Menuju konten utama

Politisasi Garis Keturunan & Tes DNA Sukarno, Jokowi, Obama, Trump

Menjelang tahun politik, klaim garis dan garis keturunan keluarga politikus selalu muncul sebagai bahan kampanye. Sering menyedihkan, acapkali menggelikan.

Politisasi Garis Keturunan & Tes DNA Sukarno, Jokowi, Obama, Trump
Ilustrasi Politik DNA. tirto.id/FIz

tirto.id - Baru-baru ini, sebuah akun Instagram bernama @muslimindonesiacerdas mengunggah tangkapan gambar yang menunjukkan halaman Wikipedia Presiden Joko Widodo. Akun Instagram tersebut menyoroti ketiadaan keterangan nama orangtua Jokowi di laman Wikipedia dan membandingkannya dengan laman presiden-presiden sebelumnya yang selalu mencantumkan nama kedua orangtua.

Pada akhir keterangan unggahan tertulis: “Aneh Bukan??? Masa Data Bio Presiden Ri Tidak Lengkap? Tidak Ada Data Orang Tuanya? Lalu Siapa Orang Tua Jokowi??? Tolong Wikipedia Segera Lengkapi Datanya,” tulis admin pengunggah, Kamis (2/7) kemarin. Kini di Wikipedia sudah tersemat kedua nama orangtua Jokowi, Noto Mihardjo dan Sudjiatmi lengkap dengan rujukan sumbernya.

Jika ditelusuri ke belakang, asal usul keluarga Joko Widodo semenjak dicalonkan sampai menjadi Presiden RI kerap diungkit-ungkit oleh akun-akun anti-Jokowi di media sosial. Jauh sebelum perkara Wikipedia di atas, Jokowi kerap dituduh sebagai keturunan keluarga pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI), antek komunis, hingga keturunan Cina.

Garis keturunan kerap jadi bahan propaganda di tahun politik. Tidak hanya dipakai untuk menyudutkan, klaim bahwa tokoh A atau tokoh B adalah keturunan pahlawan nasional, raja, atau tokoh penting lainnya pada masa lampau kerap disisipkan sebagai alat legitimasi politik.

Maret lalu, politisi Partai Demokrat Andi Arief mengunggah foto bagan silsilah keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di akun Twitter-nya. Tersemat nama Raden Wijaya, raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Majapahit yang diklaim sebagai leluhur SBY. Tak hanya itu, SBY dinyatakan segaris dengan keluarga Sri Sultan Hamengkubuwana III.

Jokowi tidak melulu dituduh sebagai PKI. Sebuah blog bahkan mengklaim Jokowi adalah keturunan dari Kiai Yahya, salah seorang Pengawal Pangeran Diponegoro. Disebutkan di lama tersebut bahwa Kiai Yahya adalah putra dari Kiai Abdul Jalal, seorang ulama yang menjadi pendiri tanah perdikan di Kalioso, daerah sebelah utara Solo. Tak hanya itu, gambar sebuah pohon keluarga yang dimuat di blog yang sama menyematkan nama Prabu Hayam Wuruk, raja keempat dari Kerajaan Majapahit.

Tim kampanye Gerindra juga tidak mau kalah dalam urusan trah keluarga. Prabowo juga disebut-sebut punya trah raja Jawa. Saat ziarah ke makam raja-raja Mataram di Imogiri, Yogyakarta pada November 2017 lalu, Sekretaris DPD Partai Gerindra Yogyakarta Dharma Setiawan mengklaim bahwa Prabowo adalah keturunan Sri Sultan Hamengkubuwana II.

Di lain kesempatan, menjelang Pilpres 2014 lalu, sebuah film kampanye Gerindra berjudul Prabowo Sang Patriot mengklaim Prabowo adalah keturunan Raden Tumenggung Kertanegara III melalui keterangan sejarawan Inggris Peter Carey yang meneliti sejarah Pangeran Diponegoro. Raden Tumenggung Kertanegara III sendiri adalah salah satu panglima laskar Diponegoro dalam Perang Jawa (1825-1830).

Keterangan Carey dalam film kampanye tersebut memancing perdebatan di kalangan akademik terkait keterlibatan sejarawan dalam politik.

Pada mulanya adalah sebuah resensi yang ditulis Patrick Tibke tentang Prabowo Sang Patriot menuduh Carey telah "jual diri". Dalam sebuah tanggapan yang dimuat di New Mandala, Carey mengaku bahwa ia memang didatangi pembuat film Prabowo Sang Patriot, akan tetapi ia bersikukuh bahwa pernyataannya di film itu dibuat untuk konteks yang berbeda. "Selama wawancara itu, peran dua kerabat Djojohadikusumo disinggung secara singkat. Tetapi bagian itu sangat kecil dari keseluruhan wawancara, sementara sebagian besarnya adalah analisis historis tentang pentingnya Perang Jawa bagi Indonesia modern," tulis Carey.

