Menuju konten utama

Pengertian Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Tujuannya

Pengertian pembangunan berwawasan kependudukan dan tujuannya akan dijelaskan dalam artikel berikut ini.

Pengertian Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Tujuannya
seorang ibu menggendong anak berjalan melewati posyandu di wilayah kampung keluarga berencana (kb), rw 11, kelurahan pasir jaya, kota bogor, jawa barat, jum'at (20/5). pemerintah kota bogor memiliki program unggulan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan membentuk kampung kb berdasarkan kriteria jumlah keluarga prasejahtera, memiliki jumlah keluarga miskin, berlokasi di bantaran sungai dan rendah capaian kb. antara foto/arif firmansyah/ama/16

tirto.id - Pembangunan berwawasan kependudukan (PBK) merupakan salah satu pendekatan pembangunan yang dapat digunakan untuk mewujudkan pembangunan nasional.

Konsep PBK atau People Centered Development (PCD) pertama kali disampaikan David Korten pada 1984, dengan tiga nilai utama PCD yakni justice, sustainability, dan inclusiveness.

Pada 1987, David mengusulkan PCD sebagai paradigma pembangunan melalui artikelnya yang diterbitkan di jurnal World Development.

Di Indonesia, PBK atau PCD diwujudkan dalam buku Pembangunan Berwawasan Kependudukan yang dibuat oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada 2012.

Buku tersebut mengajukan beberapa isu besar terkait pembangunan seperti penduduk sebagai titik sentral pembangunan, pembangunan yang population responsive, serta pembangunan yang partisipatif.

Apa Itu Pembangunan Berwawasan Kependudukan?

Pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang menempatkan penduduk sebagai fokus, baik objek maupun subjek. Tujuannya adalah memperluas pilihan pencapaian tujuan pembangunan, standar hidup layak, kesehatan prima, serta memiliki kependidikan atau keterampilan yang berkelanjutan.

Sederhananya, PBK berorientasi pada partisipasi dan peningkatan kualitas penduduk, yang sekaligus menjadi tujuan pembangunan. Prijono Tjiptoherijanto, dalam jurnal berjudul "Menuju Pembangunan Berwawasan Kependudukan" (2000), menyatakan bahwa peningkatan kualitas penduduk akan meningkatkan pendapatan negara (GNP) untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan kelaparan.

Tujuan Pembangunan Berwawasan Kependudukan

Pendekatan pembangunan berwawasan kependudukan tidak hanya bertujuan meningkatkan infrastruktur, melainkan juga sumber daya manusia. Terlebih, berbagai penemuan empiris menunjukkan bahwa kemajuan bangsa ditentukan kualitas penduduk. Oleh sebab itu, penduduk menjadi faktor strategi dalam rangka pembangunan nasional berkelanjutan.

Afid Nurkholis, dalam studinya berjudul "Analisis Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan Indek Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Bengkulu" (2018), menjelaskan, PBK diharapkan mampu mewujudkan penduduk maju, mandiri, dan sejahtera yang sesuai dengan daya dukung serta tampung lingkungan.

Berikut ini beberapa tujuan pembangunan berwawasan kependudukan:

1. Produktivitas

Investasi manusia dilakukan untuk meningkatkan human capital sehingga produktivitas penduduk lebih baik.

2. Pemerataan

Segala hambatan harus dihilangkan sehingga penduduk mendapatkan akses sumber daya ekonomi dan sosial yang sama.

3. Kesinambungan

Pembangunan yang dilakukan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masa kini dan mendatang.

4. Pemberdayaan

Penduduk memiliki kesempatan untuk andil dalam keputusan serta proses yang menentukan kehidupan mereka.

Contoh Pembangunan Berwawasan Kependudukan

Contoh pembangunan kependudukan di Indonesia adalah program Keluarga Berencana (KB). Program KB dalam pelaksanaanya memiliki beberapa program turunan seperti program komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), peningkatan program KB, program kesehatan reproduksi remaja, program ketahanan dan pemberdayaan keluarga, serta peningkatan sistem keluarga kecil berkualitas.

Program KB merupakan bagian terpadu dalam program pembangunan nasional. Tujuannya adalah mewujudkan penduduk yang tumbuh seimbang agar kesejahteraan ekonomi, spiritual, dan sosial-budayanya dapat tercapai dengan Total Fertility Rate (TFR) 2,2.

Dalam laporan UNDP 2012, Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia meningkat dari 0,620 menjadi 0,629. Namun, kualitas pembangunan manusia Indonesia masih berkutat di tingkat menengah karena berada di ranking 121 dari 187 negara.

Karena itu, diperlukan kerja keras dan usaha bersama untuk memperbaiki kondisi ini. Pembangunan berwawasan kependudukan dianggap sebagai upaya untuk menyiapkan SDM Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.

Baca juga artikel terkait GEOGRAFI atau tulisan lainnya dari Syamsul Dwi Maarif

tirto.id - Pendidikan
Kontributor: Syamsul Dwi Maarif
Penulis: Syamsul Dwi Maarif
Editor: Fadli Nasrudin