Profil Etik Suryani, Bupati Sukoharjo Sekarang yang Kena OTT KPK

tirto.id - Bupati Sukoharjo Etik Suryani ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis (9/7/2026). Sosoknya kini menyita perhatian publik. Bagaimana rekam jejak bupati yang terjerat kasus dugaan pemerasan itu?

Sebelumnya, Etik ditangkap KPK di kawasan Solo Raya. Detail penangkapan Etik diungkap KPK, namun politisi PDIP itu dijemput petugas di rumah dinasnya sebelum dibawa ke Mapolresta Solo untuk menjalani pemeriksaan pada Kamis malam.

Jalannya pemeriksaan itu dilaporkan terjadi pada Kamis malam hingga Jumat (10/7) pagi hari. Ia diperiksa di lantai 2 Mapolresta. Petugas KPK disebut membawa serta sejumlah koper berwarna hijau dalam pemeriksaan itu.

Pemeriksaan berlangsung hingga pukul 05.45 WIB. Etik dan rombongan petugas KPK kemudian bertolak ke Bandara Adi Soemarmo, Boyolali.

Etik belum memberikan keterangan terbuka terkait penangkapannya. Namun, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto telah mengonfirmasi penangkapan Etik.

"Benar," ujarnya pada Jumat, dikutip dari Antara, Jumat (10/7)

Profil Etik Suryani dan Kekayaannya

Sebelum kini terjerat korupsi, Etik Suryani sebenarnya tengah menikmati karier yang cemerlang. Ia adalah bupati perempuan pertama bagi Kabupaten Sukoharjo.

Etik berhasil mendobrak dominasi laki-laki di posisi eksekutif di kabupaten itu. Meskipun, latar belakangnya turut berperan penting dalam kesuksesannya di bidang politik.

Jauh sebelum jadi bupati, Etik merupakan seorang bankir. Seturut laman resmi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Etik memiliki rekam jejak yang panjang di Bank Bumi Arta.

Karier Etik sebagai bankir melintang sejak 1983 hingga 2010. Kiprahnya di Bank Bumi Arta juga tergolong moncer. Ia berhasil menaiki tangga jabatan hingga jadi kepala cabang.

Kemudian, pada ujung kariernya di sektor perbankan, Etik mulai menyentuh dunia politik. Pada 2007, Etik tercatat mengikuti pelatihan untuk kader perempuan PDIP.

Akan tetapi, masuknya Etik ke PDIP tak hanya dipengaruhi kehendak pribadi. Suami Etik, Wardoyo Wijaya, saat itu juga tengah meniti tangga karier politik.

Pada 2010 Etik berhenti jadi bankir. Pada tahun itu pula, Wardoyo Wijaya menjabat sebagai Bupati Sukoharjo. Sejak tahun itu pula, kehidupan Etik lekat dengan persoalan politik di kabupaten itu.

Wardoyo Wijaya menjabat sebagai Bupati Sukoharjo untuk dua periode, yakni 2010-2015 dan 2016-2021. Selama 10 tahun itu, rupanya Etik turut mempersiapkan diri untuk mengikuti jejak suaminya.

Dalam sisi pendidikan, Etik mendapatkan gelar sarjana pada 2010 dari Universitas Surakarta. Seiring suaminya jadi bupati dan pengaruh politik Etik ikut berkembang, perempuan kelahiran 1963 itu kemudian menempuh pendidikan magister di STIE AUB Surakarta dan lulus pada 2018.

Latar belakang pendidikan itu kemudian turut jadi modal bagi Etik ikut Pilkada ketika suaminya mengakhiri periode jabatan kedua pada 2021. Pada Pilkada Kabupaten Sukoharjo 2020, Etik mencalonkan diri jadi calon bupati.

Lewat pengaruh politik yang dibangun Etik dan Wardoyo Wijaya, pasangan suami istri ini lalu menjadi salah satu pasangan politik. Etik berhasil meraup suara terbanyak dan jadi Bupati Sukoharjo perempuan untuk kali pertama dalam sejarah.

Pengaruh pasangan suami-istri ini di Sukoharjo juga bukan kaleng-kaleng. Etik berhasil terpilih untuk periode kedua kepemimpinan. Ia seharusnya memimpin kabupaten itu hingga 2030.

Praktis, pasangan suami istri itu jadi sosok politik teratas di Sukoharjo yang digadang berlangsung selama 20 tahun lamanya. Hanya saja, Etik ditangkap KPK pada 2026. Ia dicokok lembaga antirasuah itu lewat operasi tangkap tangan ke-16 KPK pada bulan Juli dan kariernya terancam pupus.

Seturut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK milik Etik, politisi PDIP itu baru saja melaporkan hartanya pada Maret 2026 lalu.

Dalam laporan kekayaan sepanjang 2025 itu, Etik melaporkan kepemilikan harta sebesar Rp9,1 miliar. Kekayaan terbesar Etik terletak pada empat aset tanah dan bangunan di Sukoharjo dan Wonogiri, total nilai aset ini mencapai Rp4,8 miliar.

Setelah itu, Etik melaporkan kepemilikan harta bergerak lainnya senilai Rp2,7 miliar; tiga kendaraan dengan total nilai Rp457 juta; serta kas dan setara kas senilai Rp973 juta.