya Dewan Kolonel, yang dibentuk oleh sebagian anggota DPR RI dari Fraksi PDIP guna menaikkan elektabilitas dan memoles citra Ketua DPR cum Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Menurut Ujang, mereka harus melakukan evaluasi atas kinerjanya saat ini.
"Soal memperjuangkan rakyat atau tidak, mereka harus evaluasi diri, apakah memang bekerja untuk rakyat atau tidak," kata Ujang kepada Tirto, Sabtu (24/9/2022).
Ujang mengatakan seharusnya para anggota DPR RI sebagai perwakilan rakyat, harus gigih memperjuangkan hak-hak rakyat. Lantaran mereka dipilih oleh masyarakat. Hal tersebut sebagaimana amanat dari konstitusi dan fungsi legislasi mereka sebagai anggota DPR RI.
"Semestinya DPR itu memperjuangkan rakyat, itu yang utama, baru memperjuangkan Puan selanjutnya," ucapnya.
Lebih lanjut, menurut Ujang tak masalah bila anggota DPR RI Fraksi PDIP membentuk Dewan Kolonel. Apalagi tujuannya untuk membantu Puan Maharani yang sangat berniat menjadi calon presiden, meski elektabilitasnya masih tergolong rendah dibandingkan tokoh-tokoh potensial lain.
"Itu sudah menjadi kewajiban politik dari fraksi PDIP untuk bisa meningkatkan elektabilitas puan yang masih jauh dari tiga besar lainnya," tuturnya.
Sejumlah anggota Fraksi PDIP di DPR RI membuat manuver baru demi mengangkat Ketua DPP PDIP, Puan Maharani sebagai bakal calon presiden. Mereka membentuk kelompok bernama 'Dewan Kolonel' yakni para kader PDIP yang satu paham dalam upaya membangun citra Puan baik di mata publik sekaligus meningkatkan elektabilitasnya.
Anggota Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan terpilih sebagai koordinator kelompok ini, sementara anggota DPR, Johan Budi sebagai inisiator. Dewan Kolonel akan menjadi alat mereka untuk meningkatkan elektabilitas Puan Maharani jelang Pemilu 2024.
Meski mendapat apresiasi dari Ketua DPP PDIP, Puan Maharani yang notabene adalah pihak yang didukung Dewan Kolonel, tapi DPP PDIP tidak mengakuinya.
“Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai, kan, yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting. Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel,” kata Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan pada Rabu (21/9/2022).
Munculnya Dewan Kolonel ini pun direspons relawan Ganjar Pranowo. Ketua Kawan Ganjar Bersatu Nasional (KGBN), Juliant Palar mengaku, terus memonitor keberadaan kelompok Dewan Kolonel. Namun, mereka lebih memilih fokus kerja untuk meningkatkan elektabilitas Ganjar daripada meladeni “perang” narasi dan keberadaan Dewan Kolonel.
“Saya pikir kita di barisan relawan Ganjar, sebaiknya tidak usah merespons dengan membentuk dewan apa pun,” kata Juliant kepada Tirto, Kamis, 22 September 2022.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Bayu Septianto
