tirto.id - Rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur masih memantik pro kontra di tengah masyarakat. Ada perbedaan persepsi orang-orang yang tinggal di Jawa, Sumatera, serta orang-orang di luar Jawa dan Sumatera, termasuk Kalimantan, terkait isu ini. Setidaknya, itu yang tergambar di wawancara dan survei terbaru terkait isu ini.
Kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, berdasarkan pengumuman terakhir Komisi Pemilihan Umum (KPU), semakin memuluskan rencana pembangunan IKN dan perpindahan ibu kota negara. Pasalnya, pasangan ini kerap menggaungkan niat untuk melanjutkan program IKN.
Yang menarik, pembangunan IKN dan perpindahan ibu kota membuat masalah terkait pembangunan Indonesia yang Jawa-sentris kembali disorot. Sebagian kelompok menganggap perpindahan pusat pemerintahan ke IKN akan bermanfaat untuk pemerataan ekonomi ke berbagai wilayah di Indonesia di luar Jawa. Sementara itu, kelompok lainnya menganggap, perpindahan IKN tidak akan efektif dan akan membuat kerugian lingkungan dan sosial yang lebih besar.
Tri (31), warga Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, menjadi salah satu yang menyambut baik rencana pembangunan ibu kota baru tersebut. Perlu diketahui bahwa Balikpapan dekat dengan lokasi IKN.
Baginya, upaya pemindahan ibu kota ke Nusantara adalah upaya agar membuat Indonesia tidak menjadi Jawasentris. Ia merasa, selama ini, wilayah selain di Pulau Jawa terkesan dianaktirikan terkait pemerataan sumber daya.
“Masa kecilku dipenuhi mati lampu dan mati air. Kalau nanti jadi ibu kota, masa mati lampu dan mati air terus,” katanya pada Tirto, Senin (25/3/2024.
Senada, Nelly (31) seorang wirausahawan asal Pontianak, Kalimantan Barat, juga menilai pemindahan IKN akan memberi dampak positif bagi kota tempat tinggalnya. Dia percaya pindahnya ibu kota ke Kalimantan akan memacu pemerataan dan membuat daerah-daerah di pulau tersebut semakin maju di berbagai sektor.
Dampak positif dari pemerataan yang dia sebutkan juga bukan omong kosong belaka.
“Pembangunan di sektor transportasi (sudah dirasakan), penambahan Jembatan Kapuas yang hari ini Pak Jokowi resmikan dan pembangunan bandara di Kota Singkawang (contohnya),” cerita Nelly kepada Tirto, Kamis (21/3/2024).
Dia juga berharap pembangunan ini juga dilanjutkan dengan adanya akses seperti jalan tol ataupun kereta api yang menghubungkan kota-kota di Kalimantan.
“Karena sekarang saja, kalau misal dari Pontianak mau ke Balikpapan, harus transit Jakarta dulu padahal satu pulau,” katanya.
Namun, ada yang berbeda dengan pendapat dari beberapa orang dari Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.
Elina (27), pemudi asal Kota Medan, Sumatera Utara, mengatakan, ia sebenarnya setuju-setuju saja dengan pemindahan IKN. Tetapi, dia sendiri mengaku kalau perpindahan ibu kota sebenarnya tidak banyak terkait dengan kondisi daerahnya.
“Saya tidak terlalu peduli IKN mau di mana, soalnya selama ini juga tidak terlalu berpengaruh buat kehidupan pribadi. Asal yang terbaik untuk negara, saya setuju saja,” ujarnya saat berbicara dengan Tirto, Jumat (22/3/2024).
Sementara di spektrum berlawanan, pandangan soal dampak negatif lebih besar ketimbang dampak positif disampaikan oleh orang-orang yang tinggal di Pulau Jawa, misalnya Rian (28), wirausahawan asal Bandung.
Dia beranggapan, pembangunan calon ibu kota dari nol, pasti akan membuka lahan di wilayah yang tadinya hijau. Hal ini juga pastinya memerlukan biaya yang sangat besar, yang juga ada kemungkinan akan membengkak.
