tirto.id - Menurut Direktur Indonesia Muslim Crisis Center, Robi Sugara berharap dalam menangani permasalahan terorisme, agar pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), selain melibatkan TNI dan Polri, juga harus merekrut masyarakat sipil.
Seperti tokoh agama, masyarakat, adat, dan LSM dilibatkan dalam setiap program-program untuk menangani kasus terorisme. Menurut Robi, meskipun sudah dilakukan, namun mekanismenya harus lebih dipertajam lagi.
"Sebenarnya juga mungkin kalo teroris bisa ditangani oleh masyarakat sipil. Lebih kaya merekrut masyarakat sipil untuk memperkuat lagi, mempertajam lagi," ujarnya saat dihubungi Tirto, Kamis (17/1/2019) malam.
Kemudian, iya juga menyarankan pemerintah untuk melakukan pembenahan sistem penjara untuk pelaku terorisme. Misalnya ketika mereka ditangkap, harus diidentifikasi terlebih dahulu.
Jika memang terbukti sebagai pelaku terorisme, pemerintah bisa kenakan sanksi pidana. Namun, jika hanya memiliki paham terorisme tanpa melakukan tindakan, lebih baik dilakukan rehabilitasi.
"Sekarang sudah ada lapas khusus ya, jadi penempatannya harus maksimal, jangan sampai radikalisme meningkat," ucapnya.
Dalam debat capres Pilpres 2019, Kamis malam, kedua kandidat capres-cawapres, baik Jokowi-Ma'ruf maupun Prabowo-Sandiaga juga menjelaskan pandangan mereka tentang terorisme.
Ma'ruf menekankan perlunya peran organisasi keagamaan saat menjawab pertanyaan utama soal penegakan tindak kejahatan terorisme agar tak bertentangan dengan hak asasi manusia. Sedangkan Jokowi yang mendapat porsi minim dalam tema ini menekankan perlunya pemahaman soal hak asasi manusia pada penegak hukum.
Prabowo mengatakan dirinya paham betul soal masalah terorisme. Karena pengalamannya membentuk pasukan antiteror pertama bersama Luhut Binsar Pandjaitan, dia menuding terorisme justru berasal dari luar negeri.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Maya Saputri
