tirto.id - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merespons terkait usulan penggunaan hak angket DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) soal krisis minyak goreng yang langka dan harganya mahal. PPP lebih menyarankan panitia kerja (panja) untuk mengatasi permasalahan minyak goreng atau migor tersebut.
“PPP untuk menyikapi kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng sejak masa sidang ini pertama kali masuk, sudah menyuarakan pembentukan panja di Komisi VI,” tutur Sekretaris Fraksi PPP Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Achmad Baidowi kepada Tirto, Senin (21/3/2022).
“Dan juga panja terkait dengan industrinya itu di Komisi VII. Kalau perdagangannya di Komisi VI,” tambah pria yang akrab disapa Awiek itu.
Anggota Komisi VI DPR RI ini mengatakan bahwa mereka melihat di panja itu lebih fokus dan lebih spesifik untuk memanggil pihak-pihak terkait, serta mendalami persoalan migor. Menurut dia, hal ini terbukti dari beberapa panja yang dibentuk oleh DPR bahwa selama ini sukses seperti Panja Jiwasraya. “Itu tidak gaduh tapi terselesaikan masalahnya,” ujar Awiek.
Dia menambahkan, Panja Garuda juga sedang berjalan dan tidak gaduh. Politikus PPP ini menyebut yang terpenting substansinya adalah persoalannya terurai, solusinya tercapai, dan bukan kegaduhan yang didapat.
“Yang kita cari itu adalah mencari solusi, bukan mencari kegaduhan politik. Karena kasihan rakyat kalau hanya disuguhkan kegaduhan-kegaduhan politik,” ucap Awiek.
Kemudian dia menuturkan bahwa yang terpenting adalah segera menemukan solusi supaya tidak terulang kembali kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng di Tanah Air.
“PPP tidak butuh pencitraan atau pun hiruk-pikuk politik, lebih pada substansinya bagaimana panja itu mampu menuntaskan, mencari titik temu, mencari solusi,” kata Awiek.
Juru Bicara (Jubir) PKS Muhammad Khalid mengungkapkan, bahwa mereka akan segera mengirimkan surat resmi ke Ketua DPR RI Puan Maharani dalam waktu dekat. Sementara itu, dia mengatakan PKS juga mengajak partai politik (parpol) lain untuk bisa ikut serta dalam usulan hak angket itu.
Khalid menyebut hak angket soal migor ini diharapkan dapat menjadi pintu masuk guna membuka akar masalah tata niaga pangan Indonesia. “Khususnya migor, baik dari sisi hulu maupun hilir,” imbuh Jubir PKS kepada Tirto.
Menurut Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, Fraksi PKS sampai pada kesimpulan bahwa pemerintah gagal mengatasi gejolak pasokan dan harga minyak goreng yang telah berlangsung berbulan-bulan, serta menyengsarakan rakyat luas.
“Berbulan-bulan rakyat berteriak dimana-mana soal kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng. Sayangnya, pemerintah seperti angkat bendera putih,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Jumat (18/3/2022).
Penulis: Farid Nurhakim
Editor: Maya Saputri
