tirto.id - Acara debat Pilpres 2019 yang digelar di Hotel Bidakara, Kamis (17/1/2019) menjadi ajang adu argumen soal hukum, HAM, terorisme, dan korupsi.
Korupsi masih menjadi momok dalam birokrasi. Untuk menduduki jabatan publik sering kali membutuhkan biaya yang tinggi, sehingga jabatan menjadi ajang cari keuntungan untuk menutupi biaya itu. Gaji yang kecil juga menjadi muasal ASN melakukan korupsi.
Menanggapi hal itu Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa gaji pejabat dan ASN sudah cukup, juga ditambah dengan berbagai tunjangan kinerja. Artinya, menurut Jokowi, menaikkan gaji pejabat dan ASN bukan solusi untuk menekan angka korupsi.
Prabowo tidak sepakat dengan Jokowi. Ia mengklaim telah mempelajari masalah seperti ini dari berbagai negara. Intinya, menurut Prabowo, korupsi pejabat dan ASN terjadi lantaran penghasilan mereka terlalu kecil meskipun sudah ditambah berbagai jenis tunjangan.
“Sebagai contoh bagaimana bisa seorang gubernur gajinya hanya Rp8 juta. Kemudian dia mengelola provinsi, umpamanya Jawa Tengah, yang lebih besar dari Malaysia dengan APBD yang begitu besar,” kata Prabowo.
Namun, ucapan Jokowi ini berbeda jauh dari ketentuan yang ada, merujuk pada Peraturan Pemerintah no. 59 tahun 2000, gaji pokok kepala daerah provinsi adalah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebulan. Sementara besarnya tunjangan kepala daerah propinsi seturut Keputusan Presiden no. 68 tahun 2001 adalah sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah).
“Tidak masuk akal pejabat penting penghasilannya sedikit. Tapi kita awasi dengan ketat dengan senjata dan instrumen yang dimiliki,” ucap Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Prabowo juga berjanji akan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan membentuk KPK di daerah-daerah dan seluruh provinsi di Indonesia.
Editor: Suhendra