“Belum lagi bicara soal masyarakat adat yang terusir (dari wilayahnya) karena adanya megaproyek seperti ini,” tuturnya saat bicara dengan Tirto, Rabu (20/3/2024).
Pemerataan pembangunan dan upaya agar tidak Jawasentris, menurut dia, juga hanya pemanis untuk melancarkan investasi ke industri ekstraktif, seperti kebun sawit dan batu bara.
“Itu justru yang akan merusak Kalimantan sebagai paru-paru dunia,” tambahnya lagi.
Menurutnya, alokasi dana pembangunan IKN akan lebih bermanfaat, jika didistribusikan untuk mendukung UMKM di Kalimantan serta mengembangkan kota di luar Pulau Jawa.
Alex (27), warga Jakarta, juga punya pandangan yang serupa. Dia melihat implementasi pengembangan IKN yang berjalan sejauh ini, agaknya terlalu berfokus dengan tujuan membuka keran investasi di Kalimantan.
“Kalau memang tujuannya buat pemerataan, ya seharusnya lebih baik ngembangin kota-kota lain saja. Contoh, ada kota yang dibikin jadi pusat seni atau kalau memang mau pindah ke IKN, ya benar-benar untuk pusat pemerintahan aja, sedangkan pusat bisnisnya di Jakarta,” ceritanya kepada Tirto, Senin (25/3/2024).
Dia menambahkan, adanya pemberitaan belakangan yang menyoroti penggunaan anggaran untuk membangun rumah menteri yang mewah ataupun gedung istana, makin membuatnya kurang yakin dengan rencana pindah ibu kota negara ini.
“Masih banyak kebutuhan sosial masyarakat yang bisa dipenuhi kalau pengeluaran gak penting kayak gitu di-cut,” ujarnya.
Data Survei Menunjukkan Persepsi Masyarakat Belum Seluruhnya Positif
Kondisi ini juga tergambar dari sejumlah survei yang dilakukan untuk melihat persepsi masyarakat terhadap rencana pemindahan ibu kota.
Survei dari Kawula17 yang dilaksanakan pada 23 Desember 2023 hingga 31 Desember 2023, serta melibatkan 405 orang responden yang tersebar dari seluruh wilayah Indonesia, menunjukkan bahwa proporsi antara mereka yang setuju dan tidak setuju dengan rencana status ibu kota negara ini cenderung seimbang besarnya.
Dari survei, terkait perpindahan ibu kota negara dari Jakarta, 31 persen responden menyatakan status ibu kota Jakarta sebaiknya dipertahankan karena alasan historis, sementara 31 persen lainnya yang beranggapan ibu kota sebaiknya berpindah mengikuti Undang-Undang IKN yang sudah disahkan pemerintah. Sisanya, 38 persen responden, menjawab netral terhadap isu ini.
Menariknya, jika melihat detil persebaran pilihan dari responden yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, terlihat ada perbedaan dari responden dari Jawa, Sumatera, dan luar Jawa dan Sumatera, termasuk Kalimantan.
Sebanyak 38,78 persen responden dari Pulau Jawa berpendapat status ibu kota Jakarta seharusnya dipertahankan. Sementara di Pulau Sumatra, mayoritas responden, 53 persen responden, memilih jawaban netral. Sementara masyarakat di luar Pulau Jawa dan Sumatra, sekitar 46 persen dari total responden, menyuarakan kalau lebih baik ibu kota berpindah mengikuti UU IKN yang sudah disahkan.
“Perbedaan domisili pulau dapat menjelaskan perbedaan pendapat. Masyarakat di Pulau Jawa lebih condong untuk mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota,” tulis Kawula17 dalam laporan dari hasil survei pada kuartal empat tahun 2023.
Terkait dengan ibu kota baru, Kawula17 juga memetakan persepsi masyarakat terkait pembangunan IKN, apakah dinilai lebih banyak berdampak buruk bagi lingkungan atau lebih banyak dampak positif dari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
Hasilnya, menunjukkan, pada tahun 2023, lebih banyak kelompok responden yang beranggapan pembangunan IKN akan membawa dampak positif pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
"Masyarakat yang tinggal di luar Jawa dan Sumatra, kemungkinan besar melihat IKN akan membawa pemerataan ekonomi," tulis Kawula17 pada laporannya.
