STOP PRESS! Diduga Bawa Ganja, Penyanyi Iwa K Ditangkap Polisi di Soetta

Kolumnis
Pengajar jurusan ilmu politik dan keamanan sekaligus peneliti Asia Research Centre di Murdoch University, Australia.

Pengalihan Isu Ketimpangan & Kemiskinan di Pilgub Jakarta

Kolumnis: Ian Wilson
21 April, 2017dibaca normal 3:30 menit
Tajuk-tajuk utama media nasional dan internasional mencerminkan Pilkada Jakarta pada 19 April 2017 bukan hanya penting bagi kota itu sendiri dan 12 juta warganya, melainkan, mungkin, seluruh Indonesia.

Ada kesan genting dalam berita-berita itu. Gaya kampanye yang kurang sedap selama delapan bulan terakhir membuat politik sektarian identitas menutupi kemungkinan-kemungkinan pembicaraan penting mengenai cara membereskan masalah-masalah pelik infrastruktur, sosial, dan ekonomi Jakarta.

Pada mulanya keberatan-keberatan terhadap Ahok selaku gubernur non-muslim cuma gerakan remeh yang dipimpin oleh Front Pembela Islam. Tetapi gerakan itu terus membengkak setelah Ahok dituduh menistakan agama Islam.

Lawan-lawan Ahok tidak menyia-nyiakan kesempatan. Mereka mengerahkan sumber daya politik dan finansial secara serius untuk menjeratnya dengan persoalan identitas. Di sisi lain, tim pendukung Ahok yang biasanya sibuk mengelu-elukan capaian pemerintahan dan keterampilan manajerial Ahok yang tak seberapa, akhirnya membalas lewat video kampanye yang menekankan komitmen mereka terhadap pluralisme dan toleransi.

Meski tampak ada pertentangan antara "kebhinekaan" pada satu sisi dan populisme sektarian pada sisi lain, kedua kubu punya kesamaan. Mereka sama-sama mendiamkan faktor penentu penting di Jakarta, termasuk untuk urusan Pilkada: ketimpangan ekonomi yang semakin parah.

Badan Pusat Statistik mencatat peningkatan kesenjangan ekonomi yang ajek di Jakarta, sejalan dengan tren nasional dalam satu dekade terakhir.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang digembar-gemborkan sebenarnya ditandai meningginya pemusatan kekayaan pada segelintir orang dan kemandekan—kalau bukan kemunduran—standar hidup sebagian besar rakyat Indonesia. Menurut laporan Oxfam pada 2017, ketimpangan itu diperparah oleh ramuan "fundamentalisme pasar", eksklusifitas kepemilikan tanah, dan penerimaan pajak terendah kedua di Asia Tenggara.

Walaupun di kota besar berpenduduk padat seperti Jakarta hal itu dirasakan oleh semua orang, yang menanggung akibat terbesar ketimpangan ekonomi tersebut ialah golongan miskin dan lemah.

Bagi kelas menengah-atas Jakarta, hasrat memperoleh keamanan, gaya hidup mewah, dan kenyamanan berarti perluasan pemisahan ruang hidup dari orang-orang miskin. Mereka mengurung diri di dalam rumah-rumah mewah berpagar, bangunan-bangunan apartemen yang menjulang, pusat-pusat perbelanjaan, dan kendaraan pribadi.

Kota yang tadinya terdiri dari kampung-kampung tempat si kaya dan si miskin berbaur itu kini nyaris seluruhnya terbagi-bagi berdasarkan kelas dan etnis. Di Jakarta Utara, misalnya, kampung-kampung yang tersisa diimpit oleh apartemen-apartemen mewah dan kompleks berpagar tinggi.

Perubahan sosio-spasial itu tercermin secara politis dalam tuntutan kelas menengah atas kota yang "rapi" dan bersih dari kemacetan lalu lintas, permukiman padat penduduk, dan banjir, tetapi tanpa kerelaan berkorban untuk mencapainya. Maka mereka menyalahkan orang miskin. Hal itu jugalah yang memicu popularitas gaya kepemimpinan otoriter yang brutal dan tanpa kompromi ala Ahok atau bekas bos yang kini jadi lawan politiknya Prabowo Subianto.

Bagi kelas menengah-bawah, yang agaknya golongan sosio-ekonomi mayoritas di Jakarta, peningkatan ketimpangan dan kesenjangan sosial membangkitkan pelbagai kecemasan dan tegangan yang saling bertentangan. Di mana pun di seluruh dunia, rasa takut kehilangan pekerjaan yang diiringi peningkatan biaya hidup dapat berubah menjadi penerimaan terhadap populisme dan kecintaan kepada konspirasi.

Identitas yang cair dalam kehidupan sehari-hari bisa tiba-tiba membeku di hadapan banyak ketidakpastian, seperti tampak pada kebangkitan pertunjukan kesalehan dan konservatisme sosial yang umum kita saksikan hari-hari ini.

Kecemasan karena transformasi ekonomi itu membesar terus dan kampanye kedua belah pihak memanfaatkannya, meski dengan cara yang berbeda.

