tirto.id - Kombes Pol Awi Setiyono selaku Kabag Mitra Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri mengatakan bahwa pihaknya sedang memburu pengunggah pertama berita palsu alias "hoax" tentang banjir 10 juta pekerja asal Cina ke Indonesia. Tim Cyber Crime telah bergerak melacak untuk tak hanya menemukan pihak yang pertama mengunggah, tapi juga yang menyebarkan "hoax" yang meresahkan masyarakat itu.
"Jadi tim Cyber Crime dari Mabes Polri dan Polda Metro Jaya sudah melakukan pelacakan terkait dengan akun tersebut. Tetapi tentunya kami mencari sumber penyebar dan pengunggah yang pertama siapa," kata Awi di Mabes Polri Jakarta, Senin (26/12/2016).
Menurut Awi, saat ini tim tersebut sedang bekerja karena sudah mendapat informasi dari intelijen soal penyebaran berita "hoax" tersebut. Apabila sudah ditemukan fakta-fakta hukum sesuai arahan Jokowi, maka Polri akan mengusutnya. Tim Cyber Crime sudah bekerja 3-4 hari ini untuk menelusuri itu, kata Awi, dan tinggal ditunggu saja hasilnya karena perlu waktu berkaitan dengan digital forensik.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membantah jumlah pekerja asal China yang berada di Indonesia mencapai puluhan juta orang karena yang benar hanya sekitar 21 ribu orang.
"Banyak yang bersuara-bersuara Tiongkok yang masuk ke Indonesia 10 juta, 20 puluh juta. Itu yang menghitung kapan. Hitungan kita 21 ribu, sangat kecil sekali," kata Jokowi dalam sambutannya saat Deklarasi Pemagangan Nasional di KIIC, Karawang, Jawa Barat, pada Jumat (23/12/2016).
Menurut Presiden, masyarakat diharapkan tidak menyebarkan isu dengan data yang salah sehingga membuat gaduh nasional. Presiden juga menyatakan kecil kemungkinan warga China Hong Kong mau bekerja di Indonesia karena perbedaan jenjang gaji yang begitu besar antara Hong Kong dan Indonesia.
"Tidak mungkinlah tenaga kerja dari Hong Kong, Amerika, Eropa masuk karena gaji mereka lebih gede dari kita," ujar Jokowi.
Presiden menjelaskan Indonesia menargetkan untuk meningkatkan kunjungan turis dari China. Jika memang ada pekerja ilegal dari Cina, kasus tersebut adalah tugasnya bagian imigrasi Indonesia dan bagi Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) untuk menindaknya. "Tapi logikanya tidak mungkin karena gajinya di sana itu 2 kali, 3 kali lebih gede dari kita," imbuh Jokowi.
Dia menjelaskan Kementerian Luar Negeri akan mengevaluasi kebijakan bebas visa yang telah digulirkan bagi sejumlah negara. Jika ada penyalahgunaan bebas visa. Jokowi meminta imigrasi dan polisi memeriksanya.
"Namanya sudah dibuka pasti dievaluasi mana yang membahayakan, mana yang tidak produktif, mana yang harus ditutup atau mana yang harus diberikan yang baru untuk bebas visanya," kata Jokowi.
Penulis: Akhmad Muawal Hasan
Editor: Akhmad Muawal Hasan
