Indeks Tata Ruang

Penyegelan proyek pembangunan lapangan padel itu dilakukan karena bangunan belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Selain soal tata ruang, AHY juga menyebutkan beberapa faktor lain yang memperparah bencana, seperti pendangkalan sungai yang tidak dinormalisasi.

Proyek perumahan itu menyebabkan luapan banjir masuk ke sekolah dan mengakibatkan tembok ambruk.

Peristiwa ledakan di Gudmurah Kodam Jaya tidak lepas dari lemahnya tata kelola perizinan permukiman.

Konsep wilayah dan tata ruang dalam studi geografi beserta penjelasan lengkap tentang klasifikasi wilayah: formal, fungsional, dan vernakular.

Heru belum bisa memastikan kapan dirinya akan dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta.

Berikut ini penjelasan tentang pengertian tata ruang menurut undang-undang di Indonesia dan tujuan dari penataan ruang.

Sejumlah titik di Kota Yogyakarta pada Rabu, 11 Maret 2020 dilanda banjir. Tata ruang dan kurangnya ruang terbuka hijau dinilai menjadi penyebabnya.

Ketua Umum IAI Ahmad Djuhara menilai gedung yang menjadi kantor Sofyan Djalil tidak memiliki tangga kebakaran sehingga ia yakin akan berbahaya bagi penggunanya.

Dari 5.286 lokasi pelanggaran tata ruang di Pulau Jawa, 4.414 di antaranya berada di Bandung Utara. Pelakunya adalah korporasi besar. 

Kementerian ATR/BPN menemukan 6.200 lokasi pelanggaran tata ruang, berdasarkan audit pada tahun 2018. Sebanyak 4.414 di antara pelanggaran itu berada di Bandung Utara.

Pelanggaran tata ruang di Jakarta Selatan, DKI Jakarta terkait struktur 3 dimensi bangunan yang dibuat oleh pemiliknya. Saat ini tengah diselidiki Kementerian ATR.

Anies menyatakan persoalan ketimpangan di DKI Jakarta bisa diatasi dengan membenahi tata ruang.

Tata ruang banyak wilayah di Indonesia abai terhadap ancaman bencana.

Dalam undang-undang tentang penataan ruang sebetulnya sudah disebutkan bahwa kawasan rawan bencana diperuntukan sebagai kawasan konservasi atau justru dialihkan sebagai kawasan budidaya.

Terkendalanya persoalan tata ruang dengan perspektif kebencanaan ini terjadi lantaran kebijakan pemerintah yang masih tumpang tindih dan adanya ego sektoral di dalamnya.

Tata ruang yang ada di wilayah Indonesia masih belum mengacu pada perspektif bencana.

Selain sistem peringatan—yang menyeluruh, akurat, dan tepat waktu—dan keterlatihan masyarakat menghadapi bencana, diperlukan pula penataan ruang berbasis mitigasi bencana.

KLHK mencatat sebagian areal dengan kelerengan di atas 40 persen, yang seharusnya menjadi daerah lindung atau konservasi, belum tercantum secara detail di tata ruang kawasan Puncak Bogor.

Berdasar analisis KLHK, perencanaan tata ruang di kawasan sekitar Puncak Bogor masih belum optimal. Potensi longsor di kawasan itu meningkat ketika muncul curah hujan tinggi.