Indeks Agus Rahardjo

AMPG mendatangi Mabes Polri untuk mendesak agar polisi terus memproses hukum terkait SPDP pimpinan KPK.

"Saya terimakasih (ke) Presiden memberi kesempatan juga masalah hukum (kasus Agus-Saut) tetap di dalam proses," kata Setya Novanto

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Saut Situmorang dinilai ada kepentingan Setya Novanto.

Soal adanya SPDP terhadap dua pimpinan KPK itu, Febri menyatakan bahwa KPK memang mempunyai sejarah yang tidak cukup bagus dengan pemberhentian pimpinan di tengah jalan.

Kasus dugaan pembuatan surat palsu dan penyalahgunaan kewenangan oleh dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmoran sudah naik ke penyidikan di Bareskrim Polri. Polisi sudah memeriksa 6 saksi di kasus ini.

Agus dan Saut dilaporkan karena dituding menandatangani surat palsu.

Polri menanggapi pernyataan dari para anggota Komisi III DPR RI yang menuntut agar kasus dugaan korupsi pengadaan alat IT di KPK senilai Rp7,8 miliar dapat diproses.

Laporan Madun Hariyadi soal dugaan korupsi pengadaan sejumlah barang terkait pembangunan gedung baru KPK 2016 oleh Ketua KPK Agus Rahardjo masih belum termasuk kasus pidana.

Ketua KPK Agus Rahardjo dilaporkan atas dugaan tindak pidana korupsi ke Bareskrim Mabes Polri.

Agus menegaskan, KPK baru akan datang memenuhi panggilan Pansus Hak Angket setelah putusan MK keluar.

Meski banyak anggota DPR RI melaporkan harta kekayaannya, namun masih banyak anggota DPRD yang belum melakukan hal ini.

Kejaksaan Agung belum keluarkan SPDP dari laporan Jaringan Islam Nusantara (JIN) atas keterlibatan Ketua KPK Agus Rahardjo dalam kasus korupsi proyek e-KTP.

KPK mempersilakan ada pihak yang melaporkan Agus Rahardjo ke Kejaksaan Agung karena diduga terlibat kasus e-KTP. Hal itu tidak akan mengganggu kinerja KPK.

Masinton meminta kepada kejaksaan agar segera menindaklanjuti pelaporan tersebut dan tidak tebang pilih dalam menerima laporan.

Komisi III DPR mengancam akan melaporkan Agus Rahardjo ke Bareskrim Polri terkait pernyataannya yang akan menjerat Pansus Hak Angket KPK dengan Pasal 21.

KPK belum mengetahui soal rencana Komisi III DPR RI yang akan melaporkan Ketua KPK Agus Rahardjo ke Bareskrim Polri.

KPK masih menggelar sidang Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) terkait Aris Budiman yang hadir dalam Pansus Hak Angket di DPR.

Para anggota Pansus Hak Angket menegaskan bahwa pemanggilan Gamawan bukanlah upaya untuk menyerang Agus Rahardjo secara pribadi.

KPK mendukung rencana Polri membentuk Satgas Antikorupsi dan siap bekerjasama dengan lembaga baru tersebut. KPK tidak khawatir pembentukan Satgas itu mengancam eksistensi lembaganya.

Anggota pansus hak angket KPK dari fraksi Partai Nasdem, Taufiqulhadi menuntut agar Agus Rahardjo selaku pimpinan KPK mundur dari jabatannya.