Persepsi terkait dampak positif pertumbuhan dan pemerataan ekonomi juga disebut stabil pada tahun 2023. Janji penggunaan teknologi ramah lingkungan untuk mendukung pelestarian lingkungan disebut sebagai kemungkinan besarnya dukungan terhadap pembangunan di IKN.
Melihat detail persebaran domisili pemilihnya, responden yang percaya pembangunan IKN akan meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi kebanyakan datang dari luar Pulau Jawa dan Sumatra. Jumlahnya hampir 54 persen.
Selanjutnya, Kawula17 juga melakukan survei berkala tiap kuartal soal persepsi positif atau negatif terkait pembangunan IKN. Survei berkala ini telah dilaksanakan sejak tahun 2022 lalu. Surveinya melibatkan antara 400-600 orang responden yang tersebar di seluruh Indonesia, sementara bobotnya disesuaikan dengan populasi di Indonesia. Metode pengumpulan datanya menggunakan Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) atau survei daring.
Menariknya, terlihat ada pergeseran persepsi. Pada tahun 2022, lebih banyak masyarakat yang beranggapan pembangunan IKN memberi dampak negatif terhadap lingkungan, ketimbang dampak positif dari pemerataan ekonominya.
Sementara pada tahun 2023, terjadi pergeseran. Responden yang mendukung narasi pembangunan IKN akan berdampak positif terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi selalu di atas 40 persen jumlahnya.
“Kemungkinan peningkatan ini disebabkan oleh pemberitaan media yang positif terkait efek IKN dan dukungan dan optimism dampak IKN dari berbagai elemen dan tokoh masyarakat seperti Gubernur Kalimantan Timur, Masyarakat Adat Suku Dayak dan Persatuan Kelompok Wanita Tani (PKWT) Pelangi Kencana Kota Balikpapan,” begitu penjelasan Kawula17 dalam laporannya.
Temuan survei Kawula17 terkait persepsi masyarakat terkait IKN ini serupa dengan hasil survei yang dilakukan Indikator Politik.
Pada survei yang dilakukan pada Oktober 2023 lalu, terdapat 58,4 persen responden yang setuju dengan narasi pembangunan IKN mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara terdapat 28,7 persen yang tidak setuju dan 13 persen yang tidak menjawab.
Selain itu, hasil survei juga menunjukkan terdapat peningkatan dari dukungan publik yang setuju atas rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.
”Ada peningkatan yang setuju, sebelumnya (sekitar) 48 persen di dua survei (pada) dua atau tiga tahun terakhir, sekarang 56,2 persen yang setuju,” terang Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, saat pemaparan hasil survei pada 20 Oktober 2023.
Lebih spesifiknya, survei pada periode Januari 2020 menunjukkan 48,8 persen responden yang setuju dengan isu pemindahan ibu kota, kemudian turun sedikit menjadi 48,5 persen saat periode survei Februari 2022. Namun, pada survei Oktober 2023, jumlahnya melejit menjadi 56,2 persen.
Adapun di tiap periode survei, jumlah responden yang mengaku tahu tentang isu pemindahan ibu kota selalu di atas 80 persen. Artinya, secara umum, delapan dari 10 orang di Indonesia mengetahui isu pembangunan IKN ini.
Hasil survei dari Indikator Politik juga menunjukkan, wilayah tempat tinggal menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi setuju atau tidaknya masyarakat terhadap rencana kepindahan ibu kota ke Kalimantan.
Burhanuddin menyimpulkan, “Semakin dekat dengan DKI Jakarta, tingkat persetujuan kita pindah ke IKN semakin kecil."
Melihat data hasil survei, responden dari Banten (38,3 persen), DKI Jakarta (36 persen), dan Jawa Barat (46,9 persen) yang setuju dengan rencana pemindahan ibu kota, jumlahnya lebih sedikit dibanding responden dari Kalimantan (81,4 persen), Sulawesi (62,1 persen), Maluku-Papua (70,9 persen) yang menjawab setuju terkait rencana pindah ibu kota negara ini.
"Mungkin karena mereka kehilangan privilege dan kemudahan kalau IKN pindah," tambah dia.
