Indeks Agus Rahardjo

Agus Rahardjo mengaku berterima kasih kapada Slank karena telah memberikan dukungan.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian bertemu dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan pimpinan KPK lainnya di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Ketua KPK Agus Rahardjo memberikan keterangan kepada media di Gedung KPK terkait kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK di gedung KPK, Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menerima 30 tenaga penyidik baru dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kendati demikian, lembaga antikorupsi itu menyebut tambahan itu masih kurang untuk mengungkap kasus korupsi dan menargetkan akan ada 3.000 pegawai baru pada 2019 mendatang.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengakui bahwa perjalanan untuk memperbaiki peradilan di bawah kendali Mahkamah Agung (MA) masih panjang dan butuh dirundingkan oleh banyak pihak.

Agus Rahardjo meminta peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk turut bersama-sama berjuang dalam upaya pemberantasan korupsi yang semakin merajalela di tanah air.

Presiden Jokowi mengumpulkan Kapolda dan Kajati di Istana Negara, Selasa (19/7/2016) terkait sejumlah arahan yang pernah disampaikan setahun lalu.

KPK masih mendalami keterangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait pembelian pembelian lahan RS Sumber Waras seluas 3,64 hektare apakah ada kesalahan fatal atau tidak. Sebab, menurut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pembelian tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Kejaksaan Agung (Kejagung) akan menyerahkan Jaksa Fahri Nurmallo (FN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyusul operasi tangkap tangan terhadap Jaksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat Devyanti Rochaeni (DVR). Pihaknya mengaku sudah memeriksa Fahri.

Kejaksaan Agung menilai KPK melanggar prosedur saat melakukan penggeledahan, penyitaan dan penyegelan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, hari ini Senin (11/4/2016) karena diduga tidak menunjukkan surat perintah dan berita acara melakukan operasi.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan keterangan yang berbeda terkait penangkapan jaksa di sekitar Gedung Kejati Jabar, Kota Bandung, pada Senin (11/4/2016) pagi sekitar pukul 07.00 WIB.

Komisi Pemberantasan Korupsi belum akan melakukan pemanggilan dalam waktu dekat kepada Prof Fasichul Lisan, terkait kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh mantan Rektor Universitas Airlangga Surabaya itu. 

Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan keprihatinannya terkait ditetapkannya dua petinggi BUMN sebagai tersangka kasus penyuapan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Penyuapan ini diduga dilakukan agar Kejati DKI Jakarta agar menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi yang tengah dijalankannya.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M Syarif mengatakan, uang senilai USD 148.835 atau sekitar Rp1,96 miliar dari pejabat PT Brantas Abipraya diduga akan diberikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta dan Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo membeberkan kronologi penangkapan pejabat PT Brantas Abipraya yang terjadi pada Kamis pukul 09.00 di Hotel Best Western, Cawang Jakarta Timur. Dalam operasi tangkap tangan tersebut KPK mengamankan tiga orang yang diduga terlibat kasus tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan telah melakukan dua Operasi Tangkap Tangan pada hari ini, untuk dua kasus yang berbeda di dua tempat di Jakarta.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan baru 62,5 persen dari 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Artinya ada 37,5 persen atau sekitar 210 anggota Dewan belum serahkan LHKPN, termasuk Ketua DPR RI Ade Komaruddin.