Presiden Jokowi Disarankan Tidak Pilih Cawapres dari Ketua Partai

Jokowi disarankan tidak pilih cawapres dari ketua partai politik.

Terbit 23 Jun 2018 20:10 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan saat Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pusat dan Daerah Tahun 2018 di Jakarta, Senin (14/5/2018). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

tirto.id - Direktur Eksekutif Poltracking, Hanta Yuda menilai Presiden Jokowi belum tentu menang bila maju Pilpres 2019. Untuk itu, Henta menyarankan agar Jokowi mencari wakil yang punya elektabilitas tinggi.

Selain itu, Henta juga menyarankan mantan Walikota Solo itu agar memilih cawapres dari non-ketua partai politik untuk menjaga konsolidasi partai pengusung.

"Pak Jokowi belum aman secara elektoral, karena itu Pak Jokowi membutuhkan figur yang mempunyai elektabilitas tinggi secara nama. Yang kedua, jangan ketum partai. Kalau ketum partai itu akan merusak konsolidasi dan soliditas koalisi," kata Hanta di Thamrin, Jakarta, Sabtu (23/6/2018).

Berdasarkan hasil survei dari Poltracking, elektabilitas Jokowi berada sekitar 56 persen. Sementara urutan kedua ada nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan angka 33-35 persen. Selain kedua nama tersebut, ada pula nama mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta Agus Harimurti Yudhoyono.

Selain itu, ada pula yang mendorong Wapres Jusuf Kalla untuk maju dalam Pilpres 2019. Namun, elektabilitas JK lebih kuat sebagai cawapres daripada capres. Selain itu, ada nama ketua umum partai yang digadang-gadang sebagai calon wakil presiden seperti Muhaimin Iskandar (PKB) dan Romahurmuziy (PPP)

Hanta menjelaskan, partai pengusung bisa saja menolak jika Jokowi memilih calon wakil presiden dari ketua umum partai. "Jadi sebaiknya orang non-partai atau orang partai yang bukan ketum, tapi dia punya modalitas elektoral," kata Hanta.

Selain itu, Hanta menilai, kandidat pendamping Jokowi juga harus berpengalaman, bisa melengkapi dan bekerja sama hingga sesuai dengan visi-misi Jokowi.

Hanta mengatakan, hal ini berbeda dengan Prabowo. Menurut dia, cawapres Prabowo harus berasal dari ketua partai karena untuk melengkapi persyaratan dan dukungan partai.

"Dia [Prabowo] kan masih satu yang resmi dari Gerindra. Kalau Pak Jokowi meskipun belum final tapi kan sudah banyak partai. Kalau dia ambil salah satu saja dari ketum, yang lain bisa pergi," kata Hanta.