tirto.id - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak koalisi pendukung Ridwan Kamil sebagai Calon Gubernur (Cagub) di Pilgub Jabar 2018 segera bermusyawarah untuk menentukan Calon Wakil Gubernur (Cawagub).
Wakil Sekretaris Jenderal PKBDaniel Johan mengklaim penentuan Cawagub pendamping Ridwan Kamil melalui mekanisme musyawarah adalah bagian kesepakatan di awal pembentukan koalisi.
"PKB desak segera dilakukan musyawarah koalisi, karena itu merupakan kesepakatan dari awal," kata Daniel di Jakarta, Rabu (20/12/2017) seperti dikutip Antara.
Daniel yang juga Ketua Desk Pilkada PKB itu menilai penentuan Cawagub pendamping Ridwan Kamil tidak bisa dilakukan secara sepihak. Pemilihan Cawagub, menurut dia, harus didasari kesepakatan semua partai anggota koalisi melalui musyawarah.
"Intinya dibahas dulu di musyawarah, bukan seenaknya diputuskan sendiri," kata Daniel.
Dia menegaskan dalam musyawarah koalisi tersebut, PKB tetap akan mengusulkan kadernya untuk diajukan sebagai Cawagub Jabar pendamping Ridwan Kamil sebagai Cagub. Partai ini memang beberapa kali sudah mengancam akan menarik dukungannya jika Ridwan Kamil tak memilih kadernya sebagai Cawagub.
Sebaliknya, Ridwan Kamil mengaku telah memutuskan untuk menunda rencana mengumumkan Cawagub yang akan mendampinginya dalam Pilgub Jabar 2018. "Agak tertunda sedikit karena masih butuh waktu menyosialisasikan hasil dari opini tokoh-tokoh Jabar," ujar dia hari ini.
Semula dia berencana mengumumkan Cawagub pada hari ini. Namun dengan berbagai pertimbangan akhirnya dia menunda satu atau hingga dua hari ke depan.
Salah satu alasan penundaan itu, menurut dia, yakni sulitnya menghubungi pimpinan partai-partai koalisi. Dia mengakui hasil dari masukan tokoh-tokoh Jawa Barat harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan partai-partai pendukungnya.
"Bukan masalah alot, daftar check list yang harus dihubunginya masih panjang gitu. Kan pas ditelepon tidak ada, jadi masih ada daftar check list yang harus dikontak," kata dia.
Saat ini, dia mengaku terus berusaha mengomunikasikan hasil masukan tersebut kepada partai pendukung. Sehingga, ia membutuhkan waktu tambahan sampai semua pihak sepakat dengan calon pendamping pilihannya tersebut.
Ridwan Kamil tidak menjelaskan partai mana yang sulit dihubungi terkait pembahasan Cawagub. Sementara pernyataan Daniel Johan menegaskan PKB makin gerah dengan lamanya penentuan Cawagub pendamping Ridwan Kamil.
Koalisi partai pendukung Ridwan Kamil belakangan memang mulai goyah usai Partai Golkar mencabut dukungannya. Saat ini, koalisi itu hanya beranggotakan NasDem, PPP dan PKB. Apabila PKB mencabut dukungannya, koalisi itu bisa tidak memiliki cukup kursi untuk mengusung Cagub-Cawagub.
PKB Wacanakan Bentuk Koalisi Baru di Pilgub Jabar Bareng Golkar
Suara lebih keras lagi dari internal PKB disampaikan politikus yang berasal dari Majalengka, Maman Imanulhaq, yang juga disebut sebagai kandidat Cawagub Jabar. Maman menyatakan ada wacana soal pembentukan koalisi baru di Pilgub Jabar 2018.
“Kemungkinan nanti akan muncul koalisi kebangsaan. PKB, Golkar, dan PDIP," kata Maman saat dihubungi Tirto, pada Rabu (20/12/2017).
Menurut Maman, wacana itu muncul usai Golkar resmi mencabut dukungannya kepada Ridwan Kamil. Menurut dia, Golkar sudah melakukan komunikasi dengan PKB dan PDIP sebagai tindak lanjut akan pencabutan dukungan itu guna membentuk koalisi baru.
PKB menurut Maman sudah terbuka dengan kemungkinan adanya koalisi tersebut. Sebab, dukungan PKB ke Ridwan Kamil juga mengendur akibat terlalu lamanya penentuan Cawagub.
“Tapi belum ada nama yang akan diusung dari koalisi ini," kata Maman.
Sementara itu, Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi mengakui telah melakukan komunikasi dengan PKB dan PDIP guna membentuk sebuah koalisi. "Hari ini sangat mungkin (Golkar) berkoalisi dengan PKB dengan PDIP," kata Dedi di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, pada hari ini.
Karena, kata Dedi, saat ini di Jabar belum ada satu pasangan calon yang dideklarasikan secara resmi. Sementara, menurutnya, cagub-cagub yang telah dideklarasikan seperti Ridwan Kamil, Deddy Mizwar dan Sudrajat belum memiliki mitra koalisi yang cukup untuk mengusung mereka bertarung di Pilgub Jabar.
Namun, Dedi menyatakan dalam pembahasan koalisi ini Golkar tidak akan ngotot meminta bagian Cagub. "Kita bicara satu meja bareng kemudian mencari format yang terbaik siapa sih yang mesti disodorkan jadi calon gubernur dan siapa wakil gubernurnya," kata Dedi.
Dedi malah mengklaim komunikasi untuk membangun koalisi baru juga dilakukan partainya dengan Partai Demokrat dan PPP. Tapi, menurut dia, belum ada titik terang mengenai pendeklarasian koalisi baru itu sebab komunikasi masih terus berjalan di antara Golkar dan sejumlah partai kandidat rekan koalisinya.
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
