tirto.id - Direktur Perkumpulan SKALA Rini Tri Nirmala Ningrum menilai pengelolaan tata ruang yang ada di wilayah Indonesia masih belum mengacu pada perspektif bencana. Menurutnya pemerintah khususnya daerah masih mengedepankan aspek ekonomi dalam mengembangkan suatu wilayah.
"Bukannya tidak boleh [dijadikan wilayah ekonomi], misalnya yang terjadi di Pantai Talise, bukannya nggak boleh dikembangkan menjadi wilayah ekonomi. Namun harus jadi pertimbangan, di sana itu kan memiliki potensi tsunami," ujarnya ketika ditemui di kawasan Jakarta Pusat, pada Minggu (6/1/2019).
Dalam konteks Pantai Talise yang berada di utara Kota Palu tersebut, menurut Rini justru menjadi kendala pada saat proses evakuasi kebencanaan. Hal ini disebabkan maraknya pembangunan di sekitar wilayah tersebut.
"Ketutup restoran dan bangunan di sekitarnya. Padahal kalau jalannya di buka, orang bisa langsung lari ke atas. Itu persyaratannya, harus terbuka," ujarnya.
Rini menambahkan contoh lain, yaitu yang terjadi di Anyer ketika bencana tsunami melanda selat sunda. Di mana tata ruangnya terbuka sehingga memudahkan proses evakuasi ketika terjadi bencana.
"Di anyer, saya lihat di sepanjang pantai, antara vila satu dan lainnya ada jalan-jalan di mana orang bisa lari ke atas menuju titik aman jika terjadi bencana. Artinya mereka sudah mempertimbangkan," ujarnya.
Oleh sebab itu, karena Indonesia termasuk negara dengan kerentanan bencana yang tinggi, Rini mengimbau agar pemerintah dapat mengevaluasi kembali persoalan tata ruang dan potensi bencana yang menyertainya.
"Saya setuju kalau peta tata ruang harus dibuka, bisa diakses siapa saja. Sementara tata ruang seperti ini kondisinya. Ini harus segera didiskusikan oleh masing-masing lembaga yang berkompeten," tandasnya.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
