tirto.id - "Kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri, kita harus swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, agar kita bisa survive sebagai suatu bangsa."
Kalimat itu dilontarkan calon presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan visi misinya dalam debat calon presiden putaran kedua, Minggu (17 Februari 2019) malam.
"PBB sekarang mengatakan bahwa inilah tiga masalah utama tolak ukur keberhasilan suatu negara. Suatu negara dikatakan bisa berhasil kalau bisa memenuhi pangan untuk rakyatnya, energi untuk rakyatnya, dan air tanpa impor," Prabowo melanjutkan uraiannya.
Sebenarnya, dalam dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), PBB tidak menyebut bahwa keberhasilan negara ditentukan impor atau tidaknya komoditas pangan. Sesuai poin nomor dua, yang PBB amanatkan adalah penuntasan kelaparan, ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan serta dukungan terhadap pertanian berkelanjutan.
Berbeda dengan Prabowo, Jokowi lebih berhati-hati dengan tak menyebut kata "swasembada". “Kita ingin ketersediaan pangan, stok pangan, stabilitas harga harus terus kita jaga,” demikian kata Jokowi.
Lima tahun lalu, lain ceritanya. Jokowi, lewat cawapres Jusuf Kalla, pernah juga menyebut swasembada, secara spesifik swasembada energi dan daging, dalam debat putaran kelima yang diselenggarakan pada 5 Juli 2014 silam. Kalla bicara ihwal peningkatan produktivitas, penyediaan bibit yang baik, pupuk yang tepat, dan perbaikan pengairan.
Dalam debat lima tahun lalu itu, Jokowi relatif berbicara soal impor pangan secara realistis. Soal impor sapi, misalnya, ia condong mengimpor karkas ketimbang daging potongan—direspons Prabowo yang mengatakan tak ingin impor sapi dalam bentuk apa pun. Meski lebih realistis, obsesi swasembada konsisten dinyatakan Jokowi setelah ia menjabat presiden.
Seperti diberitakan Tempo pada 26 Desember 2014, Jokowi kesal karena Indonesia harus mengimpor beras. Jokowi pun mengaku malu saat Presiden Vietnam saat itu, Truong Tang Sang, bertanya tentang rencana Indonesia membeli beras dari negara tersebut.
Bahkan, usai menyerahkan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara 2014 itu, Jokowi memerintahkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk mewujudkan ambisinya. Pada Desember 2014, seperti diberitakan Kompas.com, Jokowi akan mengganti menteri pertanian jika tak bisa mewujudkan swasembada pangan selama tiga tahun.
Namun, tiga tahun setelah Jokowi meluncurkan ancamannya itu, Indonesia masih mengimpor beras yang merupakan bahan pangan pokok mayoritas penduduk Indonesia. Menurut data BPS, ada sembilan negara yang menjadi sumber utama impor beras di Indonesia, yakni Vietnam, Thailand, Tiongkok, India, Pakistan, Amerika Serikat, Taiwan, Singapura, dan Myanmar.
Jika pada 2014 impor beras Indonesia sebanyak 844.163,7 ton, pada 2015, angka impor mengalami peningkatan menjadi 861.601 ton, dan semakin tinggi pada 2016 sebesar 1.283.178,5 ton. Pada 2017, Indonesia masih mengimpor beras sebanyak 305.274,6 ton.
Menurut catatan Tirto, pada awal 2018 pemerintah memutuskan untuk mengimpor 500 ribu ton beras yang berasal dari Vietnam dan Thailand. Pada 2016 bahkan Indonesia sempat mengimpor 1,2 juta ton beras. Impor beras selama ini terjadi oleh swasta untuk kebutuhan khusus seperti restoran hingga oleh Perum Bulog untuk stabilisasi harga.
Alasan impor beras 2018, seperti tahun-tahun sebelumnya menurut Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, adalah untuk menjaga stabilitas harga sesuai aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tengah ketersediaan yang rendah. Data Kementan menunjukkan kebutuhan beras per tahun sekitar 33,4 juta ton. Impor beras yang dilakukan Indonesia memang masih relatif minim dari total kebutuhan.
Yang Dimaksud dengan Swasembada
Merujuk pemahaman Food and Agriculture Organization (FAO) pada 1984, swasembada tercapai jika sebuah negara bisa memenuhi 90 persen kebutuhan komoditas.
Pada debat kemarin, Jokowi menjadikan jagung sebagai capaiannya. “Kita ingat di 2014 kita masih impor 3,5 juta ton jagung. Tahun 2018 kita hanya impor 180 ribu ton jagung. Artinya ada produksi 3,3 juta ton yang telah dilakukan petani sebuah lompatan besar di bidang lingkungan hidup,” tutur Jokowi.
Jokowi boleh saja membanggakan produksi jagung di tahun 2018, tapi sebenarnya rezim ini luput dari target. Pada 2017 lalu, Menteri Pertanian pernah sesumbar akan zero impor untuk 2018. Nyatanya, setahun kemudian ada 70 ribu ton jagung impor masuk ke Indonesia sampai Desember 2018.
