tirto.id - Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat menyiapkan bantalan sosial untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat rentan dan prasejahtera untuk penanggulangan dampak kenaikan harga BBM. Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono menuturkan anggaran yang disiapkan Pemkot Depok mencapai Rp4,9 miliar.
"Arahan dari pusat, semua pemerintah daerah untuk Dana Alokasi Umum (DAU) triwulan IV diberikan 2 persennya untuk bantalan sosial guna menjaga agar inflasi tetap rendah. Untuk Kota Depok 2 persennya yaitu Rp4,9 miliar," kata Imam Budi dikutip dari Antara, Jumat (9/9/2022).
Dia merinci bantuan akan diberikan 2.000 KPM yang terdaftar sebagai warga miskin, lansia, dan disabilitas. Kemudian akan disalurkan selama 3 bulan dari Oktober hingga Desember 2022. Bantuan tersebut juga ditambah dengan 4.000 KPM yang terdaftar sebagai 2.000 sopir angkot dan 2.000 sopir ojek daring diambil dari PT Grab dan PT Gojek.
"Kami memberikan bantalan sosial senilai Rp150 ribu kepada 2.000 KPM yang terdaftar sebagai warga miskin lansia dan disabilitas. Bantuan juga diberikan kepada Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti tenaga atau relawan sosial di lapangan," pungkasnya.
Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong para menteri melakukan intervensi kepada pemerintah daerah (pemda) agar menggunakan 2 persen dana transfer umum (DTU) sebagai bantalan sosial meredam inflasi.
“Intervensi lewat apa? Daerah harus gerak kayak COVID-19 kemarin, dengan cara apa? 2 persen DAU. Ini bisa untuk mengatasi inflasi dengan cara apa? Tutup biaya transportasi, tutup biaya distribusi dari yang ada di lapangan," ungkapnya.
