tirto.id - Presiden Joko Widodo menyebut bahwa insentif pajak bukan satu-satunya faktor pendorong investasi.
Lantaran itu lah, kata dia, perbaikan birokrasi dan efisiensi perizinan harus terus dilakukan untuk meningkatkan daya saing.
Salah satunya sinkronisasi aturan pemerintah pusat dan daerah yang mengatur pemungutan pajak daerah maupun retribusi daerah.
Hal itu ia sampaikan saat membuka rapat terbatas bertopik "Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian" di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (22/11/2019)
"Pemberian insentif perpajakan bukan satu-satunya penentu dalam rangka peningkatan daya saing kita, karena fasilitas insentif perpajakan harus berjalan beriringan dengan penyederhanaan dan percepatan perizinan investasi," ujarnya.
Jokowi juga meminta reformasi perpajakan terus dilakukan untuk mendukung pembangunan ekonomi.
"Saya minta reformasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak terus dilakukan mulai dari perbaikan administrasi, peningkatan kepatuhan, penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan," katanya.
Di samping itu, para menteri juga perlu mengawal konsistensi dan keberkaitan antara reformasi perpajakan di tingkat pusat dengan pembenahan pengaturan pajak dan retribusi daerah.
Implementasi insentif perpajakan dinilai penting dilakukan untuk mendukung peningkatan daya saing, penciptaan lapangan kerja.
Kemudian untuk memaksimalkan penerimaan perpajakan pada era digital, Presiden pun meminta perlakuan yang sama dalam pemungutan pajak bagi pelaku usaha konvensional maupun e-Dagang.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Hendra Friana