Menilik catatan Tirto pada 6 Februari 2019 lalu, impor jagung pada 2018 sebanyak 1,3 juta ton. Jumlah tersebut memang jauh lebih sedikit dibandingkan impor pada 2017 yang mencapai 3,1 juta ton.
Peningkatan produksi jagung yang dilakukan pemerintah itu diharapkan bisa menekan angka impor gandum. Bicara soal gandum, inilah bahan pangan yang sangat sulit untuk bisa swasembada. Ia tak mudah diproduksi di dalam negeri.
Seperti dicatat FAO, tanaman gandum paling cocok tumbuh di daerah dalam garis 30o-60o Lintang Utara dan 27o-40o Lintang Selatan. Tanaman ini memiliki suhu pertumbuhan optimal sekitar 25 oC, dengan suhu pertumbuhan minimum 3-4 oC dan suhu pertumbuhan maksimum 30-32 oC. Sementara itu, Indonesia berada di garis lintang 6o Lintang Utara sampai 11o Lintang Selatan, dengan suhu rata-rata berkisar antara 26-36 oCelcius.
Padahal, orang Indonesia mengonsumsi produk olahan gandum, terutama mi dan roti. Berdasarkan data yang dihimpun World Instant Noodles Association sejak 2013 hingga 2017, permintaan mi di Indonesia masih menempati posisi kedua tertinggi di dunia, di bawah Cina.
Ketahanan Pangan = Swasembada?
Jika swasembada berat diwujudkan, mengapa ia menjadi topik panas dalam kontestasi politik? Apakah ketahanan pangan mensyaratkan swasembada?
Menurut FAO (PDF), ketahanan pangan adalah situasi ketika semua orang memiliki akses fisik dan ekonomi yang cukup, aman dan bergizi dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka. Sampai pada definisi itu, sesungguhnya ketahanan pangan tak sama dengan swasembada pangan.
Pemenuhan kebutuhan bisa dilakukan dengan produksi di dalam negeri maupun impor. Berdasarkan Konferensi Pangan Dunia, ketahanan pangan bisa dipenuhi dengan memastikan pasokan rantai pangan di suatu negara. Rantai pangan dinyatakan aman ketika ketersediaan dan stabilitas harga bahan makanan pokok memadai.
Meski begitu, Peter Warr, melalui penelitiannya yang berjudul “Food security vs. Food Self-Sufficiency: the Indonesian Case,” mengatakan bahwa menggantungkan kebutuhan pada pasokan pasar internasional bagi Indonesia adalah hal yang berbahaya. Pasalnya: penduduk Indonesia terus bertumbuh.
Melihat argumen Warr, pelontaran swasembada semestinya tak menjadi bahan lip service semata. Selain ketersediaan pangan, stabilitas harga juga penting. Jika memaksakan tidak mengimpor saat suplai mengecil, harga akan naik dan orang miskin akan terdampak. Pakar ketahanan pangan Universitas Diponegoro, Ahmad Ni’matullah al-Baarri, mengatakan bahwa solusi impor untuk stabilisasi harga adalah hal lumrah di setiap negara.
“Oleh karena itu, kalau pemerintah mengambil upaya impor, sebetulnya tidak bisa disalahkan, karena stabilitas harga. Hanya saja [tetap harus memikirkan], bagaimana caranya kita produksi tidak menurun,” tutur Al-Baarri kepada Tirto.
Ia menegaskan seharusnya kedua pasangan calon presiden tak hanya fokus pada swasembada pangan, tetapi permasalahan di hulu seperti pemberian pupuk pada lahan pertanian, serta bibit pada perikanan dan peternakan.
Masalah lain, menurutnya, adalah adanya keinginan memamerkan kinerja dengan melakukan ekspor pangan. Namun, hal itu tak dibarengi dengan kemampuan pemerintah memprediksi kebutuhan. Seperti yang terjadi pada 2018, ketika Kementerian Pertanian memaksa ekspor jagung, tapi produksi dalam negeri kurang.
“Akhirnya jagung langka, akhirnya harga naik, pakan ternak naik,” tutur Al-Baarri.
Al-Baarri mengingatkan program pemerintah yang bisa menunjang stabilisasi harga: tol laut. Sayang, menurutnya pemerintah belum mampu memaksimalkan produksi, sehingga harga distribusi yang murah tak bisa dimaksimalkan.
Saat ini pemerintah selalu berdalih perubahan musim yang tak menentu sebagai pembenaran atas anjloknya produksi pangan. Menurut Al-Baarri, kedua calon presiden semestinya memaparkan penanganan pasca-panen, misalnya dengan mengatur pola penyimpanan. Maka, saat terjadi penurunan produksi, pemerintah bisa melepas bahan pangan yang telah disimpan.
Selain itu, kedua calon presiden juga tak menyenggol soal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Padahal menurut Al-Baarri, pengendalian pangan bisa dilakukan dengan menggalakkan program tersebut.
“Pengolahan susu di Jawa Tengah misalnya, mereka tertolong dengan UMKM, banyak sekali. Itu bisa jadi bumper harga,” tandasnya.
Editor: Maulida Sri Handayani
