Indeks Anggota Dpr

Menurut Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono saat ini kondisi Muhidin sudah mulai stabil namun dirinya enggan menyebutkan di mana dia dirawat.

Kebijakan lockdown diambil secara inisiatif oleh tiap-tiap AKD.

Polri menjelaskan alasan pemberian pelat nomor khusus kepolisian kepada anggota DPR RI Arteria Dahlan hanya untuk satu unit mobil Pajero.

Menurut Muzammil, interupsi Fahmy bukan terkait Panglima TNI. Melainkan untuk menyampaikan pandangan PKS menyoal Permendikbudristek PPKS.

Azis Syamsuddin menambah tebal daftar pimpinan DPR yang ditangkap KPK karena korupsi. Sebelumnya ada Novanto dan Taufik Kurniawan.

Dasco berdalih tak patuhnya anggota DPR melaporkan LHKPN 2021 ke KPK karena situasi pandemi Covid-19 yang membuat fokus anggota dewan terbagi-bagi.

Sukamta menduga pemerintah berupaya menutupi pengelolaan data yang acak-acakan di tingkat pusat maupun daerah.

Menurut Yandri, anggota DPR tidak memerlukan fasilitas tersebut, sebab mampu mengurus diri sendiri. Terlebih, fasilitas itu menggunakan anggaran negara.

Anggota DPR menuntut keistimewaan di tengah banyaknya tenaga kesehatan yang lebih membutuhkan pertolongan.

BPOM memperingatkan Vaksin Nusantara bisa membahayakan kesehatan nyawa manusia, tapi eks Menteri Kesehatan Terawan mengabaikannya.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjadi sampel uji klinis fase II Vaksin Nusantara yang belum mendapat izin dari BPOM untuk uji klinis tahap keduanya.

Usai menolak vaksinasi COVID-19, Ribka Tjiptaning Proletariyati dicopot dari Komisi IX DPR RI.

Nurul Arifin, legislator dari Golkar, bilang pembahasan RUU Cipta Kerja sudah rampung 80 persen dan siap disahkan dalam sidang tahun ini.

Anggota DPR meragukan angka kematian dokter yang dilansir IDI, padahal semestinya yang ia ragukan adalah angka dari pemerintah yang abai terhadap data.

Anggaran pembangunan Ibu Kota Negara baru agar dialihkan untuk penanganan COVID-19.

Jokowi menegaskan tes massal Corona diprioritaskan untuk tenaga medis dan keluarganya.

Tes Corona COVID-19 bisa disebut kemewahan bagi orang kebanyakan, tapi tidak bagi para pejabat yang punya akses dan uang.

Wacana revisi UU Pilkada juga membuka opsi agar DPR bisa tetap menjabat meski maju dalam gelaran pemilihan kepala daerah.

Arteria Dahlan dulu minta dipanggil "yang terhormat". Sekarang ia jadi anggota Mahkamah Kehormatan Dewan.

Anggota DPR periode teranyar didominasi oleh orang-orang dengan kelompok usia paruh baya.