PKS Ingin Capres-Cawapres Ditentukan Musyawarah dengan Gerindra

tirto.id - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyatakan saat ini partainya sudah 90 persen akan berkoalisi kembali dengan Gerindra di Pilpres 2019. Namun, ia menyatakan PKS mempunyai syarat posisi capres dan cawapres harus dimusyawarahkan bersama.

"Karena tidak bisa Gerindra menentukan sendiri. Kan Gerindra tidak 20 persen," kata Mardani, di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (29/3/2018).

Gerindra saat ini memiliki 73 kursi di DPR dan masih butuh 39 kursi lagi untuk dapat memenuhi 120 kursi yang setara dengan 20 persen suara pemilihan umum sebagai syarat ambang batas presiden.

Sementara itu, PKS memiliki 40 kursi dan lebih dari cukup untuk memenuhi kekurangan kursi Gerindra.

Mardani menyatakan PKS sudah memiliki sembilan nama yang direkomendasikan sebagai capres atau cawapres, yakni Ahmad Heryawan, Hidayat Nurwahid, Anis Matta, Irwan Prayitno, M Sohibul Iman, Salim Segaf Aljufri, Tifatul Sembiring, Muzammil Yusuf, dan dirinya sendiri.

Namun, kata Mardani, sampai saat ini Gerindra belum mengajukan satu nama pun sebagai kandidat capres atau cawapres kepada PKS.

"Majelis syuro kami menunggu Gerindra mau ngajuin satu dua atau berapa pun all the candidate on the table, kami bahas bareng bareng," kata Mardani.

Perihal penjaringan nama yang dilakukan oleh Gerindra, Mardani menyatakan PKS tidak mempermasalahkannya. Menurutnya, partainya siap mendukung siapapun yang akhirnya terpilih menjadi capres dan cawapres asalkan keputusan diambil dengan cara musyawarah, bukan sepihak.

"Nama lain kami dukung, kalau Pak Prabowo kami sangat dukung," kata Mardani.

PKS dan Gerindra sebelumnya pernah berkoalisi mendukung Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014. Namun, pasangan ini kalah dari Jokowi-JK. Kedua partai kemudian meneruskan kerja sama saat Pilkada DKI Jakarta 2017 mendukung pasangan Anies-Sandiaga yang akhirnya menjadi pemenang.

Kerja sama keduanya berlanjut di Pilkada 2018. Tercatat di lima provinsi PKS dan Gerindra berkoalisi, di antaranya Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Namun, sampai saat ini keduanya belum memutuskan berkoalisi di Pilpres 2019 meskipun telah beberapa kali mengadakan pertemuan bersama.