Program pembangunan ulang kota dan perbaikan infrastruktur Ahok tentu menyasar kelas menengah yang mimpi basah menikmati gaya hidup dan kemudahan ala Singapura atau Seoul. Kengototan Ahok menggusur tempat-tempat tinggal liar, misalnya, populer di kalangan tersebut. Sebagian alasannya ialah persepsi mereka tentang ketaatan kepada hukum, tapi alasan lain yang tak kalah besar: mereka ingin terbebas dari kekumuhan.

Meski tidak dijadikan fokus kampanye, status Ahok selaku minoritas ganda seringkali dibicarakan para pendukungnya (Teman Ahok, misalnya) sebagai kebaikan tulen dalam konteks demokrasi Indonesia dan wujud toleransi pluralistik Jakarta.

Menurut Walter Micheals, penekanan kaum elite liberal atas soal-soal keberagaman biasanya bertujuan menyamarkan ketimpangan sosial dan ekonomi, serta struktur ekonomi yang melahirkan kekayaan dan status sosial mereka. Para elite merasionalisasi keberadaan mereka lewat kecap keberagaman.

Di permukiman-permukiman campur orang miskin dan kelas menengah-bawah Jakarta, tempat keberagaman diperlakukan sebagai kenyataan hidup sehari-hari yang sederhana, kebencian terhadap "pluralisme elite" kini kerap dimanfaatkan oleh para oportunis politik.

Gerakan Islamis anti-liberalisme, misalnya, memperoleh dukungan besar dari kalangan tersebut (yang kemudian mereka manfaatkan buat menghajar Ahok dengan alasan keagamaan). Dan disadari atau tidak, pembelaan aktivis dan komentator liberal atas kebijakan-kebijakan yang memusuhi orang miskin dan kelas pekerja punya andil besar dalam membentuk pandangan bahwa pluralisme liberal ialah pekerjaan setan yang hanya menguntungkan orang-orang korup dan serakah.

Kampanye Anies Baswedan meraup sebanyak-banyaknya keuntungan politis dari pergolakan politik identitas, sekalipun sikap resmi mereka ialah pura-pura tidak tahu atau menekankan hal itu bukan soal besar. Jaringan pendukungnya (termasuk ulama-ulama garis keras) toh tidak segan-segan mengeksploitasi kecemasan dan penderitaan kaum papa dengan ceramah-ceramah yang mencampuradukan kritik terhadap neoliberalisme dan demokrasi dengan kebencian terhadap "asing."

Semasa Orde Baru, pemerintah menjadikan golongan Tionghoa Indonesia kambing hitam kegagalan pemerintahan "menukarkan" kekangan politis dengan pembangunan ekonomi dan untuk mengalihkan perhatian rakyat dari perampokan kekayaan negara yang sistematis oleh keluarga Soeharto dan kaki-tangan mereka. Kini “tradisi” itu dibangkitkan kembali lewat penyebaran teori-teori konspirasi dalam ceramah keagamaan di masjid-masjid dan media sosial.

Padahal, hanya dengan memandang sekilas komposisi koalisi politik para kandidat pun kita akan tahu mengapa ketimpangan tidak mereka jadikan prioritas politik dan kebijakan.

Ahok, seorang bekas murid perguruan Golkar dan Gerindra, diketahui secara luas mempunyai hubungan dengan konglomerat-konglomerat pengembang seperti Agung Podomoro, Sinarmas, dan Agung Sedayu, serta didukung oleh persekutuan politik yang salah satu anggotanya ialah mogul media dan bos partai Nasdem Surya Paloh.

Di pihak lain, Sandiaga Uno, sama belaka. Ia salah satu dari 50 orang Indonesia paling kaya—bersama sumber uang Gerindra Hashim Djojohadikusumo. Kubu mereka juga didukung oleh miliuner Tionghoa sekaligus kawan Donald Trump, Hary Tanoesoedibjo. Bahwa para pendukung Anies adem-adem saja soal dukungan Hary—sementara Ahok terus-menerus mereka gempur dengan alasan-alasan rasial, adalah bukti bahwa ia berguna.

Elite-elite politik yang saling bersaing itulah segelintir orang yang mendapat keuntungan terbesar dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ketimpangan ekonomi, bagi mereka, adalah soal yang tak perlu dibenahi secara struktural, tetapi dimanfaatkan dan dimanipulasi secara politis.

Korban politik awur-awuran itu adalah minoritas lemah dan miskin Jakarta. Sentimen ras dan agama benar-benar mengancam mereka. Dan bagi golongan yang dikadali para elite untuk menyalurkan amuk, politik identitas sama sekali tidak menjawab tekanan-tekanan ekonomi yang mereka hadapi.

================

Naskah ini pertama kali terbit di New Mandala pada 19 April 2017 berjudul "Jakarta: Inequality and the Poverty of Elite Pluralism". Ian Wilson adalah pengajar jurusan ilmu politik dan keamanan sekaligus peneliti Asia Research Centre di Murdoch University, Australia.

Ian Wilson mengizinkan Tirto untuk menerbitkan edisi bahasa Indonesia dan meninjau lebih dulu naskah terjemahan sebelum ditayangkan. Penerjemahan dikerjakan oleh Dea Anugerah, seorang penulis prosa yang saat ini bekerja sebagai penulis-editor di Tirto.

*) Opini kolumnis ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi tirto.id.

Keyword