Urgensi dan Konsekuensi Pengembangan dan Pemindahan IKN
Pada bulan Juli 2021 lalu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) sempat meluncurkan Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara.
Dalam dokumen tersebut, terdapat setidaknya tujuh poin yang membahas urgensi pemindahan ibu kota. Poin pertama terkait dengan konsentrasi penduduk di Pulau Jawa. Dari data mereka, tercatat 57 persen penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa.
Ini berarti, terdapat lebih dari 150 juta jiwa yang memadati Pulau Jawa. Bandingkan dengan pulau lain, misalnya Sumatra yang ditinggali sekitar 58 juta jiwa (22,1 persen), kemudian Sulawesi sekitar 19,5 juta jiwa (7,4 persen), Kalimantan 16,2 juta jiwa (6,1 persen), Bali-Nusa Tenggara 14,9 juta jiwa (5,6 persen), dan Maluku-Papua yang menampung 7,3 juta jiwa (2,8 persen).
Padatnya Pulau Jawa ini membuat dominasi kontribusi ekonomi Indonesia berpusat di sana. Kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 59 persen.
Poin urgensi ketiga, terkait dengan krisis ketersediaan air. Disebutkan kalau terjadi krisis ketersediaan air di Pulau Jawa dan Bali, dengan kondisi paling buruk di wilayah Jabodetabek dan Jawa Timur.
Poin selanjutnya terkait dengan konversi lahan. Perhitungan Bappenas menunjukkan Pulau Jawa menjadi wilayah dengan konversi lahan terbesar dibanding pulau lainnya di Indonesia. Hal ini juga diperkirakan akan berlanjut hingga setidaknya tahun 2030.
Tiga poin tersisa menyangkut kondisi Jakarta yang selama ini menjadi ibu kota, namun mulai kesulitan menanggung beban. Bappenas menyebut Jakarta dan wilayah sekitarnya menjadi wilayah dengan pertumbuhan urbanisasi tertinggi. Hal ini berdampak pada masalah kemacetan dan kualitas udara yang buruk.
Daya dukung lingkungan Jakarta juga dikatakan menjadi salah satu urgensi pemindahan ibu kota. Muka air tanah Jakarta dikatakan mengalami penurunan 7,5-10 cm setiap tahunnya. Sekitar 57 persen air waduk dan 61 persen air sungai juga tercemar berat. Diperkirakan pula akan terjadi kenaikan muka air laut sekitar 25-50 sentimeter pada tahun 2050 di Jakarta.
Poin terakhir menjabarkan ancaman bencana alam di Jakarta, termasuk banjir, gempa bumi, dan penurunan tanah. Sekitar 50 persen wilayah Jakarta disebut memiliki tingkat keamanan banjir di bawah 10 tahunan, yang idealnya harusnya 50 tahunan.
Kemudian risiko gempa bumi karena adanya aktivitas Gunung Api Krakatau dan Gunung Gede, serta potensi tsunami Megathrust Selatan, Jawa Barat, dan Selat Sunda, serta gempa datar Sesar Baribis, Sesar Lembang, dan Sesar Cimandiri. Bappenas juga mencatat tanah turun di Jakarta mencapai 35-50 cm antara tahun 2007-2017.
Lebih lanjut, dokumen tersebut juga menjabarkan mengapa kemudian Kalimantan Timur dipilih menjadi lokasi ibu kota baru.
Terdapat juga tujuh poin. Mulai dari tersedianya lahan luas milik pemerintah yang dapat menekan biaya, kemudian lokasi secara geografis yang juga berada di tengah, lebih merepresentasikan keadilan.
Kalimantan Timur juga dinilai punya potensi konflik sosial yang rendah karena punya budaya terbuka terhadap pendatang. Dari aspek lingkungan, ada daya dukung tanah dan air baku. Selain itu, wilayahnya juga dinilai cenderung minim terhadap bencana alam.
Kalimantan Timur juga disebut memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan. Terakhir, lokasi IKN yang dekat dengan dua kota besar, Balikpapan dan Samarinda, juga menjadi keuntungan karena dapat mengefisiensi investasi awal terkait infrastruktur.