Pembelaan itu segera direspons oleh ilmuwan politik Edward Aspinall yang menyoroti hubungan antara Carey dan keluarga Djodjohadikusomo yang terjalin sejak 1970an. Bagaimana pun, tulis Aspinall, Yayasan Arsari Djojohadikusumo (YAD) milik Hashim Djodjohadikusumo-lah yang mensponsori penerjemahan karya Carey tentang Diponegoro (The Power of Prophecy, 2007) ke dalam bahasa Indonesia. "Dukungan YAD membuat buku itu tersedia dengan harga terjangkau dan terdistribusi secara luas di lembaga-lembaga pendidikan tinggi di seluruh Indonesia," tulis Aspinall.

"Yang paling problematis, Carey kelihatannya juga menerima gaji dari yayasan yang sama," lanjut Aspinall tentang posisi Carey sebagai guru besar di jurusan Sejarah Universitas Indonesia yang disponsori oleh yayasan milik Hashim.

Namun, klaim keturunan Prabowo tak selamanya gemerlap. Salah satu kampanye negatif terhadap Prabowo selama Pilpres 2014 pun kerap menyinggung keterlibatan ayahnya, Sumitro Djojohadikusumo, dalam gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang memberontak terhadap pemerintahan Sukarno. Sumitro sendiri pernah menduduki berbagai kursi menteri dari era Sukarno sampai Suharto, dari Menteri Perekonomian (1950-1951), Menteri Keuangan (1952-1953 dan 1955-1956), Menteri Perdagangan (1968-1973), hingga Menteri Negara Riset (1973-1978).

Infografik Politik DNA

Mirip Politik DNA di AS

Sama halnya dengan di Indonesia, garis keturunan seorang tokoh politik bisa menjadi polemik berkepanjangan di Amerika Serikat. Salah satu isu yang menerpa Obama di tengah Pilpres 2008 (juga 2012) adalah juga seputar garis keturunan. Ia dituduh tidak lahir di tanah AS sehingga tak dianggap pantas mencalonkan diri sebagai presiden. Obama juga dituduh sebagai seorang Muslim, bukan Kristen Protestan seperti mayoritas penduduk AS.

Rumor itu bahkan keluar dari mulut Trump selama kampanye Pilpres 2016. Diwartakan CNN, pada November 2017 misalnya, selama kampanye Pilpres 2016 Trump, yang mengecam imigran Meksiko sebagai pemerkosa dan melarang Muslim memasuki AS itu, terus saja mempertanyakan tempat kelahiran Obama serta akta kelahirannya.

Kampanye rasis dan kemenangan Trump membawa angin segar bagi kelompok-kelompok supremasi kulit putih, yang menganggap warga kulit putih lebih superior dibanding ras lainnya di muka bumi. Dalam konteks politik elektoral AS, kelompok-kelompok ini menghendaki Paman Sam kembali dipimpin oleh orang kulit putih dari golongan yang menurut mereka akan lebih mengistimewakan warga kulit putih ketimbang imigran.

Tak sedikit dari ekstremis kulit putih ini terobsesi dengan wacana kemurnian ras Eropa sampai-sampai tes DNA. Lucunya, ketika mereka menyelenggarakan tes DNA, tak semua nasionalis kulit putih memiliki garis keturunan Eropa. Sebagian punya gen Afrika, sebagian lagi Yahudi. Sebagaimana dilaporkan Atlantic, fakta ketidakmurnian ras ini kerap dirasionalisasi misalnya dengan argumen bahwa "leluhur mereka diperkosa orang Afrika".

Asli atau Setengah Asli?

Elizabeth Warren, senator untuk Massachusetts dari Partai Demokrat masuk dalam bursa penantang kuat Donald Trump pada Pilpres AS pada 2020 mendatang.

Warren lahir dan besar di Oklahoma, negara bagian yang dulu masuk dalam teritori penduduk asli Amerika suku Cheeroke. Dilansir dari NBC, Warren mengklaim punya leluhur suku Cheeroke dalam kampanyenya sebagai calon senator pada 2012. Namun, tak ada bukti yang bisa menjelaskan klaim Warren. Warren juga bukan bagian dari komunitas masyarakat adat Cheeroke. Warren mengatakan bahwa keluarganya punya kisah turun-temurun soal darah Cheeroke itu, suku "Indian" yang dulu tinggal di Carolina selatan dan utara, Alabama, Georgia, Virginia, dan Virginia barat.

Di Amerika Serikat sendiri ada semacam kebanggaan atas darah Cheeroke di sejumlah kalangan kulit putih. Dilansir dari Slate, Biro Sensus AS pada 2010 melaporkan, ada 819.105 orang AS secara keseluruhan yang mengaku memiliki garis keturunan Cherokee.

Tampilan fisik Warren memang tak menampakkan ciri fisik suku Cheeroke. Kulitnya putih dan rambutnya pirang terang. Karena Warren mewakili kelompok progresif yang umumnya pro-hak-hak minoritas, Juni lalu Trump berkoar-koar menyerang Warren, mengejeknya "Pocahontas", dan menyuruhnya tes DNA untuk membuktikan dia benar-benar mewarisi sepersekian darah Cheeroke.