Melihat pemaparan tersebut memang terdapat risiko yang cukup besar melihat kesanggupan Jakarta menjadi ibu kota. Namun, di sisi lain, pembangunan wilayah baru sebagai ibu kota punya potensi juga menimbulkan masalah lingkungan baru.
Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, memberi pandangan terkait dampak lingkungan dari pembangunan IKN. Menurutnya, permasalahan terkait lingkungan lebih kepada pembangunan Kota Nusantara, yang benar-benar baru dan dari nol.
“Kota baru itu akan membuat beban ekologis baru. Karena aktivitas manusia makin banyak di sana,” terangnya ketika dihubungi Tirto, Rabu (27/3/2024).
Pengadaan kota yang benar-benar baru ini dikhawatirkan juga akan merusak habitat satwa-satwa yang sebelumnya mendiami hutan di Kalimantan Timur.
“Aktivitas yang sebelumnya sunyi dan tiba-tiba jadi ramai akan membawa pengaruh buruk pula pada keberadaan satwa di Kalimantan Timur,” tambahnya.
Ketakutannya, perpindahan ibu kota hanya akan memindahkan atau bahkan menciptakan masalah lingkungan baru jika tidak dilakukan dengan pertimbangan lingkungan yang matang.
Sementara terkait pemerataan pembangunan dan ekonomi yang diharapkan terjadi dari pembangunan IKN, dinilai mungkin akan terjadi meski tidak dalam waktu dekat. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal, ketika berbicara dengan Tirto, Selasa (26/3/2024).
“Kalau melihat secara objektif saja, dari tahapan pembangunan akan ada aktivitas ekonomi saat konstruksi dan pascakonstruksi kawasan IKN. Saat konstruksi sudah jelas ada tenaga kerja yang dilibatkan dan ada bahan banguanan yang diserap. Kalimantan Timur akan menerima dampak langsung dari itu,” terangnya.
Sektor konstruksi dan transportasi di daerah sekitar IKN diperkirakan akan jadi sektor yang menerima manfaat paling banyak di awal.
Sementara pada tahap selanjutnya, setelah bangunan-bangunan mulai jadi dan penduduk mulai berpindah, sektor-sektor lain akan ikut bergerak. Mulai dari retail kebutuhan sehari-hari, kemudian juga sarana pendidikan dan kesehatan, juga akan mulai membutuhkan tenaga kerja.
“Kebutuhan akan tenaga kerja ini misalnya bisa saja nanti diambil bukan hanya dari Kaltim saja tapi juga dari daerah lain,” tambah Faisal.
Dampak positif dari pembangunan IKN terhadap daerah lain juga sebenarnya ada yang dirasakan. Menurut Faisal, selama masa konstruksi IKN ini, banyak bahan bangunan yang datang dari Sulawesi Selatan. Dalam hal ini saja, Sulawesi Selatan sudah merasakan dampak secara langsung dari pembangunan IKN.
Namun, untuk mayoritas wilayah di Kalimantan dan wilayah di luar Pulau Jawa lain, baru akan merasakan dampak dari IKN setelah kotanya lebih berkembang dan kegiatan ekonomi banyak di sana
“Kita bicara IKN itu jangka panjang sebenarnya, dan jangka panjang itu tidak hanya 10 tahun, mungkin lebih dari 20 tahun. Kalau bicara sekarang mungkin belum akan kelihatan. Menurut saya, paling Kalimantan Timur saja yang akan menerima (dampak secara langsung),” ujar Faisal lagi.
Di sisi lain, dia juga mengingatkan kalau keputusan pindah IKN, konsekuensi paling besarnya adalah beban terhadap APBN. Hal ini berkaca dari pengalaman negara-negara lain juga yang memindahkan ibu kotanya. Sebab pihak swasta pasti akan cenderung menunggu potensi pengembangan kota baru tersebut, sehingga pembiayaan negaralah yang menjadi harapan.
“Makanya sejak awal, itu diperingatkan, perlu berhati-hati dalam pembangunan IKN, karena pasti akan ada dampak besar terhadap beban APBN,” tambah Faisal.
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
Editor: Farida Susanty