Pesan Trump jelas: jika tak terbukti keturunan pribumi AS, maka kredibilitas Warren sebagai pembela suku asli gugur.

Di kalangan liberal-progresif, punya leluhur Cheeroke artinya mewarisi darah pribumi Amerika yang tersingkir oleh kolonisasi orang kulit putih. Dalam politik representasi khas Amerika, klaim atas elemen simbolik dari kelompok tertindas adalah sumber legitimasi untuk berbicara mewakili kelompok yang bersangkutan. Misalnya, orang akan dianggap sah berbicara atas nama warga kulit hitam jika orangtua atau moyangnya orang kulit hitam.

Namun, ada syarat kesejarahan tertentu yang harus dipenuhi bahkan jika kulitnya sudah sama-sama gelap. Lagi-lagi mengambil contoh Obama. Di sejumlah kalangan Afro-Amerika, "kehitaman" Obama diragukan karena ayahnya berasal dari Kenya, yang tentu punya pengalaman ketertindasan berbeda dari orang-orang Afro-Amerika yang leluhurnya diciduk kapal orang kulit putih dan diperbudak para tuan tanah.

Di sisi lain, ada pula makna simbolik yang dilekatkan kaum konservatif pada suku Cheeroke. Di era pasca Perang Sipil (1861-65), kalangan konservatif pro-perbudakan mengelu-elukan suku Cheeroke karena satu hal: sama-sama memusuhi pemerintah federal. Hingga hari ini, narasi kebencian terhadap pemerintah federal tetap lestari di kalangan konservatif AS. Pasalnya, pemerintah federal menghapus privilese negara-negara bagian di selatan AS untuk mempraktikkan perbudakan dengan cara mengobarkan Perang Sipil.

Jika Senator Warren diragukan kredibilitasnya sebagai politikus pro-masyarakat adat, presiden pertama RI Sukarno juga pernah mengalami hal serupa: digosipkan sebagai keturunan Belanda.

Karya klasik antropolog James Siegel tentang pemberitaan operasi Petrus di Jakarta, A New Criminal Type in Jakarta: Counter-Revolution Today (1998), dibuka dengan cerita tentang rumor asal usul keluarga Sukarno. Sukarno mengaku bahwa Belanda menebar gosip bahwa dirinya adalah hasil dari hubungan gelap antara bos perkebunan Belanda dengan seorang perempuan yang sehari-hari menggarap lahannya. Karena saat itu status ras campuran (“indo”) dianggap cemar, akhirnya Sukarno diadopsi oleh kaum "pribumi". Menurut Siegel, rumor yang tersebar di kalangan Belanda dan intelektual urban ini masih terdengar hingga tahun 1960-an.

"Karena Sukarno bisa mengalahkan Belanda, pastilah ia bagian dari kami, orang Belanda," ujar Siegel menyimpulkan alur logika rumor tersebut. Dengan kata lain, sebagai presiden pertama RI dan tokoh pergerakan nasional, kredibilitas Sukarno berkurang karena rumor itu mencitrakannya sebagai orang dengan status bumiputera yang tak genap.

Dalam konteks politik elektoral, di mata sebagian pemilih, klaim seputar keturunan ini mencerminkan sebuah kepercayaan tradisional tentang kharisma yang menurun dari satu tokoh/komunitas ke sang kandidat. Di sisi lain, ketika klaim itu dibuat oleh lawan sebagai serangan, ia menunjukkan keyakinan di tengah masyarakat akan semacam "dosa turunan", misalnya dalam rumor bahwa tokoh A atau B adalah keturunan PKI atau PRRI. Namun baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat, fenomena ini sekadar menunjukkan bahwa keluarga akan terus dianggap berperan sebagai pilar utama masyarakat, sumber dari segala nilai dan privilese.

Tentu ada juga sisi menggelikan dari klaim dan klaim tandingan soal garis keturunan. Pada 2013, komedian Bill Maher mengumumkan akan menghadiahkan $5 juta bagi siapapun yang bisa membuktikan bahwa Trump bukan bukanlah hasil dari persetubuhan manusia dan monyet.

"Warna rambut (Trump) dan warna orangutan orange adalah dua hal di alam semesta ini yang punya warna sama," ujar Maher kepada CNN. "Saya harap itu tidak benar (bahwa Trump keturunan monyet). Tapi kecuali Trump bisa membuktikannya, saya akan kasih $5 juta untuk Trump supaya nanti bisa dia donasikan," ujarnya dikutip CNN.

Tantangan itu adalah respons Maher untuk Trump yang terus mengumbar isu akta kelahiran Obama. Reaksi Trump? Merilis akta kelahiran untuk membuktikan bahwa dia bukan persilangan manusia dan monyet.

Baca juga artikel terkait RASISME atau tulisan lainnya dari Tony Firman

tirto.id - Politik
Penulis: Tony Firman
Editor: Windu Jusuf